Pilkada di Tengah Pandemi, Efektifkah?


Jika memang bicara syahwat politik berarti membahas keinginan seseorang menduduki jabatan publik tertentu, maka fenomena berbondong mencalonkan dan dicalonkan diperhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini memperlihatkan betapa tanggung jawab sosial terkait Covid-19 pun bisa dikesampingkan. Termasuk kesan apatis terhadap dampak buruk yang penyebarannya identik dengan kerumunan.

Padahal tatkala seseorang diciptasertakan akal, diharap lebih kepada perenungan dan berpikir sebelum berbuat. Dengan kata lain, sangatlah penting sebelum bertindak untuk terlebih dahulu mengantisipasi ada tidaknya dampak buruk bagi orang lain. Atau minimal, rasio dari bahaya dan keamanan bisa menjadi pertimbangan khusus. Apalagi kebijakan penundaan agenda tersebut bisa menjadi contoh sehat yang bisa mendidik umat keseluruhan secara menghindari kerumunan.

Memang agenda pilkada serentak yang direncanakan terlaksana akhir kwartal pertama, sempat ditunda hingga akhir tahun. Hal ini disebabkan terjadinya pandemi serta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan umat. Tetapi bukanlah manusia jika rencana terkadang tidak sesuai harapan. Nyatanya, virus masih merasa senang tinggal di sekitar kita. Bahkan diperkirakan hingga awal tahun depan masih belum ada vaksin yang direkomendasikan efektif oleh WHO.

Terlepas Covid-19 ini rekayasa atau alami, faktanya termasuk jenis virus yang mematikan. Biarpun begitu tidak menghalangi perhelatan besar pesta demokrasi pilkada akhir tahun ini. Sampai-sampai memunculkan pertanyaan publik, sebenarnya siapa corona ini hingga berbagai pengecualian kegiatan termasuk pemilu diberi keleluasaan di tengah masih masifnya penyebaran virus ini. Mungkinkah selain disebabkan syahwat politik yang tidak bisa ditahan lagi atau ada hal mendesak lain yang menjadi alasan. Seperti jangan sampai budget besar pemilu yang sudah dianggarkan tidak terpakai, atau bahkan mungkin ada suatu undang-undang pesanan yang sedang kejar tayang?

Jikalau memang perhelatan pemilu dan pengendalian virus dianggap sama-sama membutuhkan biaya besar, alangkah mulia jika keselamatan umat yang diprioritas utamakan. Disamping karantina wilayah total, negara menyelenggarakan uji swab gratis serentak. Sebab dengan begitu, akan di dapat keakuratan data tentang yang sakit dan tidak secara keseluruhan dalam satu waktu. Kemudian bisa diambil jenis tindakan (treatment) yang ideal. Setelah itu baru prioritas agenda lain sembari menunggu vaksin yang benar-benar sangat efektif selesai dibuat. Toh seluruh program pembangunan tak akan optimal jika Covid-19 masih menjadi ancaman. Sehingga tidak akan pontang-panting seperti saat ini ketika menangani kesehatan dan ekonomi bersamaan.

Namun seakan tak ingin kehilangan peluang keuntungan, otoritas yang berjiwa kapitalis justru merekomendasikan harga batas atas pemeriksaan swab. Kabar terakhir kemenkes justru menetapkan tarif maksimal uji swab Covid-19 mandiri Rp 900 ribu. Harga yang tidak murah bagi sebagian orang. Bagaimana tidak? Untuk kebutuhan sehari-hari saja bisa dikatakan betapa sulit warga memenuhinya. Kalaupun ada bantuan tunai, masih jauh dari kata adil. Sehingga dikhawatirkan, kalangan menengah ke bawah akan berpikir lebih baik menghanyutkan diri dalam arus 'herd immunity'. Bentuk perlindungan dari alam berupa kekebalan dari paparan virus. Tapi sayang, tidak semua orang dimampukan demikian. Artinya asas rimba pun berlaku dengan sendirinya.

Tak ayal penyakit ini identik dengan kalangan menengah ke atas. Yang berada di bawah hanya bisa pasrah keadaan. Jikapun ada program uji rapid berikut swab gratis, hanya terkantong di daerah tertentu dengan jumlah tertentu. Sementara daerah lain belum tentu ada. Sehingga penanganan bisa dipastikan selalu jauh dari kata optimal.

Jika mau jujur, semestinya negara tidak boleh kalah dengan kepentingan korporasi swasta apalagi asing. Terlebih menyangkut keselamatan umat yang merupakan aset bangsa penggerak keberlangsungan peradaban. Tetapi karena peran elit politik didominasi para komprador, mau tidak mau eksistensi perekonomianlah yang menjadi prioritas. Begitu juga agenda pengadaan vaksin yang tidak bisa jauh dari unsur bisnis.

Jika demikian adanya, tidak bisa tidak hanya Islam satu-satunya jalan keluar dari semua permasalahan tersebut. Dan memang hanya dengan Islam seluruh permasalahan bisa terselesaikan. Termasuk terkait keselamatan umat yang senantiasa diletakkan di atas urgensi pelaksanaan pemilu. Sekali lagi metode Islam adalah cara unik yang tidak sama dengan cara manapun. Baik secara pemilihan umum yang tak butuh biaya mahal, pun distribusi kesejahteraan ekonomi yang mengedepankan keadilan. Apalagi kesehatan, akan menjadi prioritas utama dari pada angka perekonomian.

Tetapi tampaknya sudah terlalu lama umat tidak dipahamkan bahwa di dalam Islam terdapat seluruh perangkat solusi problematika kehidupan. Dari permasalahan individu, keluarga, masyarakat hingga bernegara berikut sistem kepemimpinan dengan segala alur kebijakannya. Jangankan pengaturan gerak manusia dari bangun tidur hingga tidur lagi, penanganan dampak virus yang mengguncang sektor kesehatan dan lebih luas zona perekonomian yang telah memasuki masa resesi pun telah diatur didalamnya.

Sehingga sudah menjadi kewajiban setiap muslim agar senantiasa menyadarkan serta menyandarkan diri dan keluarganya hanya kepada Islam, bukan yang lain apalagi demokrasi. Artinya untuk mendapatkan segala bentuk keadilan yang memuaskan akal, umat diharap senantiasa mengambil Islam sebagai sudut pandang segala permasalahan.[]

Oleh: Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar