Papua adalah Kita, Please, Jangan Dilepas!


Kabar luka kembali menghampiri tanah air. Bukan karena bencana alam seperti tsunami, kebakaran hutan ataupun gempa bumi. Melainkan luka yang bisa berubah menjadi luka permanent bagi keutuhan wilayah NKRI. Tentu tanpa mengabaikan derita saudara-saudara yang kini sedang dilanda banjir seperti di kota Medan dan juga beberapa daerah di pulau Jawa. Keduanya adalah musibah bagi bangsa. 

Namun, peristiwa yang baru saja terdengar, adalah ancaman disintegrasi dan perubahan peta politik wilayah kesatuan republik Indonesia. Dan tindakan pelakunya adalah criminal besar, yaitu makar. Itulah peristiwa referendum yang  didengar oleh  bangsa ini dari saudara-saudara yang ada di wilayah Papua Barat. 

Sebagaimana dilansir dari situs berita geloranews menyampaikan bahwa, Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara.  Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020. Dan tokoh gerakan OPM, Bennya Wenda akan diangkat menjadi presiden sementara di wilayah referendum yang kini diberi nama “ Republik West Papua”. 

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun. Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan. Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana. (geloranews, 1/12/2020)

Pemerintah Indonesia harus terus diingatkan dan tidak boleh abai terhadap isu referendum Papua. Seyogyanya, pengumuman yang terjadi kali ini harus segera ditanggapi dengan serius dan  oleh rezim yang sedang berkuasa. Kenapa sangat perlu menanggapi peristiwa pengumuman referendum Papua? Setidaknya beberapa poin analisis berikut bisa menjadi alasan.

Pertama, keinginan kelompok separatis makar OPM dan lainnya yang mendukung kemerdekaan Papua tidaklah main-main. Bahkan tahun 2011 menurut DR. Ricard Chauvel mengatakan bahwa pada Oktober 2011 lalu Papua pernah memproklamasikan kemerdekaan. Dengan mendeklarasikan  Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai PM. Dan di masa SBY atas desakan  AS, Papua diminta agar lepas dari NKRI. 

Artinya, usaha untuk melepaskan Papua dari wilayah kesatuan NKRI bukanlah baru kali pertama ini. Dan terus didesak dan didorong-dorong agar terwujud secepatnya. Gerakan pemisahan diri dari Indonesia benar-benar diperjuangkan sungguh-sungguh oleh kelompok pemberontak di Papua. Dengan mengatasnakam rakyat Papua, kemerdekaan diisukan sebagai keinginana bersama seluruh rakyat Papua. 

Kedua, isu SARA terhadap etnis Papua juga dibangkitkan. Seperti peristiwa pembakaran masjid, pembunuhan dokter, hingga penyebutan “monyet”, adalah konflik-konflik yang sepertinya sengaja disulut dan dimanfaatkan sebagai alasan-alasan logis untuk menuntut Papua lepas. Masyarakat Papua dijejali dengan isu SARA dengan membuat propaganda-propoganda murahan.

Ketiga, infrastruktur dan pembangunan di wilayah Papua telah berangsur-angsur dilaksanakan. Memang tidak secepat dan semegah di wilayah lain seperi Sumatera, Jawa, Makassar. Bahkan angka kemiskinan, juga mal nutirisi serta pendidikan yang belum terjangkau luas masih menjadi wajah warga Papua. Padahal, dunia melihat bahwa Gunung Emas ada diantara warga Papua yang hidup dalam keadaan tidak selayaknya. 

Seharusnya, Papua adalah warga yang tidak boleh miskin dan mal nutirisi dari SDA daerah yang mereka miliki. Namun sayang, pengurusan pemerintah pusat hanya melihat focus pada keuntungan investasi asing di Papua dan mengabaikan hak-hak warga Papua untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Dan ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sehingga rasanya masuk akal, jika kondisi yang dirasakan warga Papua mayoritas, menjadi alat yang efektif untuk membenci pemerintah NKRI dan terus mendesak untuk berpisah. 

Keempat, pemisahan wilayah dari NKRI dibantu oleh Negara asing.  Meskipun namanya adalah PBB, tetap saja yang mempunyai hak menentukan dan memberikan referendum adalah yang paling berkuasa, yakni Negara-negara besar seperti AS dan rekan-rekannya. Apalagi Papua adalah wilayah cengkraman AS dengan PT Freeport yang telah puluhan tahun menjadi  Tuan  di sana. Tentu AS tidak ingin nantinya Papua juga akan ditrenggut. Mengingat rezim sekarang adalah partner setia China. PT Chevron yang sebelumnya digenggam  oleh AS, kini telah dijual kepada China. Walhasil, referendum hakikatnya hanyalah pintu keberuntungan bagi Negara penjajah agar lebih sempurna imprealismenya. Karena dengan kemerdekaan, wilayah itu semakin sempit dan kecil. 

Tentu semua berharap agar saudara-saudara di Papua belajar dari kondisi Timur Leste yang telah terlanjur jadi bubur menerima referendum. Timor leste bukan menjadi Negara kecil yang semakin maju, tetapi tetap menjadi Negara kecil yang terbelakang. Apakah Papua ingin mengikuit jejak Tomor Leste? Please! Jangan memisahkan diri dari NKRI!

Pemerintah dan segenap jajarannya harus menyadari betul-betul bahwa Papua adalah kita. Bukan bagian terpisah atau masyarakat kelas lain dari negri ini. Jika Papua berhasil lepas, maka aib terbesar kedua setelah Timor leste akan ditanggung lagi. Dunia akan semakin menganggap remeh temeh dan menilai Indonesia adalah Negara lemah dan tak memiliki kekuatan apapun. Hal tersebut akan mendorong kegilaan Negara-negara kapitalis global untuk mencengkram dan merongrong keutuhan NKRI.

Seluruh lapisan masyarkat juga harus menolak pernyatan referendum Papua. Dan terus mendorong pemerintah untuk segera bertindak tegas terhadap pembuat makar dan memberikan hukuman yang pantas bagi seorang pemberontak. Perbuatan mendirikan Negara dalam Negara  adalah teroris sesungguhnya yang menjadi ancaman negeri ini. 

Jangan sampai, pemerintah Indonesia di bahwa rezim Jokowi salah langkah menyikapi isu referendum Papua. Karena lepasnya Papua adalah alasan yang sangat kuat untuk Presiden harus meletakkan jabatannya. Karena gagal menjaga keutuhan wilayah NKRI. 

Kemerdekaan yang diinginkan Papua bukanlah kemerdekaan, melainkan malapetaka. Mimpi meraih kemakmuran dan kejayaan setelah lepas dari NKRI hanyalah ilusi. Sebab, kemerdekaan yang diraih adalah hasil campur tangan Negara-negara kolonial yang berjiwa penjajah. Tentu saja, dengan dalil hukum internasional, Negara-negara baru akan dipantau dan ditawarkan sedemikan rupa untuk kerjasama dengan mereka. Bukankah kerjasam adalah kedok penjajahan modern neoliberalisme? Lalu, dimana letak merdeka sesungguhnya?

Kemerdekaan sesungguhnya hanya berada di bahwa naungan sistem Islam. Bukan hanya Papua, NKRI juga perlu dibebaskan dan dimerdekakan dari ideologi sekluer-kapitalis Barat. Dengan menerapkan hukum Islam secara totalitas, keutuhan NKRI akan terpelihara bahkan bisa menambah luas wilayahnya lagi. 

Dengan penerapan syariat Islam, tidak akan ada wilayah yang berniatt memisahkan diri alias menuntut referendum. Karena dengan menerapkan Islam secara totalitas, itulah hakikatnya kemerdekaan sejati. Lepas dari cengkaraman kapitalis global, dan lepas dari penghambaan materi. Yang ada hanyalah wujud ketaqwaan dan tebaran kasih sayang bagi seluruh alam.

Negara menurut ajaran Islam, dilarang melepaskan wilayahnya, apalagi terlibat campurtangan asing. Dan tentunya menindak tegas para makar (bughot) yang menjadi pengusung referndum. Bahkan hukuman mati bagi para bughot adalah tepat karena mengancam keutuhan Negara serta menjadi terror bagi rakyat. Terlebih jika mereka adalah bagian dari orang-orang yang menjadi kaki tangan negara-negara kafir harbi fi’lan. 

Seluruh rakyat negri ini harus bergandeng tangan mempertahankan Papua, karena sekali lagi, Papua adalah kita. Dan pelase, jangan biarkan lepas! Wallahu a’lam bissawab.[]

Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam, Dosen dan Pengamat Politik

Posting Komentar

0 Komentar