Refleksi Akhir Tahun, Pengamat: Demokrasi Gagal Mewujudkan Tujuan Bernegara



TintaSiyasi.com-- Pengamat Kebijakan Publik Pratma Julia Sunjandari, S.P, menyebutkan bahwa demokrasi telah gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara yang sesungguhnya. "Demokrasi menggagalkan semua tujuan bernegara," tuturnya dalam 
Risalah Akhir Tahun (RATU) 2020 bertajuk Berkah dengan Khilafah, Sabtu (26/12/2020) via daring. 

Dia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi mustahil bisa untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kemandirian bangsa dan juga persatuan sebagaimana yg diinginkan masayarakat.

Dalam hal kesejahteraan rakyat, dia menilai demokrasi gagal sejahterakan rakyat. Dia mengungkapkan dalam setahun (2020) kemiskin bertambah 2 juta orang. "Kesenjangan ekonomi luar biasa, bayangkan kekayaan 4 orang terkaya Indonesia setara dengan pendapatan 100 juta orang miskin Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti tentang keadilan, dia mengatakan penegakan hukum di Indonesia masih cenderung tebang pilih yang hanya tajam kepada rakyat kecil, sementara terhadap kalangan atas yaitu para pejabat atau kapitalis tumpul. 

"Sahabat Muslimah kan melihat baru-baru ini, penindakan (hukum terkait) yang menyebabkan orang-orang berkerumun saat wabah Covid-19 ini saja beda kan? Yang korupsi, hukumannya ringan, penjaranya kayak hotel, sementara ibu-ibu yang kritis, nahi munkar, cuma komentar di medsos, hukuman penjaranya lebih lama," jelasnya

Dia menilai negara ini (Indonesia) telah kehilangan kemandirian sebagai bangsa akibat pemerintahan yang ada memberikan izin seluas-luasnya kepada para negara-negara adidaya untuk menguasai sumber daya alam milik negara (rakyat) dengan dalih investasi. Belum lagi utang negara yang menurutnya semakin bertambah, dan mengakibatkan semua lapisan masyarakat harus ikut menanggungnya walau mereka tidak pernah memintanya. "Bayangkan, tahun ini, tiap orang termasuk bayi sampai nenek-nenek harus menanggung utang Rp 20,5 juta setiap jiwa," ungkapnya.

Adapun masalah persatuan dia mengatakan bahwa terjadi ancaman disintegrasi, seperti yang terjadi di Papua . Menurutnya, hal itu terjadi akibat dari ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Dia mengatakan bahwa demokrasi yang pada dasarnya mengklaim mampu menyatukan, pluralis, merangkul semua suku ternyata tidak sesuai fakta yang ada.

"Sementara khilafah, yang sering dituduh sebagai penyebab permusuhan, intoleran dan sebagainya justru berhasil menyatukan hampir tiga per empat dunia, yang tentu saja memiliki ribuan perbedaan, ras, suku bangsa, agama dan bahasa mampu bersatu selama kurang lebih tiga belas abad," pungkasnya.[] Rasman 

Posting Komentar

0 Komentar