Politik Islam Tak Sekedar Gula Pemikat


Percayakah Anda, bila ternyata pelaku politisasi agama didominasi oleh partai politik nasionalis dan sekular ketimbang partai-partai Islam? Demikianlah temuan Nathanael Gratias yang ia tuliskan dalam artikel berjudul "A Price for Democracy". Hasil penelitian yang menarik ini diulas oleh Prof. Adlin Sila, Kepala Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan, Kementerian Agama, saat tampil sebagai narasumber pembahas dalam rilis penelitian bertema "Beragama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia" (Republika.co.id, 16/11/2020). 

Jelaslah dalam pemaparan tersebut bahwa politisasi agama merupakan pemanfaatan agama semata untuk memenangkan kontestasi politik, demi meraih kekuasaan. Hal ini merupakan jurus ampuh yang diyakini parpol nasionalis sekular untuk memanen suara pemilih di Indonesia yang mayoritas muslim. Dan ini sebuah kemestian dalam kontestasi demokrasi yang memuja perolehan suara. 

Namun, di sisi lain, berapa banyak bukti di sepanjang umur Republik ini, yang menunjukkan kekuasaan nasionalis sekular justru tampak tak bersahabat dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin? Persekusi ulama, stigma radikal, dan yang terbaru adalah tarik ulur kepentingan dalam pembahasan RUU Larangan Minol (Minuman Beralkohol). Dalam Islam, minol dilarang secara total, namun parpol nasionalis sekular malah tidak ingin minol dilarang. Di sinilah muncul tanda tanya sejauh mana kita memahami politik Islam? Mungkinkah terwujud dalam kekuasaan sekular? Dengan begitu kita tak mudah terpikat dengan segala manuver sesaat. 

Dalam peradaban sekular yang memarjinalkan peran agama, politik  dibarikade sedemikian rupa dari agama. Betapa seringnya terdengar ungkapan "jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik". Agama terlarang mengatur politik. 

Konsekuensinya, agama hanya menjadi gula-gula untuk memobilisir massa. Atau menjadi isu untuk menyerang lawan politik. Paling banter, dalam batas-batas tertentu, nilai akhlak yang diajarkan agama, dianggap positif bagi praktek demokrasi. Seperti jujur, menghormati perbedaan dan tidak korup. Tak tergambar bagaimana politik dalam Islam secara utuh. Selebihnya politik berjalan dalam kendali kepentingan pihak-pihak yang berhasil membeli suara. 

Padahal, Islam datang sebagai diin yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali politik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَيَوْمَ نَـبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰۤؤُلَآ ءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْـكِتٰبَ تِبْيَا نًا لِّـكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

"Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)." (QS. An-Nahl: 89)

Lebih lanjut, Syaikh Abdul Qodim  Zallum dalam kitab "Afkaru Siyasiiyah" telah mendefinisikan politik sebagai "riayatu asysyu'uuni al ummati daakhiliyyatan wa khaarijiyyatan." Maksudnya adalah pengaturan/pemeliharaan urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri. Bila Islam digunakan sebagai prinsip/kaidah dalam pengaturan ini, terwujudlah Politik Islam. 

Pelaku Politik Islam secara praktis adalah negara khilafah Islamiyah. Sementara itu rakyat secara individu maupun komunitas, berpolitik dengan cara mengawasi jalannya pemerintahan dan menasehati penguasa. 

Inilah yang tercermin dalam politik yang dijalankan Nabi Muhammad SAW dan para khalifah setelahnya. Negara Islam dalam kepemimpinan mereka, menyelenggarakan politik dalam negeri dengan corak yang khas.

Selain menerapkan syariat secara sempurna, negara juga mengatur dan memelihara urusan rakyatnya tanpa membeda-bedakan lagi agama, ras, warna kulit, termasuk parpol dan kandidat pemimpin yang dipilihnya. 

Pengaturan itu meliputi hak dan kedudukan individu rakyat dalam aspek hukum dan peradilan, dan jaminan kebutuhan rakyat, meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, layanan kesehatan hingga keamanan. 

Selain itu, di masa kepemimpinan beliau SAW dan para khalifah berikutnya, Politik Islam juga mencakup urusan luar negeri yang dilandaskan pada prinsip pengembanan dakwah Islam. Dengan prinsip inilah, negara sebagai wakil dari umat akan membangun hubungan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya, dalam rangka merealisasikan kewajiban dakwah dan jihad yang dibebankan atas kaum muslimin. Inilah rahasia kewibawaan dan kedaulatan daulah khilafah, sekaligus berbondong-bondongnya umat lain masuk Islam. 

Demikianlah, Politik Islam didudukkan sebagai amanat kepemimpinan yang melekat pada pejabat negara dan seluruh kaum muslimin yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan sebatas janji kampanye. Lebih-lebih sekedar gula pemikat untuk mengundang umat.[]

Oleh: Hayatul Mardhiyyah

Posting Komentar

0 Komentar