Prof. Suteki: Penegakan Hukum Harus Mengutamakan Rasa Keadilan



TintaSiyasi.com-- Menanggapi kasus Imam Besar Habib Rieziq Shihab tentang dugaan pelanggaran prokes dan delik materiil penghasutan yang tidak berakibat dilakukannya tindak pidana, Pakar Hukum Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, menilai penegakan hukum seharusnya mengutamakan rasa keadilan, bukan sekedar mengejar persoalan kepastian hukum.

"Penegakan hukum tidak harus mengejar persoalan kepastian hukum (ketentuan tertulis, prosedur, penerapan sanksi) yang tidak jelas dan tidak pasti juga, melainkan mengutamakan rasa keadilan masyarakat," tuturnya pada Tintasiyasi.com, Rabu (02/12/2020)

Menurutnya, dalam kasus Harisy boleh jadi kebijakan tidak menegakkan hukum diterapkan dengan alasan, pertama, hukum tidak ramah dengan kehidupan sosial atau bahkan atmosfer sosial. Kedua, hukum tidak jelas, tidak pasti (tidak jelas (lex certa), tidak rinci dan ketat (lex stricta). " Ketiga, ada kekosongan hukum dan keempat, ada kegentingan yang memaksa (force majeur)," ujarnya.

Ia menilai perlu melakukan penegakan hukum secara progresif agar keadilan dan sosial welfare itu dapat diwujudkan. Menurutnya, cara berhukum progresif lebih mengutamakan keadilan substantif sehingga lebih condong pada mission oriented dibandingkan dengan procedure oriented. "Cara berhukum yang demikian harus disertai dengan karakter khusus dalam penegakan hukum, yaitu rule breaking," terangnya.

Menurutnya, ada 3 karakter rule breaking yaitu pertama, penggunaan spiritual quotion (berupa kreativitas) untuk tidak terbelenggu (not rule bounded) pada aturan ketika peraturan hukum itu ditegakkan justru timbul ketidakadilan.

"Bahkan dalam pidato pengukuhan guru besar 4 Agustus 2010 saya berani saya ajukan sebuah kebijakan yang disebut policy of non enforcement of law kebijakan tidak menegakkan hukum demi keadilan substantif," ujarnya.

Kedua, ia menilai penafsiran hukum yang lebih dalam (deep interpretation)."Hukum tidak boleh ditafsirkan secara dangkal saja melainkan harus mendalam, yaitu sampai pada konteks sosial, bahkan filosofis sehingga makna sosial-ideologis yang terdalam dari hukum itu dapat ditemukan dan dijadikan kredo dalam penegakan hukum," jelasnya.

Ketiga, menurutnya penegakan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada logika (rasio, logic), melainkan juga harus didasarkan pada rasa, yakni rasa kepedulian dan keterlibatan kepada vulnerable people, orang terpinggirkan, orang lemah, dan orang terzalimi. "Ini yang dapat diringkas dengan istilah compassion. Jadi, menjalankan hukum itu tidak cukup mengandalkan rules and logic but also behaviour, even behind behaviour," bebernya.

Oleh sebab itu, ia berharap pada penguasa agar dalam menegakkan hukum lebih bervisi merangkul dan bukan memukul. "Jika kita masih memiliki orientasi penegakan hukum, maka penyelesaian secara restorative justice melalui policy of non enforcement of law adalah langkah terbaik rezim sekarang ini yang bervisi merangkul bukan memukul," pungkasnya.[] Achmad Mu'it

Posting Komentar

0 Komentar