Rancunya Aturan Perihal Kerumunan Massa saat Pandemi


Kerumunan massa di tengah wabah Covid-19 menjadi bahasan yang cukup menarik, pasalnya mengenai kerumunan ada pihak saling tuding dan diperiksa oleh aparat keamanan hingga dipidanakan. Hal ini terjadi karena pihak tersebut membiarkan massa seolah dalam bahaya. Semenjak pandemi dan dilakukannya new normal, protokol kesehatan adalah kebiasaan baru yang memaksa masyarakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak ada dalam kerumunan atau pun mengadakan kerumunan. 

Ini memang menjadi hal yang rumit, ketika kita baru membahasnya peraturannya hari ini dikarenakan kepulangan seorang ulama yang diprediksi tidak memiliki massa terlalu banyak, pada kenyataannya tumpah kerumunan massa di Bandara Soekarno Hatta saat kepulangannya pada 10 November 2020 lalu.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengancam akan mencopot kepala daerah yang dianggap membiarkan kerumunan massa. Padahal Mendagri yang menetapkan pilkada serentak. Dari pilkada, tidak bisa dipungkiri saat kampanyenya saja sudah ada 5 provinsi yang mengalami peningkatan kasus covid. (nasional.kompas.com, 19/10/2020)

Ridwan Kamil ikut terseret sebagai Gubernur Jawa Barat dan memenuhi panggilan Polda Jabar mengenai kerumunan Megamendung, Kabupaten Bogor atas kegiatan FPI. Lalu Ridwan Kamil, dalam konferensi persnya menyalahkan pernyataan Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan Habib Rizieq sepanjang tertib dan damai tersebut menimbulkan pemahaman berbeda dari ribuan pendukung Habib Rizieq hingga menimbulkan kerumunan yang luar biasa. (nasional.sindonews.com, 17/12/2020)

Sebelum semua itu terjadi, kita tidak boleh melupakan kerumunan massa unjuk rasa tentang UU ciptaker yang menimbulkan kerumunan massa juga. Maka perlunya penegak keadilan jika seorang ulama dipidanakan hanya karena kerumunan massa yang pernah terjadi sebelumnya di tengah wabah. Dan pihak terkait di peristiwa sebelumnya pun tidak dipidanakan. Kerumunan massa simpatisannya terjadi bukanlah keinginan beliau, secara logika aturan yang tidak tegas menjadikan  massa berani untuk datang dan menjadi lautan kerumunan

Mari kita perhatikan peraturan perundang-undang terkait dengan penegakan hukum mengenai hal tersebut adalah UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.” Dari pasal ini, pihak yang tidak mematuhi ataupun menghalangi-halangi pelaksanaannya sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat maka akan dipidana satu tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah.” (beritasatu.com, 15/11/2020)

Jika boleh mengkritisi terkait pasal tersebut, mengenai kata “menghalangi-halangi” yang seolah membiarkan tidak terjadinya karantina kesehatan, pihak yang paling kuasa atas hal ini adalah pemerintah karena tidak diberlakukannya lockdown total dengan resiko menanggung kesejahteraan masyarakat yang merupakan tugas pemerintah sebagai pengurus umat. Kenyataannya pemerintah tidak ingin menanggung hal sebesar itu, pemerintah memberlakukan karantina kesehatan bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan meninjau kegiatan apa yang dilakukan di luar rumah serta protokol kesehatannya diberlakukan ataukah tidak.

Dan dari pasal tersebut, pihak yang membiarkan kerumunan massa yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah pihak yang harus dipidana. Masyarakat saat ini sesungguhnya sudah mengalami kedaruratan kesehatan karena kasus Covid-19 terus meningkat dengan aturan yang berubah-ubah, dengan pertimbangan ekonomi rakyat. Aturan yang berubah-ubah hanya ada ketika pembuat hukumnya adalah manusia itu sendiri yang hanya mengira-ngira mana hukum yang cocok untuk diterapkan. Padahal Allah, sebagai Pencipta sudah memberikan aturan kepada manusia dengan rinci dan komprehensif, termasuk perihal karantina kesehatan pada saat pandemi, yang dinamakan lockdown melalui Rasulullah. Hal ini dilaksanakan pada masa kejayaan Islam. 

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Dikutip dalam buku berjudul 'Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW: Belajar Hidup Melalui Hadith-hadith Nabi' oleh Nabil Thawil, di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha'un, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Dan daerah yang tidak terkena wabah, tetap bisa beraktivitas seperti biasa.

Melihat hal tersebut, tampak jelas bagaimana Rasulullah mengunci sumber wabah agar tidak menyebar dan aturan tersebut yang berasal dari Allah yakni Islam yang memberi rahmat bagi seluruh alam jika diterapkan. Rasulullah menanggung resiko untuk mengurus rakyat yang terkena wabah dengan menjamin kebutuhan pokoknya. Karena sejatinya Rasulullah pada saat itu adalah seorang Khalifah yaitu pemimpin dan penguasa negara yang menerapkan Islam secara menyeluruh dan pemimpin adalah raa’in bagi rakyatnya. 

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Namun, keadaan saat ini Islam tidak diterapkan termasuk dalam penanganan wabah sehingga timbul kekacauan, karena manusia menganggap dirinya lebih mengetahui untuk kehidupannya. Di alam demokrasi, agama dipisahkan dalam kehidupan, manusia mengatur kehidupannya sendiri berdasarkan keinginannya. Dan politik dalam agama dilarang. Maka hal-hal ini perlu kita pelajari, bahwa Islam bukanlah sekedar agama ritual yang mengatur hamba dan Tuhannya. Islam mampu mengatur segala aspek hingga penanganan wabah pun ada dalam Islam. Maka jangan ragu mengambil Islam sebagai jalan kehidupan dan aturan berkehidupan di dunia ini. Wallohu’alam bi ash shawab.[]

Oleh: Yauma Bunga Yuyananda 
(Anggota Komunitas Ksatria Aksara Kota Bandung)

Posting Komentar

0 Komentar