Tak Punya Nurani Bansos Dikorupsi, Demokrasi Harus Diganti


Dana bansos untuk korban terdampak Corona dikorupsi? Tak punya hati, padahal banyak rakyat yang membutuhkan bantuan  tersebut dari pemerintah. Ketika rakyat begitu susah mencari nafkah penghidupan, dengan mudahnya mengambil hak mereka untuk memenuhi jiwa keserakahan. Bantuan dari negara sangat dinantikan masyarakat, mengingat banyak rakyat yang di PHK karena wabah ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara menjadi tersangka. Ia adalah salah satu dari lima tersangka kasus program bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk Jabodetabek tahun 2020. Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka, KPK mengimbau kepada Juliari untuk menyerahkan diri. "KPK mengimbau kepada JPB dan AW untuk kooperatif segera menyerahkan diri ke KPK," kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Minggu 6 Desember 2020 (viva.co.id 6/12).

Mengapa itu bisa terjadi? Sangatlah wajar jika sistem kapitalis yang mana segala sesuatunya diukur dengan materi, walhasil para pejabat yang terlahir tidak lepas dari permainan money politic sekaligus pejabat yang "mata duitan".

Tidak sedikit pejabat daerah yang tidak kuasa menahan hasrat mengembat dana rakyat. Mulai dari tingkat kepala daerah sampai tingkat Menteri negara, kerap kali terciduk kasus korupsi.

Pejabat yang korup, tidak peduli dengan kondisi rakyat, serta mengabadikan tugas dan kewajiban yang mereka pikul sebagai ri'ayatul ummah. Masa pandemi bukannya mencari solusi agar wabah segera terhenti, justru sibuk memperkaya diri untuk kepentingan pribadi.

Ini mengkonfirmasi bahwa negara gagal dan abai dalam hal pengawasan terhadap pejabat pemerintahan. Tentunya hal ini tidak semata-mata karena adanya kesempatan, sistem negara yang mendukung berbuat korup juga tak kalah perannya dalam berperilaku korup.

Demokrasi bersifat rapuh dalam hal kontrol terhadap pejabat, karena "uang" dijadikan senjata saat perebutan kursi kekuasaan. Saling melindungi satu sama lain, saling menjatuhkan lawan yang berlainan visi dan tujuan. Tidak didukung dengan sanksi yang tegas dan bikin jera, sehingga negara seringkali kecolongan terhadap pejabat yang maling uang rakyat.

Masalah semakin rumit dan ruwet jika dari pokok permasalahannya tidak diselesaikan. Untuk itu perlunya solusi yang komprehensif, tegas, dan memberikan efek jera. Seharusnya sudah selayaknya mengganti sistem rusak ini, dengan sistem yang mampu memberikan efek jera dan mencegah tindakan korupsi, dengan menutup semua pintu kesempatan untuk berbuat kecurangan.

Selain itu sistem yang mampu menjadikan individu atau pejabat takut dengan siksa di akhirat jika berbuat kedzaliman. Allah Swt berfirman dalam Quran surat al-Baqarah ayat 178, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

Sudah selayaknya hukuman qisas bagi koruptor, selain dianggap bisa membuat jera hukuman qisas tersebut bersifat preventif dan kuratif. Islam memberikan solusi atas maraknya kejahatan penguasa dengan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, dengan sistem Illahiyah ini insyaAllah dijamin kesejahteraan dan dibukakan keberkahan oleh Allah SWT.[]

Oleh: Amah Muna, Sahabat Muslimah Kendal

Posting Komentar

0 Komentar