Pakar Ekonomi Syariah Ungkap Mengapa UU Ciptaker Paling Kontroversial Sepanjang 2020




TintaSiyasi.com-- Mencermati kebijakan ekonomi paling kontroversial di tahun 2020, Pakar Ekonomi Syariah Dr. Arim Nasim, S.E., AK mengatakan pengesahan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) Omnibus Law paling kontroversial karena membuktikan kebohongan demokrasi dan kejahatan kapitalisme.

"Kebijakan ekonomi yang paling kontrovesial di 2020 adalah pengesahaan undang undang Cipta Kerja! Mengapa?," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (19/12/2020).  

"Saya melihat UU Ciptaker ini menunjukkan dua hal. Pertama, kebohongan demokrasi. Karena rakyat dan berbagai kalangan banyak menolak disahkan UU Ciptaker ini tapi tetap disahkan. Kedua, kejahatan sistem ekonomi kapitalis," tambahnya. 

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, ungkapnya, para kapitalis dengan mudah memaksakan keingginan untuk memenuhi keserakahannya dengan menjarah sumber daya alam (SDA) yang seharusnya dikelola untuk rakyat (milik rakyat), menjadi dilegalkan (dikuasai) para agen kapitalis.

Ia menjelaskan bahwa dari nama UU Cipta Lapangan Kerja yang biasa disingkat Ciptaker adalah bentuk kebohongan. "Karena dari sisi nama undang undang ini merupakan bentuk kebohongan publik karena isinya bukan untuk menciptakan lapangan kerja tapi untuk memudahkan para kapitis dalam menjarah SDA (sumber daya alam) dan mengekploitasi buruh untuk kepentingan para kapitalis," jelasnya.

Menurutnya, dari sisi proses pengesahan UU Ciptaker juga penuh kejanggalan. "Paling parah adalah draf belum selesai dan anggota DPR banyak yang belum baca, tapi sudah disahkan ini sangat lucu," tandasnya.

Ia menilai, hal tersebut menunjukkan ada kepentingan para kapitalis, baik lokal maupun asing di balik kejanggalan itu. "Salah satu bukti bahwa undang-undang ini disahkan untuk kepentigan para kapitalis adalah disahkan perpanjangan izin PT Arutmin untuk mengekploitasi dan menjarah batu bara di lahan seluas 50.000 hektar lebih pada tangal 2 November 2020 bersamaan dengan pengesahaan UU Ciptaker," bebernya.

Ia memaparkan, pada saat UU tersebut disahkan, disebutkan perusahaan (PT Arutmin) diberikan keringan untuk tidak membayar royalti atau royalti nol persen, jika perusahaan ada upaya untuk melakukan hilirisasi pengelohan batu bara. 

"Ini jelas peraturan yang sangat merugikan rakyat dan negara. Ada 11 klaster dalam unndang-undang itu mayoritas isinya menguntungkan para kapitalis dan merugikan rakyat dan negara," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar