Pemilihan dan Arti Pemimpin dalam Islam


Indonesia kembali mengadakan hajatan akbar skala daerah secara serentak. Hajatan itu adalah  Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Tak sampai tiga hari, hajatan itu akan dilaksanakan. Namun, nyatanya pandemic masih menyelimuti seluruh negara di dunia, begitu pula dengan negeri ini. Tentunya ada perasaan sedih bercampur kecewa terhadap kebijakan tersebut. Pasalnya, sebanyak 100 pengurus dan ketua KPU RI ternyata terinveksi Covid-19, di sisi lain ada 70 calon kepala daerah yang ternyata terinfeksi pula (4 diantaranya sampai meninggal dunia). (Bisnis.com, 28/11/2020)

Telah nyata di depan mata kita bahwa grafik orang yang terinfeksi Covid-19 semakin naik dan ternyata banyak korban yang berjatuhan. Namun kebijakan yang ada tetap akan menyelenggarakan Pilkada serentak, tak mempedulikan masalah wabah ini. Sungguh, ini sebuah kezaliman yang nyata dan dapat dirasakan akibatnya oleh rakyat. Bisa jadi, dengan kebijakan tersebut maka terbentuk cluster baru yang memungkinkan akan membludaknya orang terinfeksi. Karena bagaimanapun ketatnya pemeriksaan fisik calon pemilih maka tentunya tak akan pernah bisa menghindari si virus.

Pelaksanakan Pilkada yang tetap akan berjalan tersebut dilandasi beberapa hal. Salah satunya untuk memenuhi ketetapan Undang-undang terkait dengan jaminan hak konstitusi plus mengisi kursi kepala daerah di 270 wilayah Indonesia. Melihat itu semua, kita mempunyai asumsi yang sama bahwa rezim nampaknya tidak mempertimbangkan masalah rakyat. Kembali lagi, rakyat menjadi korban dari hausnya kekuasaan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Rezim tampak abay dalam pengurusan masalah rakyat. Hanya memikirkan nasib segelintir orang dan mengorbankan banyak jiwa. Innalillahi.

Jika kita sejenak berpikir mundur, kepemimpinan yang lahir dari sistem ini rasanya masih jauh dari kata mengayomi rakyat. Tentulah kita paham benar bahwa nyatanya masih banyak yang belum sejahtera, ditambah lagi tingkat kemiskinan yang masih mewarnai kehidupan negeri. Akankah semua itu hilang dari ingatan kita. Ketika kampaye mereka selalu mengedepankan masalah rakyat. Namun nyatanya ketika terpilih jauh dari kata rakyat, apalagi jelata. Tentunya ‘aji mumpung’ akan tetap berlaku selama sistem yang diterapkan bersumber dari akal manusia yang terbatas. Sehingga kata amanah akan sangat ‘buram’ dari pemikiran mereka. Yang diingat hanyalah sisi bagaimana bisa menutupi alias balik modal. Belum lagi kebijakan yang ada tentu akan berpihak pada orang atau kelompok yang menjadi sponsornya saat perhelatan Pilkada. Sungguh berat hati melihat ini semua, jiwa berontak tentu akan ada jika kebijakan selalu mengorbankan rakyat banyak dan hanya menguntungkan para pemilik modal.

Sisi mengambil keuntungan kala menjabat menjadi poin utamanya. Semua itu patut diduga karena sistem kapitalisme-demokrasi yang diterapkan membuat mereka akhirnya hanya memacu diri untuk menumpuk kekayaan dan pundi-pundi uang untuk kesenangan pribadi dan golongannya. Masalah orang yang ia pimpin menjadi hal yang kemudian dipikirkan. Tentunya serius akan jauh sekali dari pikiran mereka, karena sisi keuntungan dan kebermanfaatan tadi yang ingin di raih. Padahal sejatinya semua akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di Yaumil Akhir. 

Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya". (HR. Muslim)

Di dalam Islam, ada sisi mendasar yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Bahwa ia wajib menjadikan keimanan sebagai pondasi atas segala tindak tanduknya. Artinya ketika ia memimpin, seluruh aktivitasnya akan bersandar pada Islam semata. Termasuk pada seluruh kebijakan yang ada tentunya akan mengarah pada lini kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Berikut penjagaan yang luar biasa tentunya akan digambarkan. Karena sejatinya nyawa kaum Muslim lebih berharga dari apapun itu.

Rasulullah Saw. bersabda; "Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah SWT, dibandingkan terbunuhnya seorang muslim.” (HR. An-Nasa’i). 

Selain itu, dalam Islam nyawa seorang muslim amat mahal harganya, sehingga seorang pemimpin muslim wajib menjaga darah dan nyawa umatnya dengan penjagaan terbaik. Rasulullah Saw, bersabda; "Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah Swt., dibandingkan terbunuhnya seorang muslim.” (HR. An-Nasa’i). 

Tentunya dengan segenap tenaga, seorang pemimpin akan menjaga orang-orang yang ia pimpin dengan sebaik-baik penjagaan. Serta mengerahkan segala tenaga dan pikiran agar orang yang ia pimpin berada dalam kondisi aman dan tercapai kata sejahtera. Begitu pula ketika situasi dan kondisi yang menimpa pada wilayahnya seperti datangnya wabah, maka akan segera mengeluarkan kebijakan yang akan mencegah wabah tersebut menyebar kemana-mana. Kebutuhan pokok rakyat tentunya akan dipenuhi dengan secara sempurna sampai wabah telah berhasil ditanggulangi. 

Pada sisi pemilihan kepala negara, maka lebih mudah, murah alias ekonomis, cepat, dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karena pemilihan seorang pemimpin ini sangat penting dan tak boleh melebihi batas waktu selama tiga hari dengan dua malamnya. Bisa kita lihat bahwa sungguh ringkas dan cepat dalam proses pemilihan seorang pemimpin kaum Muslim. 

Berbicara terkait dengan pemilihan kepala daerah, Islam mempunyai aturannya. Kepala daerah suatu provinsi atau biasa di sebut dengan gubernur (wali) maka ia dipilih secara langsung oleh khalifah. Adanya wali tersebut membantu tugas dari khalifah untuk mengurusi satu atau lebih komponen kehidupan di suatu wilayah tertentu sehingga wali bertanggung jawab penuh akan wilayah yang dipimpinnya. Dan melaporkan seluruhnya kepada khalifah. Tentunya khalifah tidak akan sembarangan dalam menunjuk atau memilih seseorang menjadi wali, karena sungguh berat pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sehingga modal dasar keimanan tadi harus menjadi hal yang utama.

Alhasil, hanya dengan menerapkan sistem Islam maka semua pengayoman dan penjagaan itu terbukti nyata. Sama halnya ketika dulu Islam pernah diterapkan secara sempurna dalam kehidupan manusia selam 13 abad lamanya dan hampir dua per tiga dunia dikuasai. Akankah kerinduan itu kembali hadir membuncah pada setiap diri-diri Muslim? Serta menginginkan satu perasaan dan pemikiran bersama bahwa Islam wajib diterapkan dalam kehidupan agar tak hanya sisi amanah dari pemimpin saja yang tampak. Namun jauh dari itu bahwa semua akan sejahtera dan aman serta damai yang dirasa. Tak hanya manusia yang merasakannya, namun tumbuhan bahkan hewan pun merasakannya. Wallahua'lam bishawab.[]

Oleh: Mulyaningsih
(Pemerhati masalah anak, remaja, dan keluarga)

Posting Komentar

0 Komentar