Pilkada Telah Usai, Pengorbanan Bagi Demokrasi?


Perlu diketahui saat ini pemerintah tetap menyelenggarakan pilkada di tengah kondisi pandemik yang kasusnya masih saja terus meningkat. Meskipun banyak pertentangan dari berbagai elemen mulai dari pengamat politik, para tokoh maupun ormas yang menyatakan pendapatnya agar menunda pelaksanaan pilkada yang dilakukan pada Rabu (09/12/2020) lalu. Nyatanya pemerintah enggan membuka telinga, pelaksanaan pilkada tetap saja berlangsung di tengah berbagai polemik.

Perhelatan akbar pilkada yang dilakukan serentak memunculkan kekhawatiran akan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Dikarenakan terjadi kerumunan ribuan massa pada saat penyelenggaraan dimulai kampanye hingga saat pencoblosan. Tidak sampai disitu pemerintah juga harus menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran yang digunakan mencapai Rp. 20,4 trilliun, naik dari rencana awal dipersiapkan anggaran Rp. 15,23 trilliun (detikfinance.com). Mirisnya lagi, banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggaraan yang terpapar Covid-19. Ada sebanyak 100 orang anggota penyelenggara termasuk Ketua KPU RI dan 70 orang calon kepala daerah yang terinfeksi Covid-19 termasuk 4 orang diantaranya meninggal dunia (kabar24.bisnis.com). Belum lagi tercatat ada beberapa anggota yang juga terkonfirmasi Covid-19 pada saat menjelang debat pilkada yang akan dilakukan di Kepulauan Riau (news.detik.com) belum di kota-kota lainnya.

Pilkada yang diselenggarakan tahun ini memang sejatinya sudah dipersiapkan oleh pemerintah sendiri dengan alasan demi menjamin hak konstitusional rakyat dalam memilih dan dipilih yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan menyinggung perihal ketidakpastian kapan pandemik akan berakhir yang dijelaskan oleh wakil ketua DPR RI Aziz Syamsudin. Meskipun dengan alasan tadi apakah dengan mengorbankan nyawa rakyatnya patut disandingkan demi mempertahankan hak konstitusional dalam undang-undang tersebut yang masih bisa dilakukan di lain waktu mengingat kondisi pandemik saat ini. Alasan lain dikatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan sedang mengalami penurunan sehingga dengan adanya pilkada dapat menggerakkan perekonomian lokal dari biaya kampanye, biaya saksi, biaya tim sukses dan sebagainya dapat bergulir ke masyarakat bawah. Lagi dan lagi, ekonomi masyarakat kelas bawah menjadi bumper kebijakan rezim. Berbagai macam dalih dilontarkan demi terlaksananya pesta demokrasi tahun ini. 

Begitulah bagaimana penguasa di negeri ini mempertahankan jalannya sistem demokrasi. Pilkada tetap dilaksanakan ditengah kondisi pandemik dengan mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Tentu hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah bagi rezim ini. Begitu pula pesta demokrasi setiap tahunnya hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat. Masyarakat tentu harus siap menelan pil pahit ini.

Faktanya, demokrasi yang dielu-elukan oleh penguasa selalu melahirkan para pemimpin-pemimpin yang jelas tidak kredibel. Tidak dipungkiri masyarakat sendiri dapat menilai jika didalam sistem politik demikian selalu menghasilkan pemimpin dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut mudah didapati dengan melihat banyaknya para aparatur Negara yang terlibat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT). Misalnya baru-baru ini mencuat fakta jika dana bantuan sosial untuk Covid-19 dikorupsi oleh Kementrian Sosial sendiri (kabar24.bisnis.com). Miris memang, namun nyatanya inilah salah satu kecacatan yang terjadi disebabkan oleh sistem demokrasi. Mudah bagi siapapun yang ingin menguasai politik kekuasaan di negeri ini, selama memiliki modal tentu penguasa dapat menduduki kursi kekuasaannya didukung oleh para kapitalis.

Begitulah realitas kepemimpinan dalam demokrasi. Demokrasi sendiri hasil rekacipta dari akal manusia bukan dari sang Pencipta, Allah SWT dengan kata lain aturan yang tercipta dari penguasa. Apalagi demokrasi  berasaskan sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan manusia. Konsekuensinya yaitu pemisahan agama dari negara. Sehingga penguasa atau pemimpin di dalam sistem demokrasi tidak mementingkan rakyat bahkan aturan dari Sang Pencipta, namun mementingkan kepentingan para kapitalis.

Demokrasi sendiri bertentangan dengan akidah Islam sehingga demokrasi merupakan konsep yang salah. Bagaimanapun upaya dalam menerapkan demokrasi tetap akan menghasilkan kerusakan. Berbeda halnya jika dengan sistem Islam, seorang pemimpin yang dipilih akan menerapakan hukum Islam sehingga kesejahteraan dan keamanan umat tetap terjaga. Pemimpin yang dipilih paham jika berpedoman pada hukum Allah secara keseluruhan akan menentramkan karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil ‘alamin atau rahmat bagi seluruhnya.[]

Oleh: Septiani Wulandari

Posting Komentar

0 Komentar