Refleksi Akhir Tahun 2020: Demokrasi Gagal Mendistribusikan Keadilan dan Kesejahteraan



TintaSiyasi.com-- Konsultan Keluarga Sakinah, Hj. Ir. Dedeh Wahidah Achmad menilai demokrasi gagal mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan di tengah rakyat. "Demokrasi sukses mengumpulkan kekuasaan pada lingkaran rezim, tetapi gagal mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan ke tengah rakyat," tuturnya dalam dalam acara Risalah Akhir Tahun (RATU) 2020: Berkah dengan Khilafah, Sabtu (26/12/2020), secara daring.

Menurutnya, mekanisme demokrasi tidak bisa digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat dan menghilangkan otoriterisme. Selanjutnya, ia menjelaskan dua alasannya.

Pertama, menurutnya ini karena kerusakan demokrasi mulai dari dasarnya yang tidak bisa lagi diperbaiki, apalagi digunakan sebagai jalan untuk menjamin pemenuhan hak-hak rakyat. 

"Kerusakan demokrasi merupakan perkara yang mendasar, yakni sistem kehidupan yang dibuat oleh akal manusia, bukan berasal dari Pencipta manusia yang Maha Tahu apa yang baik untuk manusia dan mana yang buruk untuk mereka sehingga harus dijauhi," jelasnya.

Kedua, ia membongkar fakta persekongkolan antara demokrasi dengan kapitalisme. Ia menunjukkan bahwa dalam demokrasi kebenaran ditentukan oleh suara terbanyak rakyat, padahal akal manusia lemah dan terbatas, bersifat relatif dan berubah-ubah sesuai kepentingan.

Bahkan, ia mencontohkan fakta kebijakan penguasa baik di zaman orde lama dan orde baru atau pun di era reformasi sekalipun penguasa tetap anti kritik masukan dan harapan rakyat terpental dan tidak bisa merubah kehendak penguasa. Ia membuktikan dengan adanya undang-undang yang ditentang khalayak, namun tetap diterapkan.

"Seperti UU Ciptaker; kenaikan iuran BPJS; UU Anti Terorisme; kenaikan harga BBM; UU PMA (atas nama investasi negara legal menjual asset negara kepada asing) dan lain-lain," ujarnya.

Pada akhirnya, menurutnya, rakyat tetap menderita dan terzalimi, serta harus menanggung kerusakan yang dibuat penguasa seperti terbebani utang luar negeri (LN) yang jumlahnya luar biasa.

Ia juga membongkar persekongkolan lain antar demokrasi dengan kapitalisme, adanya pemodal yang membiayai kampanye politik yang mengantarkan mereka pada kursi kekuasaan. Ia jelaskan, ketika kekuasaan teraih, jadilah kebijakan diambil demi melanggengkan kepentingan pemodal bukan untuk kesejahteraan rakyat. 

"Di sinilah letak masalahnya. Pemerintah tidak lagi mandiri dan berdaulat dalam memenuhi hak-hak rakyatnya, namun dipaksa tunduk pada tekanan para kapitalis," tegasnya.

Bahkan, ia juga meyakini sikap otoriter penguasa, tidak mungkin dihilangkan dari sistem demokrasi karena merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan rezim itu sendiri.

"Sebenarnya jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu tidak terbukti. Realitasnya, semua dipaksakan oleh kelompok yang berkuasa demi kepentingan mereka (persekongkolan penguasa dan pengusaha)," pungkasnya.[] Dewi Srimurtiningsih

Posting Komentar

0 Komentar