“Stunting” Ancaman Generasi Bangsa

Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi tantangan besar. Saat ini Indonesia urutan ke-4 dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting. Menurut Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher bahwa riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah yang masih jauh dari nilai standard WHO yang seharusnya di bawah 20 persen. (merdeka.com 21/12/2020).

Sungguh ironis sekali, negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun faktanya masih banyak calon generasi bangsa yang menderita stunting. Bagaimana peran negara dalam kasus ini?

Kemiskinan yang melanda masyarakat menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi gizi bagi keluarganya. Dari hari ke hari kebutuhan pokok terasa sangat mahal sekali. Ditambah masyarakat saat ini harus dihadapkan dengan wabah Covid-19 yang mana banyak diantara mereka yang harus di PHK, semakin membuat sulit untuk memenuhi gizi keluarga. Jangankan memenuhi gizi, makan sehari 2 kali sudah sangat bersyukur.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, yaitu pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi. Penyebab tunting ada 2, yakni, pertama, karena kesehatan Ibu yang kurang baik pada saat hamil. Kedua, kekurangan asupan gizi pada awal kehidupan dan masa balita, karena pola pengasuhan yang kurang tepat.

Fakta diatas telah menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan, salah satunya terpenuhinya makanan bergizi per individu rakyatnya memang mutlak terjadi.
Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, yang berorientasi pada materi (untung rugi) sangat diskriminatif karena pro kepentingan modal. Sementara rakyat selalu dianggap beban. Inilah bentuk lepas tangannya pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Dalam praktiknya sistem ekonomi kapitalisme juga meniscayakan distribusi logistik pangan yang tidak adil. Hal ini berimplikasi pada semakin tajamnya ketimpangan sosial. 

Demikianlah sistem kapitalisme yang telah gagal menyejahterakan rakyat hingga menjamin terpenuhinya keutuhan pangan (gizi) bagi rakyatnya. Ditambah lagi kebijakan impor pangan menjadikan rakyat sulit mendapatkan bahan pangan karena mahal, dan penerapan sistem ekonomi kapitalisme meniscayakan distribusi logistik pangan yang tidak adil yang berimplikasi pada semakin tajamnya ketimpangan sosial.

Berbeda dengan negara Islam, yang secara alami akan menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya hingga mampu mencegah stunting pada balita. Kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan bagi rakyatnya. 

Sebab Islam telah menggariskan khalifah (kepala negara) sebagai penanggung jawab atas urusan rakyatnya melalui penerapan aturan Islam kaffah. Beberapa bentuk kebijakan dalam khilafah yang menjamin kesejahteraan setiap rakyat.

Pertama, Islam memerintahkan setiap laki-laki untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keluarganya. Negara bertanggung jawab penjaminan kesejahteraan warganegaranya. Jaminan langsung berupa pendidikan, kesehatan gratis serta keamanan. Jaminan tidak langsung berupa tersedianya lapangan pekerjaan yang besar. Agar negara mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat besar maka negara harus menguasai pengelolaan SDA. Dengan dikelolanya SDA secara mandiri secara tidak langsung akan menyerap tenaga kerja di banyak lini baik tenaga ahli maupun tenaga terampil sehingga tidak adalagi yang menganggur.

Kedua, jika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka beban tersebut dialihkan kepada ahli warisnya. Jika kerabat tidak ada atau tidak mampu maka beban itu akan beralih ke baitul mal yakni kepada negara.

Ketiga, Islam juga menetapkan kebutuhan dasar berupa pelayanan yakni pendidikan, kesehatan, keamanan mutlak dijamin negara.

Pemenuhan tersebut merupakan kewajiban negara bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Sehingga income negara hanya dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Semua jaminan tersebut didukung oleh baitul mal.

Oleh karenanya masihkah kita percaya kepada kapitalis? Yang jelas mengancam nyawa generasi bangsa. Kapitalis jelas zalim secara sistematik. Tidak ada jalan lain bagi penyelesaian persoalan bangsa ini kecuali dengan kembali pada kehidupan Islam dibawah naungan khilafah.[]

Oleh: Alfia Purwanti, S.M.

Posting Komentar

0 Komentar