Rapor Merah Jokowi? Prof.Suteki: Indonesia Tercatat Negara Korup



TintaSiyasi.com-- Mencabar setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum tidak melihat dengan jelas kemajuan yang berarti dari proses hukum, salah satunya yang kasus korupsi yang mengalami peningkatan.

"Indonesia tercatat menjadi negara yang tingkat korupsinya juga tinggi dibanding negara-negara lain di dunia, dan ini terbukti bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini memiliki 39 poin, dalam indeks tersebut itu bisa dikatakan kita termasuk negara yang korup," ungkapnya dalam acara Diskusi Online Media Umat: 2020, Rapor Jokowi Merah? di kanal YouTube Media Umat, Ahad (27/12/2020).

Menurutnya, proses hukum itu sudah berulang kali saya sampaikan ada dua hal yaitu, perihal pembentukan hukum dan termasuk penegakan hukum. "Secara kuratif proses hukum itu dapat dilihat dari indeks penegak hukum yang bersifat saya nilai itu bersifat kontroversial," tuturnya.

"Tahun ini nilai keseluruhan prinsip hukum Indonesia itu diukur tahun 2020 bulan Maret dikatakan meningkatkan 1,3 persen dalam indeks tahun ini. Indonesia menduduki peringkat 59 dari 128 negara, dan untuk wilayah hukum seluruh dunia itu dikatakan naik 4 peringkat dalam urutan global," imbuhnya.

Ia menuturkan, nilai Indonesia menempatkan pada peringkat 9 dari 15 negara di wilayah Asia dan Pasifik. Serta peringkat ke 5 dari 30 di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. "Jadi kalau kita bisa katakan di sini sebenarnya, kalau bicara tentang kemajuan penegak hukum yang bisa kita kenal baik hanya terwujud jika Indonesia itu mampu menerapkan hukum dan menyelenggarakan pemerintahan bebas dari pengaruh asing maupun aseng," tambahnya.

"Independensi dibidang hukum dan pemerintahan itu menjadi parameter. Apakah suatu negara itu berdaulat atau masih terjajah? Nah kesimpulannya saya disini dalam pembentukan hukum dan penegakkan hukum itu adalah the law making dan law enforcement itu belum mandiri," ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia menilai dalam konteks hukum perancangan hukum dan juga perundangan-undangan termasuk juga nanti dalam penerapannya. "Rasanya sangat sulit untuk dikatakan bahwa kita telah mandiri, karena apa? Kenyataannya infiltrasi kekuatan asing terutama kelompok pemodal dan politik itu masih bisa kita rasakan," ujarnya.

"Ini menyebabkan bahwa produk registrasi berorientasi untuk melayani rakyat, akan tetapi justru penjara untuk melayani kepentingan asing termasuk dalam hal ini untuk kepentingan pemodal," tandasnya.

Ia memaparkan dengan melihat ngotot DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan presiden membahas rancangan UU (Undang-undang) Omnibus Law yang kemudian menjadi UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 di tengah penentangan rakyat, itu menjadi penanda bahwa pengaruh pengelolaan hukum dan pemerintahan belum mandiri dan terbebas dari belenggu swasta atau asing. "Sehingga kita bisa mengatakan bahwa produk legislasi itu tidak berorientasi pada sebenarnya tapi justru demi kepentingan pemodal atau kita katakan kapitalisme global itu," ungkapnya.

"Berikutnya misalnya kasus Joko Condro yang sempat jadi buron, walaupun akhirnya juga ditangkap, ini jelas menjadi bukti nyata bahwa penegak hukum di negara kita juga belum merdeka," pungkasnya.[] Amah Muna

Posting Komentar

0 Komentar