Rakyat Tercekat, Dana Bansos Disikat


Di penghujung tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panen kasus korupsi. Belum final kasus benur, sudah menyusul dana bansos corona. Itu dua kasus dugaan korupsi yang mencuat dipermukaan dan menjadi headline berita, belum lagi kasus lainnya yang terjamah. 

Aksi penangkapan menteri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi membawa luka bagi rakyat. Parahnya, dana Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak covid-19 diduga dimasukkan ke dalam kantong pribadi. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bansos covid-19. 

Di tengah pandemi yang terus melanda, bantuan untuk rakyat menjadi sasaran, akhirnya diembat juga, sungguh tega. Dana bansos yang jumlahnya tak sedikit itu diduga mengalir ke kantong pribadi sang menteri.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendeteksi terkait titik rawan terjadi korupsi selama pelaksanaan program penanganan pandemi covid- 19, salah satunya pada program bansos. Juliari terbukti menerima suap sebanyak Rp17 miliar yang terbagi atas Rp8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama dan Rp8,8 miliar pada pelaksanaan bansos sembako periode kedua. Uang hasil suap diduga digunakan Juliari untuk membayar keperluan pribadinya (newsmaker.tribunnews.com, 6/12/2020).

Sungguh sangat membuat rakyat tercekat, begitu tega dana bantuan disikat. Apapun alasannya, korupsi dan suap tetaplah perbuatan yang dilaknat. Meski dirasa nikmat, korupsi dan suap tetaplah membuat rakyat sekarat.

Namun begitulah yang terjadi. Suap dan korupsi begitu marak menghiasi negeri. Tak hanya anggota dewan saja, para menteri bahkan sampai pejabat daerah berlomba-lomba untuk korupsi. Hal itu terus terjadi karena mahalnya gaya hidup dan kursi jabatan dalam sistem demokrasi.

Demokrasi yang memang rusak sejak kemunculannya selalu membawa kerusakan dalam tiap penerapannya. Apalagi dalam sistem demokrasi menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal itu berarti, segala aturan tentang urusan rakyat dan pemerintahan diserahkan kepada manusia, yakni penguasa negeri. Sementara itu, kedaulatan adalah kekuatan tertinggi yang menentukan benar dan salah.

Padahal jika benar salah disandarkan pada manusia, sungguh akan menjadi masalah besar. Pasalnya patokan baku tak kan pernah ada. Aturan manusia akan senantiasa berubah sesuai kepentingannya.

Sistem demokrasi juga memiliki standar paten bahwa standar baik-buruk dan terpuji-tercela diserahkan pada manusia. Meski penguasa dan rakyat beragama, cukuplah agama hanya ada di ruang ibadah ritual saja. Asas sekularisme yakni memisahkan agama dengan kehidupan begitu kuat dalam panggung demokrasi.

Maka tak heran, sekelas menteri bisa terjerumus dalam gelombang suap dan korupsi. Pasalnya, sistem yang diterapkan sangat mendukung aktivitas haram itu. Demi memenuhi gaya hidup atau menutup biaya tingginya kursi, suap menyuap dan korupsi rela dilakoni. Hal inilah menjadi awal transaksi politik dalam demokrasi.

Berbeda jauh dengan aturan Islam. Sistem Islam meletakkan kedaulatan di tangan Allah. Benar-salah disandarkan pada Asy Syari (Allah). Begitu pula terpuji-tercela dan baik-buruk distandarkan pada Allah semata.

Ketakwaan menjadi fondasi dalam sistem Islam, individu dan masyarakat juga menjadikan mereka sangat disiplin, bersih serta profesional. Jika ada indikasi KKN, Islam melalui institusi khilafah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya. Tekait perkara suap dan korupsi untuk tujuan apa pun diharamkan dalam Islam. Praktik suap dan sejenisnya juga dipandang sebagai perbuatan hina.

Risywah (suap) ialah memberikan harta kepada seorang pejabat untuk menguasai hak dengan cara batil, atau membatalkan hak orang lain atau agar haknya didahulukan dari orang lain (Sistem Ekonomi dalam Islam). Nabi Saw telah melaknat aktivitas suap, beliau bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

“Rasulullah saw. telah melaknat penyuap dan penerima suap.” (HR at-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Jelas pelaku suap dan yang menerimanya dilaknat Rosulullah Saw. Maka khalifah akan memberlakukan keharaman itu di seluruh wilayah khilafah tanpa kecuali. Khalifah akan memberikan sanksi penjara hingga hukuman mati sesuai putusan qodli dan beratnya kasus yang terjadi.

Sayyidina Umar selaku khalifah pernah menghitung harta wali yang diangkatnya. Harta itu dihitung guna mengetahui kekayaan yang dimiliki, jika terjadi penambahan yang melonjak drastis maka akan mudah bagi khalifah mendeteksinya.

Selain itu, Khalifah Umar bahkan tak mampu memakai lentera di rumahnya tatkala putranya datang sebagai anak. Betapa takutnya pemimpin di masa Khilafah Islamiyah karena konsekuensi keimanan. Para khalifah meyakini bahwa dana rakyat hanya untuk rakyat. Sementara mereka pun kedudukan mereka sebagai pejabat akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Maka patutkah saat ini kaum muslim masih berharap pada demokrasi yang menyuburkan korupsi? Layakkah kaum muslim bersandar pada pejabat yang suka menyikat dana rakyat? Saatnya kaum muslim kembali ke pangkuan Islam seutuhnya. Wallahu a'lam bish showab.[]

Oleh: Afiyah Rasyad, Aktivis Peduli Ummat

Posting Komentar

0 Komentar