Pesta Demokrasi Memungkinkan “Mayat” Ikut Mencoblos Saat Pilkada


Kecurangan yang ditimbulkan dalam pesta demokrasi bukan kali ini saja menjangkiti negara penerapnya. Mahalnya biaya yang harus digelontorkan membuat banyak pihak memutar akal agar menang dari lawan politiknya. Mulai dari serangan fajar, penggelembungan suara, bahkan suara orang yang tidak waras juga akan didata dan diminta suaranya.

Borok-borok Pilkada Mandailing Natal (Madina) 2020 terus bermunculan. Di desa Banjar Lancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Madina seorang yang sudah meninggal dunia dipastikan ikut mencoblos. “jenazah” yang ikut mencoblos itu bernama Rohan dan tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) TPS-002 Desa Batu Lancat. Rohan yang menghembuskan nafas terakhir pada usia 59 tahun sekitar dua pekan sebelum hari-H pencoblosan pilkada serentak, 9 Desember 2020. (Beritahuta.com, 15/12/2020)

Menurut sumber yang serupa, Tak hanya orang yang mati yang ikut mencoblos, kongkalikong yang diduga diaktori aparat Desa Banjar Lancat ini juga membolehkan surat undangan seorang warga yang sedang di Pekanbaru, Riau dipakai oleh warga lainnya. Padahal menurut Peraturan KPU (PKPU) No. 18 tahun 2020 terdapat jenis daftar Pemilih, yakni DPT, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh). Sehingga memungkinkan bagi seseorang yang telah terdaftar di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS), dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain.

Dari hal ini warga yang terdaftar dalam DPT Banjar Lancat ikut mencoblos apapun kondisinya sehingga tingkat partisipasi pemilih mencapai 100 persen. Termasuk orang yang telah meninggal dunia yang sempat terdaftar dalam DPT. 

Pilkada dalam Islam

Allah SWT berfirman, 

 ...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “... Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (TQS An Nahl: 89)

Ayat ini secara tegas telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan segala tuntunan, berbagai hukum dan solusi di dalam Islam. Setiap tuntunan yang Rasulullah SAW ajarkan sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT.  Sebagaimana firman Allah SWT,

...قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّى ...

Artinya: “... Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku...” (TQS Al A’raf: 203)

Rasulullah SAW sebagai Kepala Negara di Madinah memilih dan mengangkat langsung pemimpin atau kepala daerahnya sesuai dengan keamanahan, kelayakan dan kapasitasnya. Rasulullah SAW bersabda, “Jika amanah telah disia-siakan, tunggulah saat kehancuran. Seorang Arab badui berkata, “Bagaimana amanah itu disia-siakan?”, Beliau  bersabda, “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat-saat kehancuran.” (HR Al Bukhori dan Ahmad)

Jabatan juga tidak akan diberikan kepada orang yang berambisi terlebih terhadap orang yang memiliki obsesi terhadap amanah ini. Rasulullah SAW bersabda, “Demi Allah, kami tidak mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya dan tidak pula seorang pun yang berambisi terhadapnya.” (HR Muslim dan Ibnu Hibban)

Kaum muslim seharusnya menyadari ini, begitu banyak calon kepala daerah yang memiliki ambisi yang tinggi. Bahkan calon kepala daerah ini dipilih secara independen maupun partai politik pendukung bukan berdasarkan keamanahan, kelayakan dan kapasitas yang dimiliki melainkan dari banyaknya uang atau pun suntikan dana dari para pemilik modal yang berada di balik mereka. 

Kepala Negara Mengangkat maupun Memberhentikan Kepala Daerah

Rasulullah SAW telah mencontohkan dalam menunjuk, mengangkat dan memberhentikan kepala daerah. Hal ini juga diikuti oleh Pemerintahan setelah Rasulullah SAW, yakni para Khulafaur Rasyidin berdasarkan pada ijmak sahabat. Sehingga para wali (gubernur), ‘amil (setingkat bupati/ walikota) ditunjuk langsung oleh kepala negara bukan rakyat. Sehingga langkah ini menjadi jauh lebih efektif dan efisien, mudah dan tanpa biaya. 

Para wali dan ‘amil ini juga dapat diberhentikan karena kezaliman, pelanggaran, ketidakmampuan mereka atau dapat diberhentikan jika penduduknya tidak menyukai mereka bahkan tanpa alasan tertentu. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pernah memberhentikan Muadz bin Jabal dari jabatan wali Yaman tanpa sebab, Khalifah Umar ibn Al Khattab memberhentikan Ammar bin Yasir sebagai wali Kufah karena ketidaksukaan penduduknya. Sehingga para pejabat ini betul-betul memahami bahwa jabatan sebagai kepala daerah adalah sesuatu hal yang biasa yang bisa diangkat dan diberhentikan kapan saja. Sehingga kejadian “mayat” ikut mencoblos saat pilkada tidak akan ditemukan.[]

Oleh: Novida Sari

Posting Komentar

0 Komentar