PTM Dianggap Solusi, Jalan Kompromi Negara Atasi Masalah Pandemi



Pemerintah Kota Balikpapan mulai bersiap Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Januari 2021. Beberapa sekolah juga telah melaksanakan simulasi dan bimbingan teknis bagi tenaga pengajar. Contoh saja simulasi telah dilakukan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) seperti SMPN 2 Balikpapan. (Sumber : Inibalikpapan)

Padahal, Balikpapan belum juga keluar dari label zona oranye. Resiko terpapar covid-19 sangat potensial. Hingga saat ini saja sudah tercatat 56 guru yang terkonfirmasi positif terpapar virus Corona atau Covid-19. Jumlah tersebut merupakan hasil tracking yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 menjelang rencana pembukaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah pada 12 Januari 2021 mendatang. (Sumber data : Kaltim Prokal)

Oleh sebab itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi selaku Ketua Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kota Balikpapan mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap data sekolah yang ditemukan adanya guru yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Akan lebih bijak kiranya Balikpapan menelaah bagaimana implementasi pembelajaran tatap muka (PTM) yang sudah berlangsung di kota-kota lainnya. Seperti di Kota Kudus. PTM di kota ini ditunda setelah ada lima guru yang meninggal dunia dan terkonfirmasi positif covid-19. (Sumber : Radarkudus)

Melihat pandemi yang belum kunjung berakhir ternyata tidak membuat pemerintah pusat maupun daerah tunaikan tanggung jawab untuk segera menuntaskannya. Pusat dan daerah disibukkan dengan penertiban protokol kesehatan (Prokes) dan sosialisasi. Atau bahkan hingga tindakan represif terhadap pelanggar prokes. Bukan hal yang salah hanya saja belum tepat apabila sekedar langkah itu saja.

Ditambah lagi bahwa usaha penertiban prokes ini bertentangan atau kontradiktif terhadap kebijakan PTM yang bisa menimbulkan kerumunan. Sebab, walau secara teknis telah ditertibkan bagaimana dengan penularan apabila banyak kerumunan. Ini justru bisa menaikkan tren positif pengidap covid-19.

Sehingga, sejatinya PTM di tengah kondisi yang belum aman dari pandemi adalah contoh kebijakan yang diambil dengan jalan tengah (kompromi) negara untuk berlari dari masalah PJJ dan tetap menunjukkan citra telah berupaya mengatasi pandemi. Di satu sisi pendidikan menuai banyak persoalan selama PJJ, di sisi yang lain pemerintah ingin terlihat 'bijak' di hadapan rakyat. Akhirnya dua kepentingan ini disatukan dengan kompromi.

Ini sebenarnya membuka tabir negara dengan sistem kapitalismenya. Negara dalam sistem kapitalisme akan terus menjadikan jalan kompromi sebagai jalan untuk mengambil solusi. Kompromi di antara dua kepentingan tanpa memahami fakta masalah dan menyelesaikan akar masalahnya. Contohnya karut-marut dunia pendidikan dan aspek lainnya selama pandemi ini.

Di sisi lain, Negara dengan sistem kapitalisme akan terus menunjukkan kebijakan yang kontradiktif antara satu dan lainnya. Karna kelemahan memahami masalah dan mencari solusi yang berasal dari manusia. Manusia tidak mampu merumuskan solusi dengan tepat, karna akan terus dipengaruhi kepentingan tertentu sarat hawa nafsu. Sehingga, tidak usah heran jika banyak kebijakan yang saling bertolak belakang.

Dan terakhir, bahwa melanjutkan kebijakan dalam sistem kapitalisme hanya memperparah pandemi yang terjadi. Kegagalan sistem ini juga tercermin dari negara-negara dunia lainnya. Prestasi penanganan belum kunjung tampil karna kelemahan manusia membuat hukum dan aturan yang bisa menyelesaikan problematika hidup manusia.

Kembali pada Islam adalah solusi hakiki. Mengapa hakiki? Karena islam adalah aturan komprehensif yang berasal dari Allah ta'ala, zat yang benar dan pasti memberikan aturan yang benar tanpa kecacatan. Oleh karena itu, marilah kita kembalikan deretan soal pandemi ini pada Islam. Hanya Islam yang mampu menjadi solusi tuntas dengan penerapannya yang totalitas dalam bingkai khilafah. Wallahu a'lam bish shawab.[]

Oleh: Fani Ratu Rahmani (Aktivis dakwah dan Pendidik)

Posting Komentar

0 Komentar