Rebana Metropolitan dalam Pandangan Investasi Versi Islam


Dalam acara West Java Invesment Summit (WJIS) 2020 di Hotel Savoy Homann, Senin 16 November 2020, tujuh kepala daerah menandatangani kesepakatan Kerjasama membentuk “Rebana Metropolitan” yang meliputi  Kabupaten Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon dan Kota Cirebon. Untuk diketahui, Rebana Metropolitan merupakan wilayah utara/timur laut Provinsi Jabar yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon. Rebana ini diproyeksikan sebagai Super Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memberikan kemudahan fiskal maupun nonfiskal untuk meningkatkan daya saing investasi di kawasan yang didukung kesiapan infrastruktur penunjang. (regional.kompas.com, 18/11/2020)

Apakah ini angin segar pemulihan ekonomi? Kita pahami bersama, Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia dan Jawa Barat khususnya. Upaya-upaya pemulihan ekonomi dengan mengadakan mega proyek dianggap angin segar pemulihan ekonomi. 

Bagaimana tidak? Proyek ini digadang-gadang akan menyerap tenaga kerja dan investasi yang besar. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Santoso, untuk merealisasikan rencana tersebut diperlukan investasi sebesar Rp 1.942 triliun dengan indikasi sumber pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, KPBU, BUMD, Swasta/BUMN. "Perkiraan tenaga kerja yang terserap sebesar 4.319 Juta tenaga kerja," kata Taufik lewat pesan singkat, Rabu (18/11/2020).

Seperti yang dinyatakan  Bappeda Jabar, Keterbatasan APBN, APBD provinsi dan Kabupaten dalam pembiayaan pembangunan Rebana Metropolitan ini, menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) juga kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta. Disamping memang undangan bagi pihak swasta untuk membangun usaha di Jawa Barat. 

Disinilah titik kritisnya, karena Indonesia telah mengalami berbagai cerita buruk berkaitan dengan investasi asing:

Pertama, penyerapan tenaga kerja lokal yang kecil. Dari berbagai pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, khususnya yang bisa kita lihat di Sumedang misalnya: pembangunan Waduk Jatigede dan Tol Cipali, banyak menggunakan tenaga kerja asing juga, bahkan sampai level buruh kasarnya. Sudah jadi rahasia umum juga, bahwa tenaga ahlinya biasa diambil dari tenaga asing. 

Kedua, kerusakan lingkungan dan sosial. Para investor dengan prinsip kapitalis yaitu meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya telah mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan alam serta lingkungan sosial. Berbagai proyek di Sumedang meninggalkan berbagai permasalahan seputar pembebasan lahan, alih fungsi lahan dan biaya sosial dari kedatangan TKA seperti menjamurnya prostitusi.

Ketiga, keuntungan yang kecil. Biasanya, skema kerjasama yang dilakukan pihak asing dengan pemerintah banyak menguntungkan pihak swasta/asing.

Investasi dalam Islam

Investasi pada prinsipnya sangat dianjurkan di dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwa tidak semua yang memiliki harta bisa berbisnis, juga tidak semua pebisnis memiliki harta. Karena itu, dalam Islam diatur mekanisme investasi dan pengelolaan bisnis itu sendiri. 

Kata investasi (istitsmar) memang tidak dikenal dalam terminologi ahli fikih klasik. Namun, mereka sebenarnya telah menggunakan istilah yang sama maknanya dengan kata tersebut yaitu: tanmiyah, namâ’, dan istinmâ’. Artinya, upaya untuk mengembangkan harta dan memperbanyak jumlahnya.

Sebagai contoh Imam Ibnu Qudamah berkata: “Manusia membutuhkan kegiatan mudharabah karena dinar dan dirham tidak akan berkembang kecuali dengan transformasi [taqlib] dan perdagangan. Namun, tidak semua orang yang memiliki harta mampu berbisnis, dan tidak semua yang mampu berbisnis memiliki harta. Oleh karena itu, bisnis dibutuhkan bagi kedua belah pihak. Allah SWT mensyariatkan bisnis untuk memenuhi kedua hajat pihak tersebut.”

Haram Investasi Kepemilikan Umum

Ada syariat pembagian harta dalam Islam yang bertolak belakang dengan kapitalisme. Di dalam Islam kepemilikan milik umum harus dikuasai negara. Berikut beberapa pendapat ulama salafus shalih terkait investasi yang diambil dari majalah Al Waie:

Imam Syafii, sebagaimana yang dikutip oleh Imam al-Mawardi, menyatakan: “Asal barang tambang ada dua. Apa yang zhâhir seperti garam yang dijumpai manusia di pegunungan, tidak boleh diberikan sedikitpun dan manusia berserikat atasnya. Demikian pula dengan sungai, air dan tanaman yang tidak dimiliki seseorang. Abyadh bin Hammal telah meminta kepada Nabi saw, agar diberi tambang garam Ma’rib. Lalu ia diberi. Namun, ketika dikatakan kepada beliau bahwa tambang itu seperti air yang mengalir, maka beliau menjawab, ‘Jika demikian, tidak boleh.’” Imam Syafii melanjutkan, “Serupa dengan barang tersebut, yaitu barang yang zhâhir seperti minyak, asphalt, sulfur, batubara (bitumen) atau batu yang zhâhir yang tidak dimiliki seseorang. Barang-barang itu seperti air dan padang gembalaan; manusia memiliki hak yang sama atasnya.”

Imam Ibnu Qudamah juga merinci masalah ini. Beliau berpendapat bahwa barang tambang yang zhâhir seperti garam, air, sulfur, ter, batubara, minyak bumi, celak, dan yakut, dan semisalnya merupakan milik umum. Tidak boleh dimiliki secara privat dan dikuasakan kepada siapapun, meskipun tanahnya dihidupkan oleh orang tertentu. Seseorang juga dilarang untuk menguasainya dengan mengabaikan kaum Muslim lainnya karena akan membahayakan dan menyusahkan mereka. Selain itu, barang-barang itu terkait dengan kepentingan umum umat Islam sehingga tidak boleh dihidupkan oleh pihak tertentu (untuk dikuasai), atau pun pemerintah menguasakan barang itu kepada pihak tertentu. Beliau mencontohkan jika aliran air dan jalan-jalan umat Islam, yang merupakan ciptaan Allah SWT yang sangat melimpah dan dibutuhkan, dimiliki oleh pihak tertentu maka ia akan berkuasa untuk melarang penggunaannya. Beliau mengutip pernyataan Ibn ‘Aqil bahwa hal itu akan menyulitkan manusia. Jika ia mengambil kompensasi maka ia akan membuatnya mahal sehingga ia telah keluar dari ketetapan Allah SWT untuk memberikan keumuman kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa adanya ketidaknyaman.

Imam al-Kasani juga menyatakan bahwa barang seperti garam, batubara (bitumen), minyak bumi, dan sejenisnya merupakan barang yang dibutuhkan oleh kaum Muslim. Dengan demikian, Imam/Khalifah tidak boleh mengkhususkannya kepada pihak tertentu. Ini karena barang tersebut merupakan hak seluruh kaum Muslim sehingga mengkhususkan barang itu untuk orang tertentu akan membatalkan hak mereka.
Maka investasi yang diperbolehkan adalah investasi dalam wilayah kepemilikan individu. Ini pun harus dilihat bila pihak asing yang berinvestasi skema akadnya harus menguntungkan kaum muslimin dan tidak boleh menjadi jebakan bagi tekanan politik atau penjajahan ekonomi.

Penutup

Penting bagi kita merenungi apa yang disampaikan Khalifah Umar Bin Khatab dalam pengelolaan keuangan negara, dan semoga bisa dicontoh oleh pejabat kita saat ini: 

“Sungguh saya tidak menemukan kebaikan pada harta Allah ini kecuali dengan tiga hal: diambil dengan cara yang benar; diberikan dengan cara yang benar; dan dicegah dari berbagai kebatilan. Ketahuilah, posisi saya atas harta kalian seperti seorang wali atas harta yatim. Jika merasa cukup, saya tidak mengambilnya, namun jika saya membutuhkannya, maka saya akan memakannya dengan cara yang makruf.”
Wallahu ‘alam bishowwab.[]

Oleh: Ekha Putri M.S

Posting Komentar

0 Komentar