"Rethinking" Demokrasi


Demokrasi sedang bersusah hati. Nyawanya berada di ujung tanduk dan hampir mati. Kabar ini kian mencuat terutama setelah viralnya sebuah buku "How Democracies Die" karya dua profesor Harvard Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.

Menurut Levitsky dan Ziblatt, bagaimana dan mengapa demokrasi mati telah menjadi obsesi dalam pekerjaan selama bertahun-tahun. Keduanya mendapati bentuk-bentuk otoritarianisme baru bermunculan di seluruh negara demokrasi. Inilah marabahaya bagi demokrasi menurut kedua profesor ilmu pemerintahan tersebut.

Dalam beberapa waktu mendatang, isu kematian demokrasi akan terus bergulir mendekati kenyataan mengingat apa yang disampaikan para ahli tentang kekhawatiran terhadap demokrasi serta makin menguatnya sistem alternatif lain yang siap menggantikannya, yakni Khilafah.

Paradigma demokrasi pada hakikatnya merupakan diskursus yang bersifat historis. Ia berakar dari khazanah pemikiran bangsa Yunani Kuno yang terus diekspor dan bermetamorfosis tak beraturan. Dalam sistem politik, demokrasi merupakan sebuah paradigma yang hadir dalam konteks masyarakat tertentu, yang pada akhirnya mengalami pemberontakan dari dalam sendiri. Sebab dalam kurun yang panjang, sejak era kegelapan Eropa pada 1930-an, atau represifnya Amerika Latin pada 1970-an demokrasi mengalami pelapukan hebat.

Menurut buku tersebut, selama Perang Dingin, demokrasi telah menampakkan notifikasi ajalnya melalui kudeta. Hampir tiga dari empat kehancuran demokrasi terjadi di Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Republik Dominika, Thailand, Turki, Uruguay dan Yunani. Hal ini terjadi hingga tahun 2014. Demokrasi hancur secara spektakuler, melalui kekuatan militer dan pemaksaan.

Namun kini, ada cara lain yang sama destruktifnya, yakni melalui tangan pemimpin terpilih. Demokrasi 'disulap' dengan cepat menjadi otoritokrasi, sebagaimana dilakukan Hitler di Jerman atau Hugo Chaves di Venezuela.

Bagaimana dengan Amerika sebagai kampium demokrasi kekinian? Sama saja. Kapten demokrasi Amerika kini melemah, tergerus erosi norma-norma demokratik sejak 1989-an. Kenyataannya, sejak Era Kennedy, Amerika menganut politik dinasti tipikal bisnis keluarga (dinastokrasi). Dua dari lima politik dinasti terbesar dunia, terjadi di Amerika. Kini, tidak Obama, atau Trump, tidak pula Biden. Pelemahan norma demokrasi itu berakar di polarisasi tajam, hingga berujung konflik terkait rasial dan kultural. Amerika gagal mencapai dan mengayomi keragaman rakyatnya sendiri secara 'demokratis'. Polarisasi inilah yang akan membunuh demokrasi.

Indonesia pun mulai menampakkan gejala yang sama. Tertular politik dinasti tipe bisnis keluarga dan cenderung otokrasi dan koruptokrasi. Hal ini kian nampak sepanjang satu dekade terakhir. Politik dinasti begitu mencolok dilakukan rezim berkuasa. Terbukti, anak dan menantu presiden turut melenggang ke kursi pemerintahan kendati di tengah kritikan banyak kalangan.

Sementara itu soal koruptokrasi, menurut data KPK sejak 2014-2020, sebanyak 1.008 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tingggi, hingga Mahkamah Agung sejak Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 1.043 terdakwa telah disidangkan di seluruh tingkat pengadilan. Sebanyak 36 persen atau 397 perkara melibatkan pejabat politik hasil pemilu demokratis. Korupsi mengindonesia, terjadi di 27 dari 34 provinsi. Kerugiannya? Indonesian Cortuption Watch memantau, negara rugi Rp 39 T. Fantastis, bukan?

Gejalanya korporatokrasi dapat dikenali dari kebijakan dan regulasi yang pro korporat dan asing-aseng. Terbaca jelas salah satunya dalam UU Omnibus Law yang baru disahkan secara sembunyi-sembunyi beberapa waktu lalu. Parlemen bersekongkol dengan para kapitalis menelikung suara rakyat. Padahal, banyak pakar telah memperingatkan adanya marabahaya dalam RUU tersebut sebelumnya. Baik soal dampak lingkungan, kesejahteraan buruh maupun efek jangka panjang pendidikan melalui model 'investasi bisnis ilmu'. Di sisi lain, sikap abai pemerintah terhadap aspirasi tokoh dan masyarakat luas menjadi pertanda bahwa demokrasi itu telah lumpuh, tinggal jargon dan tinggal nama.

Bila kita perluas spektrum pembahasan kebijakan rezim terhadap pengaturan hajat publik yang diklaim demokratis, tak akan cukup meski berjilid-jilid. Sektor pendidikan, ekonomi, hankam, agama, sosial, dan politik diliputi duka dan lara. Baik menyangkut soal paradigmatis maupun teknis, baik soal konsep maupun infrastruktur penunjang. Semua bertipe 'komoditas' dengan 'label price' bagi rakyat. Demokrasi jelas hanyalah klaim, nyatanya bukan dari rakyat maupun untuk rakyat.

Karena itu, melihat sejarah di atas, sistem demokrasi bukanlah sebuah sistem yang ideal. Dalam kurun waktu yang panjang, sistem demokrasi bangkrut dan gagal karena secara nyata tidak mampu mengatasi masalah distribusi dan fungsionalisasi kekuasaan. Sistem demokrasi tidak mampu menjawab masalah otoritarianisme yang melekat dalam praktik politiknya. Alih-alih ingin mewujudkan kesetaraan dan keadilan politik, sistem demokrasi justru memantapkan otoritarianisme yang dipraktikkan para pemimpin politik.

Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap sistem demokrasi sebenarnya harus menjadi perhatian umat Islam. Pertama, landasan atau dalil untuk menerapkan sistem demokrasi jelas batil. Sebab pada hakikatnya, demokrasi menyalahi prinsip kedaulatan (pembuatan hukum). Yakni, manusia berhak membuat hukum. Padahal membuat hukum hanyalah hak Allah (Q.S. Yusuf:40). Karena itu, dosa besar untuk perbuatan membuat hukum selain hukum Allah.

Kedua, sistem demokrasi sudah mengalami kegagalan dan kebangkrutan secara nyata. Kegagalan tersebut disebabkan rapuhnya landasan politik demokrasi, yaitu berlandaskan akal bukan wahyu. Seluruh keputusan politik berdasarkan pada kemufakatan jahat politisi dan birokrat yang mengatasnamakan suara rakyat.

Letak persoalan utama demokrasi, yakni karena tidak mengacu kepada kebenaran (baca: Wahyu), tetapi mencari pembenaran melalui muslihat suara parlemen. Penganut demokrasi meyakini bahwa pemilu adalah aspirasi rakyat. Kalimat ini kedengarannya 'mulia', namun maknanya bisa menjadi batil. 

Di sinilah kita perlu menyoal kembali kelayakan sistem demokrasi. Penting bagi kaum Muslim mencari sistem alternatif untuk kembali kepada kondisi fitrah, mengacu kepada kebenaran. Sistem itu sebenarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah sesudah Beliau selama kurun terpanjang sejarah peradaban manusia. Sistem Khilafah yang kini meluas dalam berbagai diskursus memang patut dipelajari hingga pada taraf memperjuangkannya bagi siapa saja yang menginginkan perubahan sesuai fitrah penciptaan.[]

Oleh: Pipit Agustin R.
(Koordinator JEJAK)

Posting Komentar

0 Komentar