Prof. Suteki: Omnibus Law Cipta Kerja, UU Paling Kontroversial di Tahun 2020

Foto: screenshot Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum 


TintaSiyasi.com-- Meneropong kembali sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) kontroversial yang disahkan pemerintah selama tahun 2020, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Diponegoro (UNDIP), Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum mengatakan, UU Cipta Kerja Omnibus Law adalah UU paling kontroversional.

“UU Cipta Kerja. No.11 Tahun 2020 merupakan RUU atau UU yang paling kontroversial di tahun 2020 ini," tuturnya kepada Tintasiyasi.com, Jum'at (18/12/2020).

Prof. Suteki sapaan akrabnya mengatakan, ada beberapa alasan mengapa UU Cipta Kerja layak disebut sebagai UU paling kontroversial tersebut. Pertama, menurutnya, UU Cipta Kerja ini mengandung cacat formil dan materiil. "Akumulasi berbagai kecacatan UU Omnibus Law CLBK (Cipta Lapangan Bisnis dan Kerja), ini melahirkan residu berupa potensi menyengsarakan rakyat bukan menyejahterakan rakyat," terangnya.

"Basic insting-nya bukan untuk employee welfare apalagi social welfare. Jika masih mengelak, kita tantang, mungkinkah penguasa dan pengusaha mendesain pola kepemilikan saham bersama oleh pekerja/ buruh, yang dikenal dengan ESOP (Employee Stock Ownership Program) atau Program Kepemilikan Saham Bersama (Pengusaha dan Pekerja)?," imbuhnya.

Kedua, menurutnya, UU Cipta Kerja ini tetap disahkan meskipun sebenarnya telah kehilangan legitimasinya. "Karena legitimasi sosial UU Cipta Kerja ini sebenarnya telah berakhir. Yang terlihat dari terjadi penolakan oleh berbagai elemen masyarakat yang meliputi masyarakat dalam maupun luar negeri," tandasnya.

Sebagai bukti ia menyebutkan beberapa elemen masyarakat yang melakukan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja tersebut. “Yakni dari dalam negeri yang terdiri dari: Buruh; Ormas besar seperti NU (Nahdlatul Ulama) Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia), ratusan ormas lainnya. Akademisi seperti, pelajar, mahasiswa, dosen, dari sarjana hingga doktor atau profesor. Lalu, Aktivis Buruh, Lembaga Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Pemda (Pemerintah Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),” ungkapnya. 

“Penolakan berikutnya yakni dari masyarakat internasional yaitu tiga puluh lima investor asing Amerika, dan lain-lain dengan nilai investasi 4,1 trilyun dollar AS, ASEAN Parliamentarians for Human Rights ( APHR), organisasi atau serikat buruh internasional, The International Trade Union Confederation (ITUC).” tambahnya.

Atas dasar itu akhirnya ia mempertanyakan, mengapa rezim tetap bersikeras mengesahkan RUU Cipta Kerja tersebut. “Mengapa rezim legislator tetap bersikeras untuk mengesahkan RUU ini? Mereka ini mewakili siapa? Tujuan mereka mendedikasikan UU OL CLBK ini sebenarnya untuk siapa? Benarkah untuk rakyat? Masihkah kita yakin bahwa rezim legislator kita masih berpegang pada adagium, salus populi suprema lex esto?Keyakinan itu kini tengah diuji," tegasnya.

Selain itu, Guru Besar dan Pakar Hukum itu menyebutkan beberapa UU kontroversi lainnya yang merugikan rakyat dan atau negara Indonesia di 2020 ini yaitu, UU Covid-19, UU Minerba, RUU HIP, dan RUU BPIP. Menurutnya, UU maupun RUU tersebut berpotensi merugikan rakyat baik secara ideologis, ekonomis serta politis.

“Secara politis, UU Covid telah membuyarkan asas trias politica. Karena fungsi anggaran dan kontrol DPR tidak berfungsi, fungsi pengawasan pemeriksaan BPK terpasung dan semua kekuasaan memusat pada eksekufif (presiden),” katanya. 

Adapun UU Minerba menurutnya juga sangat merugikan secara ekonomis. Ia menjelaskan, UU Minerba sangat merugikan perekonomian nasional, karena perusahaan tambang yang seharusnya sudah kembali ke pangkuan negara (BUMN), masih tetap dikuasai swasta hingga puluhan tahun yang akan datang.

Terakhir ia mengungkapkan dampak kerugian sisi ideologis yakni dari RUU HIP dan BPIP. “RUU HIP dan BPIP telah men-downgrade Pancasila dan memberi ruang ideologi komunis untuk berkembang lagi di Indonesia sehingga negara kita bisa berubah menjadi negara sekuler bahkan ateis (tak bertuhan),” pungkasnya.[] Liza Burhan



Posting Komentar

0 Komentar