Reshuffle Kabinet dan Demokrasi Oportunis



Pada Rabu, 23 Desember 2020, Presiden Jokowi telah melantik 6 menteri baru. Tri Rismaharini sebagai Mensos, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunawan Sadikin sebagai Menkes, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menag, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KKP, dan Muhammad Luthfi sebagai Menteri Perdagangan. 

Tentunya sebuah kebijakan dari negara tetap harus ada yang melakukan koreksi. Apalagi sekarang lengkap sudah kekecewaan sebagai buntut pilpres 2019. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang digadang-gadang, menerima dilamar sebagai menteri. 

Pilpres 2019 yang berdarah-darah menjadi tanda sejarah bagi kejamnya demokrasi. Rangkaian kecurangan mewarnai. Dari persoalan kartu suara hingga kotak kardus. Dari kerusuhan Mei 2019 hingga sengketa di MK. Yang lebih menyakitkan adalah korban nyawa sekitar 700 petugas KPPS.

Pil pahit harus ditelan karena terlanjur percaya pada demokrasi. Terlanjur berkorban untuk demokrasi. Hasilnya hanyalah kekecewaan.

Kalau dikatakan bahwa dengan bergabungnya Prabowo dan Sandiaga Uno merupakan wujud sumbangsih bagi perbaikan bangsa dan negara, tentunya menjadi alasan yang klise. Mestinya Prabowo dengan posisinya bisa berbuat banyak bagi penjagaan kedaulatan negara. Menyikapi dengan serius proklamasi Benny Wenda. Termasuk menjaga Kepulauan Natuna. Berusaha untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman neoimperialisme. Bukan justru menjalin hubungan dengan negara imperialis seperti AS. Apalagi membeli alutsista darinya. 

Dengan membeli alutsista dari negara lain, itu artinya sedang membocorkan kekuatan sendiri. Negara penjual akan menjual alutsista yang sudah apkir. Di saat yang bersamaan alutsista yang lebih mutakhir telah diproduksinya. Ini artinya Indonesia akan tetap terjajah. Sebagai contoh, di tahun 2003 insiden missil lock terhadap pesawat F-16 patroli udara RI oleh F-18 Hornet AS di atas Pulau Bawean.

Begitu pula saat Indonesia berencana membeli SU-35. Atas tekanan AS, Indonesia mengurungkan niatnya tersebut. Akhirnya Indonesia terpaksa membeli Eurofighter Typhon milik Austria. Parahnya Eurofighter Typhon Austria tersebut tergolong pesawat tempur bekas. 

Belum lagi tatkala kita bicara komitmen Menhan terhadap umat Islam. Di manakah pembelaannya terhadap Islam dan ulamanya? Kenapa tidak terdengar suaranya atas insiden penembakan terhadap 6 muslim anggota FPI dan kriminalisasi HRS?

Janji-janji politik saat menjelang pilpres 2019 seolah menguap begitu saja. Mestinya jabatan itu digunakan sebagai wadah untuk melakukan koreksi terhadap setiap kebijakan negara. Bukan malah jabatan menjadikan ompong daya kritis.

Berikutnya, penunjukan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama yang baru. Sosok yang keras terhadap ormas Islam yang dipandang radikal. Betul-betul pemerintahan saat ini serius untuk membendung apa yang disebutnya Islam Radikal. 

Yaqut Cholil Coumas mengakui sendiri akan perannya dalam pembubaran HTI. Hasilnya di tahun 2017, BHP dari HTI pun dicabut. Ke depan apakah nasib yang sama akan menimpa FPI? Memang terkait pembubaran sebuah ormas itu menjadi kewenangan Kemendagri. Hanya saja bukankah Menag bisa memberikan pertimbangan? FPI notabenenya itu ormas Islam. Sedangkan yang berkompeten dalam hal pengaturan dinamika keislaman di tengah umat, tentunya Kemenag juga menjadi pihak yang bisa dipertimbangkan pandangannya.

Bisa dikatakan bahwa Menag Fahrul Rozi berlaku sebagai pembuka jalan bagi moderasi Islam. Gebrakan-gebrakan Fahrul Rozi yang terkesan brutal itu sebenarnya tidak menguntungkan posisinya. Umat Islam menjadi antipati. Walaupun begitu ia telah berhasil melakukan revisi terhadap buku-buka ajar Agama Islam biar sejalan dengan moderasi Islam. 

Hari ini, penulis melihat bahwa Menag baru dipandang lebih kompeten menjelaskan profil Islam yang baru hasil program moderasi. Sebuah profil Islam yang moderat. Tidak kaku. Bersifat inklusif, tidak eksklusif. 

Dalam pidato pelantikannya, Menag baru dengan percaya diri menyatakan bahwa Islam harus dijadikan inspirasi bukan aspirasi. Cukuplah Islam itu sebagai sekumpulan nilai moral.

Program Moderasi Islam memiliki entri poin untuk mengikis radikalisme Islam. Wujud radikalisme Islam itu dengan menjadikan Islam sebagai aspirasi politik dan pemerintahan. Tentunya hal demikian akan menjadi batu sandungan tersendiri. 

Upaya memerangi apa yang disebutnya sebagai radikalisme Islam berkelindan dengan keinginan Israel bisa mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia. Memang pemerintah Indonesia terkesan masih malu-malu. Sentimen anti Israel masih kuat menjadi atmosfer di tengah-tengah umat Islam.

Akan menjadi tugas yang sangat berat bagi Menag baru bila ingin menampilkan konsep Islam sebagai inspirasi. Dengan kata lain, ada upaya untuk melakukan dekonstruksi Islam lebih masif. Pasalnya Islam itu tabiatnya sebagai petunjuk hidup. Islam memberikan panduan bagi manusia dalam mengatur semua bidang kehidupannya. Apalagi di tengah realitas rusak dan gagalnya demokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara. Ke depannya, wajah demokrasi yang sudah babak belur akan dipoles sedemikian rupa dengan wajah Islam yang moderat. Wajah demokrasi dipermak sedemikian rupa. Dengan begitu, harapannya umat Islam tidak lagi berpikir tentang Islam sebagai aspirasi politiknya. 

Terakhir, nampak sikap pragmatis dari reshufle kabinet tersebut. Tatkala ada kasus, baru reaktif. Tatkala menteri tersandung kasus korupsi, baru ada tindakan. Jadi susunan kabinet hanya terkesan tambal sulam.

Jika demikian halnya, pengaturan negara hanya menjadi ajang uji coba. Yang jelas uji coba kebijakan. Hal ini juga menunjukkan bila demokrasi tidak bisa menjamin kualitas dari para pemangku kebijakan. Lebih-lebih tidak bisa menjamin kualitas keimanan.

Berbeda sekali dengan para pejabat dalam sistem Islam. Adalah Abdullah bin Rawahah dengan tegas menolak suap dari kaum Yahudi Khaibar. Tujuan suap tersebut agar Ibnu Rawahah meringankan kewajiban pembayarannya kepada Madinah. Lantaran sikapnya tersebut, pemuka Yahudi berkomentar: "Karena sikap demikianlah, langit masih tegak dengan kokoh". Artinya sikap khianat dan oportunis dari para pemangku kebijakan hanya akan melahirkan kerusakan.

Jadi fenomena Reshuffle kabinet saat ini bukanlah kali yang pertama terjadi dalam sistem Demokrasi. Berkali-kali reshufle dilakukan. Hasilnya tetap sama. Reshuffle kabinet tidak linear terhadap kesejahteraan rakyat. Bangsa dan negeri ini masih tetap berada dalam belenggu neoliberalisme dan neoimperialisme. 

Walhasil, kekecewaan rakyat harus segera diakhiri. Jangan lagi rakyat kecewa dan kecewa lagi. Ajang pesta demokrasi menjadi candu yang melenakan. Apakah rakyat harus terbelalak setelah mereka memilih? Menjadi urgen umat Islam melek politik Islam. Umat yang melek politik Islam akan menyalurkan aspirasi politiknya dengan bersama memperjuangkan tegaknya sistem Islam yakni Syariat Islam dan Khilafah. Dengan demikian umat bisa terbebas dari politik demokrasi yang oportunis. []

Oleh: Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Posting Komentar

0 Komentar