Ustazah Pratma Julia: Demokrasi Bukan Jalan untuk Menegakan Syariah Islam


TintaSiyasi.com-- Menanggapi masih banyaknya kaum Muslimin berharap untuk menegakan syariah Islam lewat sistem demokrasi, Pengamat Kebijakan Publik, Ustazah Pratma Julia Sunjandari, S.P menegaskan bahwa demokrasi bukan jalan untuk menegakkan syariah Islam. 

"Demokrasi mustahil menjadi jalan pembelaan terhadap syariat," ujarnya dalam Risalah Akhir Tahun (RATU) 2020: Berkah dengan Khilafah, Sabtu (26/12/2020) via daring.

Dia mengatakan bahwa memang masih banyak kaum Muslimin yang berharap bisa memperjuangkan penegakan syariah Islam lewat parlemen dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya, hal itu tidak mungkin dilakukan karena ada beberapa alasan sebagai berikut.

Pertama adalah alasan syar'i. Ia menegaskan bahwa Allah SWT melarang mencampuradukan antara al haq yakni Islam dengan al bathil yakni demokrasi. "Wa laa talbisul haqqa bil baathil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamuun. Dan janganlah kalian campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya, Quran Surat Al Baqarah ayat empat puluh dua," tandasnya.

"Dan Rasulullah SAW, tidak pernah mencontohkan perbuatan seperti itu. sehingga bukan pada tempatnya mendiskusikan atau saling memperdebatkan masalah itu," imbuhnya.

Kedua, secara realitas menurutnya, hingga hari ini tidak ada satu  pun partai politik yang mampu memperjuangkan Islam lewat sistem demokrasi. 

Dia menberi contoh Rancangan Undang-undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang menurutnya dibuat oleh DPR atas desakan umat Islam agar ada aturan pelarangangan miras (minuman keras) sesuai dengan syariah Islam. "Tapi harapan untuk disahkan tipis. Padahal Allah sudah tegas mengharamkan khamr, gak pakai tapi. Jadi siapa sesungguhnya yang dipatuhi? Siapa yang patut menentukan halal haram?," tanyanya.

Ketiga, beliau mengatakan jika dilihat dari latar belakangnya, demokrasi memang lahir dari sistem sekuler yang memang tidak memberi ruang tegaknya syariat dalam kehidupan bernegara.

"Agama boleh dianut, tapi cuma untuk ibadah. Begitu kritik pemerintah, apalagi mendakwahkan khilafah itu dilarang. Kriminalasi ulama, aktivis, pembubaran ormas Islam, memburukan konsep khilafah dan sebagainya," pungkasnya.[] Rasman 

Posting Komentar

0 Komentar