Prof. Suteki: Hukum di Tahun 2020 Berjalan Dying (Sekarat) Terkesan Ugal-Ugalan



TintaSiyasi.com-- Mendedah refleksi sistem hukum selama tahun 2020 di Indonesia, Pakar Hukum dan Guru Besar Universitas Negeri Diponegoro (UNDIP) Prof.Dr. Suteki, S.H., M. Hum memberikan pandangannya. “Saya melihat proses hukum di tahun 2020 berjalan dying (sekarat), sehingga terkesan ugal-ugalan," tuturnya dalam Webinar Forum Kajian Masa Depan Islam (FKMDI) bertajuk Refleksi 2020 dan Outlook 2021: Perjuangan Umat Islam di Masa Depan, Sabtu (26/12/2020) di Zoom Meeting.

Menurutnya, hal tersebut ditandai oleh dua hal, pembentukan hukum dan penegakan hukum. “Puncaknya ditandai dengan, pertama, pembentukan hukum. Lahirnya undang-undang Cipta Kerja yang cacat baik dari sisi formil maupun materiil. Dan yang kedua, yakni penegakan hukum. Yaitu, terbunuhnya enam laskar FPI (Front Pembela Islam) secara extrajudicial killing," bebernya. 

“Berdasar realitas di atas tampak bahwa antara hukum dan politik hubungannya sangat erat dengan praktik hukum yang mengabaikan keadilan dan kebenaran," imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengungkap telah berdirinya industri hukum dalam praktik sistem hukum di negeri ini. “Telah berdiri industri hukum dengan slogan negara tidak boleh kalah yang dalam praktiknya diterapkan secara keliru," tegasnya.

“Prinsip ini menjauhkan karakter negara benevolent (penuh kebaikan) negara pemurah, dan menghadap-hadapkan pemerintah dengan rakyat. Bahkan cenderung membangun relasi permusuhan antara keduanya," tandasnya. 

Prof. Suteki mengatakan, prinsip negara tidak boleh kalah dapat menggiring kekuasaan ke arah constitutional dictatorship (kediktatoran konstitusional). "Mengapa? karena dengan memposisikan negara c.q (casu quo) pemerintah di atas rakyat, maka hukum yang ada akan dikendalikan sebagai sarana represif kepada rakyat sekaligus melegitimasi semua tindakan diktator pemerintah,” tandasnya.

Menurutnya, penggunaan keliru prinsip negara tidak boleh kalah hanya akan memperkuat dugaan kuat adanya extrajudical killings, abuse of power, mal administrasi, hukum SSK (suka-suka kami), tindakan non promoter, diskresi yang diskriminatif, dan lain-lain.

“Hal ini mengkonfirmasi dan telah menunjukan lumpuhnya hukum, matinya demokrasi, sekaligus adanya pelanggaran HAM,” ujarnya. 

Terakhir dengan berdasar potret buramnya hukum di tahun pertama periode kedua Kabinet Kerja Jokowi di tahun 2020 ini, ia berseloroh dengan sebuah pertanyaan, “yakinkah Anda bahwa tahun depan (2021) potret hukum kita lebih bening?.” 

“Saya tidak yakin, bahkan dapat diproyeksikan kekuasaan rezim semakin otoriter dan oleh karenanya represif,” pungkasnya.[] Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar