Paslon Pilkada Positif Covid-19, Pengorbanan bagi Demokrasi?


Perhelatan pesta demokrasi, Pilkada 2020 akan dilaksanakan serentak beberapa hari  mendatang.  Di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang melanda, Pilkada 2020 tetap akan dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat mencatat sebanyak 23 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sumatera Barat (Sumbar) dinyatakan positif Covid-19. Dari jumlah itu yang berasal Kota Padang delapan orang, Solok Selatan 13 orang, dan Padang Panjang dua orang. (TopSwara.com)

Di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebanyak 203 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkonfirmasi positif virus Corona (Covid-19). Mayoritas anggota KPPS ini merupakan orang tanpa gejala (OTG). (detik.com)
Menurut informasi yang dilansir oleh RMco.id  Rakyat Merdeka - Sebulan jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwakkot) Denpasar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar mengadakan rapid test. Hasilnya, sekitar 1000 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada Kota Denpasar terkonfirmasi positif Covid-19.
Sementara itu Liputan news.detik.com (5/11/2020) mengunggah berita bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunda debat pasangan calon (paslon) Pilkada Kepri 2020. Sebab, tiga anggota KPU setempat terkonfirmasi positif Covid-19. Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan perubahan jadwal debat paslon terpaksa dilakukan mengingat kegiatan lainnya, seperti pengadaan logistik harus ditangani dalam waktu cepat. 

Selain menunda debat paslon, KPU Kepri juga memutuskan mengurangi volume debat dari tiga kali menjadi dua kali. "Perubahan jadwal dan pengurangan volume debat disampaikan kepada petugas penghubung masing-masing paslon. Kami berharap calon gubernur dan wakil gubernur memahami kondisi kami," kata Sriwati di Tanjungpinang, Kamis (5/11/2020), seperti dilansir Antara.

Semula, KPU Kepri menetapkan tiga kali jadwal debat, yakni 12 November 2020, 19 November 2020, dan 29 November 2020. Setelah tiga anggota KPU Kepri, yakni Priyo Handoko, Arison, dan Parlindungan Sihombing, terkonfirmasi positif Covid-19, KPU Kepri terpaksa mengubah jadwal debat paslon menjadi 20 November 2020, kemudian dilanjutkan pada 29 November 2020.[news.detik.com (5/11/2020)]

Pengorbanan Sepenuh Hati, Demi Demokrasi

Belum hilang dari ingatan kita 700 petugas pemilu periode lalu yang meninggal dunia tanpa ada kejelasan sebabnya.  Keluarga pun hanya pasrah. Pemerintah tak peduli dengan pengorbanan mereka. Kini, Pilkada 2020 akan segera digelar di tengah wabah Covid-19. Baru persiapan, kampanye paslon, sudah 170 orang, termasuk paslon dan anggota penyelenggaranya terkonfirmasi positif Covid-19. Empat orang di antaranya meninggal dunia. Kenekatan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020, pada 9 Desember 2020 adalah demi melanggengkan sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap nyawa manusia. 

Dampak negatif Pilkada 2020 ini mengancam kesehatan warga. Mengorbankan nyawa manusia dalam pilkada adalah kriminal. Selain itu, dalam situasi krisis ekonomi, para kandidat berpeluang melakukan praktik kecurangan yaitu dimanfaatkan untuk ‘beli suara’ dengan money politic. Dengan demikian menguras biaya mahal menjadi keharusan. Anggaran yang disediakan untk Pilkada tahun ini 20,46 T. Jumlah yang sangat fantastis terbuang percuma tidak berpahala. Dampak negatif lainnya adalah bisa menjadi kluster baru karena ada titik kumpul sejumlah 1.042.280 (satu juta empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh) sebagai tempat pemungutan suara. (https://youtu.be/BSlXsQDRnZQ) 

Realita di atas adalah tabiat bobroknya sistem demokrasi. Kenekatan pelaksanaan pilkada ini adalah keputusan akkhir suara masyarakat di parlemen. Mau berganti rezim berapa kali pun tidak akan mampu menghasilkan peraturan yang baik apalagi barakah. Sungguh tidak layak sama sekali memperjuangkan sistem yang batil ini. 

Selain pengorbanan nyawa, apa saja yang telah dan akan mereka upayakan demi sebuah kursi? 
Pertama, mereka mengorbankan harga diri dengan mengemis kepada para kapitalis untuk membiayai kampanye.  Tentu saja tidak ada makan siang gratis. Ketika sudah menjabat maka para kapitalis akan menagih janjinya dengan membuat kebijakan dan aturan-aturan yang berpihak/menguntungkan para cukongnya.

Kedua, mereka korbankan agamanya dengan menghalalkan segala cara dalam kampanye.  Menyuap para calon pemilih, memberikan sumbangan pembangunan jalan atau sarana umum dengan pamrih agar penduduk mendukung paslon.  Padahal Rasulullah saw 14 abad yang lalu mewanti-wanti “yang menyuap dan yang menerima suap, masuk neraka” 

Ketiga, membutuhkan anggaran yang sangat mahal. Pada Pemilu Indonesia 2019 saja memakan biaya 25 T.  (www.kemenkeu.go.id). Biaya ini tiap tahun naik. Berdasarkan penghitungan setkab naik 3% dibanding 5 tahun sebelumnya. (setkab.go.id).  Anggaran tersebut tidak lain adalah dari hutang kepada asing dan aseng. Lebih parah lagi, jika Pilkada, tentu para kontestan akan menanggung biaya di luar anggaran pemerintah dengan menggandeng para pengusaha untuk mencukupi biaya kampanye mereka.

Demokrasi Sistem Kufur

Shekh Abdul Qadir Zallum berpendapat bahwa sistem demokrasi itu bukan kebalikan dari sistem diktaktor atau aristokrasi atau monokrasi atau oligarkhi dan sistem totaliter lainnya. Bukan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di tempat umum. Bukan tentang kebolehan masyarakat berpartisipasi untuk mengontrol penguasa. Bukan tentang pemilu untuk memilih penguasa atau wakil rakyat di konstituante.  Demokrasi juga tidak identik dengan musyawarah atau syuro.  

Demokrasi adalah tentang pemerintahan mayoritas (majority rules) dan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat (alim atau fajir menjadi satu). Demokrasi lahir sebagai anti-tesis terhadap dominasi agama dan gereja terhadap masyarakat Barat. Oleh karena itu, Demokrasi adalah ide yang anti agama, dalam arti idenya tidak bersumber dari agama dan tidak menjadikan agama sebagai kaidah-kaidah berdemokrasi.  Jelaslah demokrasi adalah sistem kufur, haram umat Islam mengambilnya.

Penguasa negeri ini menjalankan roda pemerintahannya dengan sistem demokrasi, sebuah sistem kufur buatan manusia. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Dimana ‘kepentingan’ adalah sesuatu yang terus menerus diperjuangkan ketercapaiannya. Walhasil, sudah berkali-kali pemilihan pemimpin dan berganti kepemimpinan, namun tak ada satu pun yang menenangkan hati rakyat, membuat hidup mereka aman sejahtera. Malah yang terjadi, setiap kali ganti pemimpin, saat itu pula rakyat siap menanggung tambahan beban masalah yang diberikan penguasanya. Sungguh tidak layak pengorbanan besar diberikan untuk demokrasi. Masihkah mendukung? Masihkah ikut melanggengkan? Bahkan masihkah ikut memperjuangkannya? Naudzubillahi min dzalika.

Islam Melahirkan Pemimpin yang Amanah

Tidak sebagaimana sistem demokrasi kapitalis yang selama 85 tahun sejak Indonesia merdeka ini dianggap terbaik oleh rezim.  Islam memiliki metode pemilihan pemimpin sebagai berikut.

Pertama, Islam secara mendasar telah mendudukkan kepemimpinan sebagai amanah. Beratnya amanah menjadikan pemimpin tak berani bertindak sesuka hati.  Ia akan selalu bersandar pada aturan Ilahi karena takut atas pertanggungjawaban di akhirat.  Orang yang maju menjadi calon pemimpin bukanlah figur gila jabatan tapi orang yang terdepan dalam kebaikan.  Sosok bertakwa akan membersihkan hatinya dari niat jahat termasuk niat untuk berbuat curang. 

Pemimpin dalam Islam juga menyadari tanggungjawab kepemimpinan. Orang yang menjadi pemimpin bukanlah sosok yang diliputi nafsu berkuasa melainkan orang yang terus berusaha melekatkan sifat adil pada dirinya hingga tidak ada satu makhluk bernyawa pun yang terdzalimi.  

Tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah menajdikan negeri ini bertakwa hinga berkah Allah swt tercurah dari langit dan bumi.  Karena itu output pemilu dalam sistem Islam pasti berkualitas.  Tak akan ada praktik money politik dan suap menyuap, karena sang calon pemimpin takut akan murkanya Allah.  Calon pemimpin juga tidak akan membutuhkan biaya kampanye yang besar karena kualitas dirinya hakiki tak butuh pencitraan.

Kedua, metode baku pengangkatan pemimpin dalam Islam adalah baiat.  Seorang calon pemimpin akan di baiat jika mendapat dukungan umat.  Dukungan ini tak harus berupa pemilu langsung yang menghabiskan uang negara.  Dukungan rakyat bisa diperoleh melalui metode perwakilan yaitu rakyat memilih wakilnya untuk menjadi calon khalifah. 

Pencalonan ini akan diseleksi oleh Mahkamah Mazhalim dan dinyatakan layak ketika memenuhi ketujuh syarat in’iqod yaitu muslim, laki-laki, dewasa (balig), berakal, adil (tidak fasik), merdeka, dan mampu. Para calon setelah diverifikasi oleh Mahkamah Mazhalim maka mereka yang dinyatakan lolos oleh Mahkamah Mazhalim diserahkan kepada Majelis Umat.  

Majelis Umat selanjutnya akan melaksanakan musyawarah untuk menyaring mereka. Pertama, hasil keputusan Majelis Umat akan menetapkan enam nama calon. Kedua, dari keenam calon itu dievaluasi lagi hingga menjadi dua nama.  Keputusan Majelis Umat dalam pembatasan calon Khalifah ini bersifat mengikat.  Sedangkan dua calon inilah yang diserahkan kepada umat untuk diambil suara mayoritas.  Ketiga, Islam menetapkan batas jumlah maksimal kekosongan kepemimpinan adalah tiga hari.  Batas waktu tiga hari ini akan membatasi kampanye, sehingga tak perlu kampanye akbar yang akan menghabiskan uang dalam jumlah besar.  Teknis pemilihan juga akan dibuat sederhana sehingga dalam waktu tiga hari pemilu sudah selesai. (Sumber: MMC)

Khatimah

Demikianlah fakta yang terjadi dalam pemilu di negeri ini penuh dengan pengorbanan nyawa, harta, harga diri, kecurangan, kepalsuan, bahkan agama mereka pertaruhkan dengan segala pencitraan. Alih-alih mereka membuat pencitraan, malah lidahnya keseleo sehingga menjadi pelecehan dan penghinaan kepada agamanya sendiri. 

Untuk bisa memunculkan calon-calon pemimpin yang baik tidak ada cara lain kecuali dengan mengganti sistem kapitalisme menjadi sistem Islam. Sistem Islam sebuah sistem yang diturunkan dari Allah swt, mengatur segala persoalan kehidupan manusia. Solusi permasalahan umat yang bersifat menyeluruh dan sempurna hingga akhir zaman. Sistem Islam membina umat sehingga menghasilkan umat yang memiliki kesamaan dalam pemikiran, perasaan, dan tindakan.
 
Kaum Muslimin jika menjadi seorang pemimpin suatu negeri mendasarkan pada sabda Rasul Saw., “Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan haq dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya.” (HR Muslim).[]

Oleh: Setya Soetrisno

Posting Komentar

0 Komentar