Sengkarut Penanganan Potensi Kekayaan Laut



Kasus korupsi di Indonesia seperti tak pernah ada habisnya. Bahkan dimasa pandemi sekalipun korupsi tetap saja eksis di kalangan pejabat negara. Disaat masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka malah asyik berfoya-foya menikmati uang hasil korupsi.

Berapa banyak kerugian negara akibat kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Mereka menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan berbagai keuntungan untuk memperkaya diri sendiri beserta keluarga.

Banyak sudah para pejabat pemerintahan yang terkena operasi tangkap tangan saat melakukan transaksi suap-menyuap. Tapi hukum di negara demokrasi, tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kasus korupsi. Sehingga kasus korupsi masih terus terjadi hingga saat ini serta menggurita. 

Baru-baru ini Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terjerat kasus koruptor ekspor benih lobster. Serta jajaran dalam KKP juga banyak yang ikut terjerat dalam kasus ini. Mereka bergotong-royong ikut andil dalam melakukan korupsi secara berjamaah. 

Dimasa pandemi saat ini Presiden Jokowi tak lelah secara terus-menerus menghimbau agar jajaran kabinet nya untuk fokus melindungi perekonomian serta terus berinovasi agar Indonesia dapat keluar dari krisis saat pandemi.

KKP sangat berperan penting dalam Menjaga serta melindungi kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan kepada para nelayan, pembudidayaan serta pelaku usaha pada masa pandemi saat ini. Akan tetapi Jauh panggang dari api ternyata bisnis ekspor benih lobster lebih menggiurkan dari prioritas program strategis lainnya yang tidak ada keuntungan pribadi didalamnya.

Fakta ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan September 2020 lalu. Penyerapan anggaran hanya 50,28 persen dari Pagu APBN sebesar Rp 5.082 triliun. Serta hal yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen perikanan budidaya hanya sebesar Rp 1,01 triliun. Tujuan pemerintah melakukan Refocussing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai. Kata Moh Abdi Suhufan selaku koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW). (www.Akurat.com 27/11/2020).

Lobster yang memiliki nilai jual yang tinggi seharusnya banyak di budidayakan agar dapat mendongkrak perekonomian. Indonesia termasuk lambat dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dalam mengembangbiakkan lobster. Indonesia baru memulainya pada tahun 2000 di NTB. Sedangkan negara Vietnam sudah lebih dahulu membudidayakannya pada tahun 1992 di kota Nha Trang. Vietnam pun juga lebih baik dalam pembudidayaannya dibanding Indonesia sehingga Vietnam dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. 

Sistem demokrasi sekuler yang dianut negara saat ini selalu mengedepankan aturan-aturan yang banyak menyengsarakan rakyat. Padahal aturan yang Allah SWT berikan sudah cukup mengatur seluruh aspek kehidupan. Serta aturan itu pastilah untuk kebaikan seluruh alam semesta beserta isinya. Akan tetapi sistem sekularisme yang dianut demokrasi selalu memisahkan aturan agama dari kehidupan.

Kerusakan pun terjadi di mana-mana. Permasalahan-permasalahan yang muncul dan telah diatur oleh hukum buatan manusia tidak banyak memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan. Tak ayal, kejahatan-kejahatan serupapun terus terjadi.

Berbeda dengan sistem Islam yang seluruh aturannya berdasarkan Al-Qur'an dan al-hadist yang berasal dari Allah SWT dan RasulNya. Aturan yang mencakup keseluruhan tidak hanya sebatas ibadah mahdhah saja. Aturan yang dapat menjadi solusi atas setiap permasalahan yang ada. 

Dalam sistem Islam para pemimpin didalam pemerintahan selalu melakukan sesuatu berdasarkan hukum syariat yang terdiri dari fardlu, haram, mandud, makruh dan mubah.

Para pemimpin dalam Islam yang terpilih haruslah mempunyai karakter jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya dan lain lainnya. Karena dalam Islam para pemimpin orientasi kehidupannya mestilah tertuju pada akhirat saja. Agar dapat menjadi salah satu langkah preventif mengatasi korupsi dikalangan pemerintahan. Wallahua'lam.[]

Oleh: Ummu Abdilla

Posting Komentar

0 Komentar