Tahun Hampir Berganti, Masalah Negri Silih Berganti


Sebentar lagi kita memasuki penghujung tahun 2020 dan sedikit lagi tahun akan berganti, namun duka yang sangat mendalam masih dirasakan oleh negeri ini, lantaran pandemi virus Covid-19 masih belum berakhir sampai saat ini dan semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan data covid19.go.id, Sabtu (12/12/2020), total kasus saat ini berjumlah 611.631. Sebanyak 18.653 orang meninggal dunia, 501.376 orang sembuh dan kasus aktif berjumlah 91.602 orang.

Sungguh duka yang sangat mendalam sekali, entah sampai kapan pandemi ini berakhir, seolah-olah masih belum menemukan titik terang akan hilangnya virus tersebut. Virus Corona masih belum tau kapan berakhir, masalah demi masalah pun terus berdatangan hampir dari seluruh aspek. Sudah jatuh tertimpa tangga. Inilah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kondisi dalam negeri ini. Sudah Corona semakin hari terus meningkat, masalah yang lain terus berdatangan.

Kita mulai dari aspek hukum. Aparat dalam negeri ini bahkan institusi hukum sudah terlalu jauh terlibat dalam politik, sehingga bisa kita lihat kondisi hukum dalam negeri ini sulit sekali rasanya keadilan ditemukan. Bahkan kalaupun ada itu akan sangat mahal dan tidak mudah didapatkan bagi kita orang kelas bawah. Beruntun RUU diusulkan dan UU mulai diterbitkan demi melindungi kepentingan korporasi dan oligarki saja. Sudah banyak UU yang sudah diterbitkan salah satunya adalah UU Minerba, UU Corona, RUU Omnibus Law, dan RUU HIP. Meski terjadi gelombang penolakan yang sangat dahsyat sekali dari rakyat, namun itu semua tidak menyurutkan mereka untuk meloloskan UU yang faktanya hanya berpihak kepada oligarki dan korporasi.

Kekacauan juga terjadi pada aspek ekonomi. Indonesia kembali alami resesi ekonomi. Resesi dipicu oleh Pandemi Covid-19 yang menghantam sektor riil. Sektor keuangan negeri yang sudah sempoyongan karena mabuk hutang, ditambah melambatnya laju sektor riil akibat wabah virus corona yang membuat segala aktivitas terhenti dan banyak pasar ditutup. Lamanya pandemi, berbanding lurus dengan periode resesi. Semakin lama pandemi, semakin lama juga resesi ini akan berlangsung. Memang sejak awal penanganan pandemi ini tidak berfokus kepada aspek kesehatan yang mana ini bisa berdampak besar kepada laju sektor riil.

Tidak berhenti sampai disini, Korupsi semakin marak terjadi di negeri ini. Kasus suap ijin ekspor benih lobster yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pada 25 November lalu belum juga usai menjadi perbincangan, sudah naik ke permukaan pada 6 Desember, kasus korupsi yang dilakukan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya cukup fantastis, 17 M! Jumlah itu disinyalir berasal dari dana bansos, proyek bantuan sosial paket sembako bagi warga terdampak covid-19. Sungguh Tega!

Belum lagi masalah disintegrasi yang masih mengancam bangsa ini. Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaan mereka tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020. Usai deklarasi ini, Papua Barat menyatakan merdeka dari Indonesia. Pernyataan sepihak ini dibuat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Mereka kemudian mengangkat Benny Wenda menjadi Presiden sementara Republik West Papua. Benny Wenda ini merupakan tokoh gerakan kemerdekaan Papua. (jabar.suara.com, 2/12/20).

Bumi Pertiwi kebanggaan bangsa hingga saat ini terus dihantam ribuan duri akibat salah dalam mengambil sistem tatanan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Sistem  demokrasi yang selama ini diagung-agungkan dianggap sebagai solusi efektif, namun pada faktanya masalah bumi pertiwi terus berdatangan silih berganti. Jika kita berkaca melihat pada fakta permasalahan diatas, kita akan faham kemana arah tujuan keberpihakan sistem demokrasi ini. Bahaya sistem sekuler demokrasi ini tidak bisa kita hentikan tanpa ada perlawanan yang seimbang, yakni perubahan sistem untuk memperbaiki akar permasalahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menjadi sebuah kebutuhan bagi umat untuk mengubah tatanan sistem yang sudah merusak seluruh aspek kehidupan ini. Justru menjadi sebuah kewajiban dalam penerapan aturan syariat Allah dalam seluruh lini kehidupan untuk menuju kepada keberkahan dan kemuliaan. Kewajiban berhukum dengan hukum Allah telah jelas seperti dalam surah al-Ahzab ayat 38, “Tidaklah pantas bagi seorang laki-laki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. 

Perubahan yang hakiki sejatinya hanya bisa terwujud jika ada kesadaran untuk kembali kepada islam. Menjadikan Islam sebagai tolak ukur kebenaran dan menjadikan islam sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi problematika negeri ini. Maka sudah selayaknya umat fokus dan lebih giat dalam mempersiapkan demi terwujudnya perubahan yang hakiki. Dengan menumbangkan sistem Demokrasi yang kufur dan menggantinya dengan sistem yang paripurna yaitu Islam kaffah. Menerapkan hukum Allah SWT dalam naungan Khilafah Islamiyah. Dengan begitu atas izin Allah SWT keberkahan dan kebaikan akan berdatangan dan menjadikan negara ini sebagai negara yang Baldatun Thoyyibatun  Wa Robbun Ghofur. So, pilih negara Ambyar atau negara berkah? Islam adalah solusi! Tinggal kita mau mengambil atau tidak.[]

Oleh: Robby Vidiansyah Prasetio 
(Pegiat Majelis Gaul)

Posting Komentar

0 Komentar