Pemberian Izin Reklamasi Bukti Ikatan Korporasi


PT Muara Wisesa Samudera menggugat Anies Baswedan selaku Gubernur DKI ke Mahkamah Agung, agar menetapkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Gugatan tersebut didaftarkan pada 16 Maret 2020 lalu melalui kuasa hukumnya, Sarjana Putra Purnadi pada 16 Maret 2020 dengan Nomor Perkara 4/P/FP/2020/PTUN.JKT.  Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya mengabulkan pemohon (PT MWS) tertanggal 27 November 2019 dan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerbitkan surat izin perpanjangan reklamasi Pulau G di pesisir Jakarta Utara. (Bisnis.com 10/12/2020) 

Namun Gubernur DKI tersebut tetap menolak perizinan pembangunan di pulau G dan mengambil langkah untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terkait Keputusan Mahkamah Agung (MA), karena  Kebijakan penolakan izin tersebut dibuat berdasar kajian ahli dan mengakomodir aspirasi rakyat karena dinilai banyak merugikan nelayan karena dapat menghancurkan mata pencahariannya dan merugikan lingkungan yang dapat merusak ekosistem laut. Namun MA menolak PK yang dimohonkan tersebut atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN. (Bisnis.com 10/12/2020)

Penolakan PK tersebut menandakan bahwa pemerintah mengacuhkan rakyat dan tidak peduli dengan dampak buruk yang akan menimpa rakyat jika izin reklamasi pulai G tersebut terus dijalankan. Pemerintah hanya mengutamakan kepentingan para korporasi (pengusaha) atau pemilik modal dibalik pembangunan reklamasi itu, yang diantaranya banyak pengembangnya adalah pihak swasta bukan pihak dalam negeri. Padahal jika izin tersebut diberikan, itu sama artinya pemerintah menggadaikan negeri ini ke tangan swasta dan asing.

Hal ini sangat wajar karena dalam sistem kapitalis ini, korporasi atau pemilik modal memang memegang peran besar dalam pemerintahan. Melalui sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal, para korporat telah berjasa untuk bisa membantu para penguasa dalam memenangkan kursi kekuasaan di parlemen, maka sudah seharusnya para penguasa tunduk pada korporasi sebagai balas jasa. Hal itu menjadikan penguasa hanya menjadi pelayan kepentingan para korporasi saja, bukan pelayan bagi rakyat.

Dalam sistem demokrasi, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil pasti disesuaikan dengan kepentingan korporasi semata dan mengabaikan kepentingan rakyat. Suara terbanyak dalam sistem ini pun hanya sebagai formalitas belaka dan suara terbanyak itu hanya dipakai bila sejalan kepentingan korporasi. Ketika para penguasa yang sudah terpilih menduduki kursi parleman di pemerintah, pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif pun -yang diklaim untuk menghindari otoriter- justru menjadikan salah satu cara memastikan tercapainya kepentingan korporasi.

Sungguh telah nyata terbuka wajah demokrasi dengan segala keburukannya, dengan segala keberpihakan pada korporasi dan mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Maka, tidak pantas lagi dijadikan sebagai sistem pemerintahan dan sudah selayaknya digantikan dengan sistem yang dapat mensejahterakan rakyat karena berasal dari tuntutan sang maha Pencipta yaitu sistem Islam.

Sistem Islam atau khilafah mengatur seluruh aspek kehidupan yang berhubungan dengan kemaslahatan rakyat, termasuk di dalamnya menyoal reklamasi.  Dalam Islam, reklamasi  juga diperbolehkan ketika sejalan dengan syariat, dimana Islam memandang perkara reklamasi berkaitan dengan pengelolaan harta milik umum (ladang, teluk, rawa, pesisir pantai) dan harta ini dikelola sepenuhnya oleh negara untuk kemaslahatan rakyat.

Khilafah memiliki peran sebagai penjaga dan pengelolaan harta milik umum ini. Khilafah sebagai pengelola utama dan hasilnya ditujukan hanya untuk rakyat dan kesejahteraan rakyat, baik reklamasi itu tujuannya untuk pemukiman rakyat atau lainnya. Khilafah akan menolak dengan tegas harta milik umum tersebut dikelola oleh individu atau swasta, karena itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sehingga khilafah dapat mengatur dan mengontrol sendiri agar tersebarnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di seluruh penjuru negeri.[]

Oleh: Qurrotul Aeni
(Aktifis Dakwah)

Posting Komentar

0 Komentar