'Show of Force' Tak Tepat Sasaran


"Show of force" di Petamburan menghebohkan jagad maya. Diberitakan republika.co.id, 20/11/2020, sejumlah kendaraan taktis (rantis) milik Koopssus TNI (Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia ) yang berhenti di jalan raya Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Selatan Banten Pusat. Sejumlah kendaran tersebut juga dikawal oleh polisi militer yang berhenti pas di depan markas FPI.

Pengamat militer Fahmi Alfansi Pane angkat bicara. Menurutnya, Koopssus TNI dibentuk untuk menghadapi ancaman nyata NKRI, seperti terorisme, separatisme, dan beragam ancaman hibrida (campuran) lainnya. Sehingga, bukan lagi ranah pasukan khusus untuk menakut-nakuti warga sipil, dalam hal ini anggota FPI. Fahmi juga menyebut terorisme yang bergerak di wilayah tertentu masih juga berlangsung hingga saat ini, seperti halnya di Poso dan Papua. 

Sebetulnya tindakan tersebut tidaklah pantas jika aparat Hankam menunjukkan jatidirinya dengan gagah-gagahan di hadapan masyarakat sipil. Semestinya "show of force" tersebut dilakukan di hadapan Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang merupakan organisasi separatisme yang mengancam disintegrasi.

Apalagi mengingat sepak terjang OPM yang sudah berdiri semenjak tahun 1965 silam ini. Sejarah telah mencatat pada bulan November 2017 lalu, gerakan separatis ini pernah melakukan tindakan keji yakni penyanderaan terhadap sekitar 1.300 warga di Papua (BBC Indonesia, 10/11/17). OPM juga melakukan penembakan terhadap 4 pekerja di wilayah Sinak Papua dan 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua.

Unjuk kekuatan militer ini juga semestinya dilakukan sebagai respon deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda pada 1 Desember 2020 yang lalu. Benny Wenda juga mengklaim dirinya menjadi Presiden Interim Papua Barat melalui Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat.

Standar ganda aparat hankam dalam mengambil sikap kental terasa. Alih-alih menindak tegas gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dalam negara. Aparat hankam malah unjuk kekuatan di hadapan rakyat sipil yang tak memiliki senjata. Tak ayal, hingga hari ini gerakan separatisme mampu mempertahankan regenerasi kepemimpinannya hingga hari ini.

Menjaga netralitas aparat hankam di tengah panasnya arus politik saat ini, urgen dilakukan. Mereka seharusnya juga berlepas diri dari kepentingan serta kekuasaan politik. Bukan malah ikut campur dalam dunia politik. Di satu sisi, harus bersikap tegas terhadap gerakan separatisme yang merongrong keutuhan negeri.

Dalam kubangan demokrasi, terjebak arus gelombang politik memang riskan terjadi. Semestinya aparat hankam lepas dari dukung mendukung kekuasaan dan tidak mengabaikan ancaman asing hingga kampanye disintegrasi. Bukan malah terjun ke dalam ranah politik praktis, yang membuat alat kekuasaan dan alat negara menjadi bias maknanya.

Gambaran seperti itulah yang sedang terjadi saat ini. Aparat netral sekalipun sangat mungkin bertindak tidak lagi netral. Janganlah karena dipilih dan dilantik oleh presiden, lalu melupakan tugas dan perannya sebagai alat negara. Aparat militer merupakan alat negara, bukan alat kekuasaan namun alat mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Dedikasi mereka harusnya untuk negara bukan penguasa. Sebab mereka telah dilahirkan dari rakyat.

Seperti inilah sketsa demokrasi, sangat berbeda sekali dengan struktur Hankam dalam naungan khilafah yang tercermin dalam politik luar negeri dan dalam negerinya. Dalam bingkai khilafah tidak ada pemisahan antara militer dan kepolisian.

Lembaga ini dipimpin oleh Amir Jihad dan berfungsi untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Bukan malah menakuti apalagi main ancam mengancam ke rakyat sipil.

Demikianlah sempurnanya aturan Islam. Ia memang benar-benar menjaga kesatuan dan persatuan serta melarang terjadinya perpecahan. Namun Islam juga mengacuhkan segala perbedaan dan perselisihan yang berpotensi menghancurkan kesatuan dan persatuan. Wallahu  bi ash-shawab.[]

Oleh: Nisaa Qomariyah, S.Pd.
Praktisi Pendidikan dan Muslimah Peduli Negeri

Posting Komentar

0 Komentar