Surabaya Zona Hitam Kembali, Yakin Pilkada Lanjut?


Baru-baru ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara dan mengimbau masyarakat untuk tidak berpergian kemana-mana. Sejak awal bulan Juni 2020, Kota Surabaya di peta sebaran Covid-19 di Jawa Timur terlihat berwarna hitam. Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Joni Wahyuhadi, mengatakan, warna hitam menunjukkan tingginya kasus Covid-19 di Surabaya. Bahkan, hingga Selasa (2/6/2020) pekan ini, terdapat 2.758 kasus positif Covid-19 di Surabaya.(tribbunnews.com, 5/12/2020)

Sungguh miris di tengah situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, pemerintah ngotot untuk tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah atau Pilkada seperti biasanya. Penyelenggaraan pesta demokrasi dalam kondisi seperti ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan karena berbagai kegiatan kampanye yang bisa memicu penularan virus Covid-19. Siapa yang bisa mengantisipasi membludaknya massa pendukung paslon? 

Pemerintah Indonesia memang telah tersandera cacat demokrasi. Karena cacat, maka semua prosesi dan prosedur demokrasi harus tetap dijalani pemerintah sekalipun banyak hal yang terjadi diluar perhitungan akal sehat.

Beberapa pihak menyarankan penundaan Pilkada. Karena hal ini diakui oleh undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Namun dilansir dari beritasatu.com, (14/9/2020) pemerintah berdalih ada dua alasan Pilkada harus tetap digelar. Pertama, pemerintah dan DPR tidak mau 270 daerah di Indonesia serentak dipimpin oleh pelaksana tugas. Kedua, jika ditunda karena Covid-19, tidak ada kepastian sampai kapan Covid-19 berhenti dan tidak lagi berbahaya. Karena sampai hari ini, angka positif Covid-19 masih terus menanjak.

Terlihat jelas bahwasannya pertimbangan-pertimbangan tersebut cenderung mengesampingkan kesehatan dan keselamatan nyawa manusia.

Saat ini saja tanpa ada kerumunan Pilkada kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak bisa memenuhi lonjakan pasien Covid-19 dari kluster keluarga apalagi bila kekuatiran lonjakan pasien Covid-19 akibat Pilkada benar-benar terjadi.

Kita memang sudah berkali-kali disuguhi realitas tentang ketidakpedulian pemerintah terhadap keselamatan rakyatnya. Ternyata abainya pemerintah itu belum berakhir. Semua terjadi karena mereka menggenggam erat aturan kufur yang hanya peduli pada materi.

Ketidakmampuan mereka untuk keluar dari jeratan demokrasi kapitalis sekuler membuat mereka kian jatuh dalam kegelisahan. Dan setiap kebijakan selalu terasa menzalimi rakyatnya. Tidak ada kesejahteraan bagi rakyat. Yang ada hanyalah kesusahan demi kesusahan terus dialami rakyat. Segala janji-janji masa kampanye bak hilang ditelan bumi. Mereka seolah lupa jika seorang pemimpin yang zalim akan merasakan akibatnya pada Hari Pembalasan.

 “Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim” (HR Tirmidzi).

Karena itulah, rangkaian pemilu dalam sistem demokrasi tidak hanya melelahkan, makan biaya besar, namun juga sering kali melahirkan kesia-siaan. Bagaimana tidak disebut sia-sia jika ongkos Pilkada yang besar antara 20 sampai 100 miliar membuat banyak Gubernur, Bupati dan Walikota terjerat kasus korupsi. Dilansir dari kompas.com, (7/8/2020) memberitakan bahwa sejak 2004-2019 saja KPK sudah menjerat 124 kepala daerah.

Lalu apa Untungnya ada Pilkada bila sebuah daerah yang dipimpin oleh manusia yang hanya menginginkan untuk menangguk untung demi membayar ongkos politik atau memperkaya dirinya dan golongannya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak pernah berpihak pada rakyat?

Tak ada berkahnya sama sekali. Lalu ingin sistem politik yang berkah dan memberikan rahmat bagi manusia dan seluruh alam? Hanya sistem Islam saja yang mampu merealisasikannya melalui Daulah Khilafah Islamiyah.[]

Oleh: Nabila Zidane, Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar