Arim Nasim: Kenaikan BPJS Kebijakan Paling Merugikan di Tahun 2020



TintaSiyasi.com-- Mendedah kebijakan ekonomi paling merugikan selama tahun 2020, Pakar Ekonomi Syariah, Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si., AK menilai kenaikan iuran BPJS sebagai kebijakan paling merugikan rakyat.

"Sebenarnya hampir semua kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena dasarnya sistem kapitalis pasti lebih menguntungkan para kapitalis dan selalu merugikan rakyat, tapi yang banyak mendapat perhatian dan kritikan di antara kebijakan pemerintah menaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) lewat Perpres (Peraturan Presiden) 64 tahun 2020 per 1 Juli 2020," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (19/12/2020).

Ia menjelaskan, iuran BPJS naik untuk kelas 1 menjadi  Rp 150.000, untuk kelas 2 menjadi Rp. 100.000, dan kelas 3 menjadi Rp. 35.000, khusus untuk kelas tiga berlaku mulai tahun 2021. 

Menurutnya, Perpres tersebut selain membuat rakyat semakin menderita juga menunjukkan sikap diktator dan tidak taat terhadap hukum yang ditunjukan oleh pemerintahan Jokowi. 

"Karena keputusan kenaikan BPJS melalui Perpres nomor 75 tahun 2019 sebenarnya sudah dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi)," ujarnya.

Ia memaparkan, kebijakan lainnya yang merugikan rakyat adalah pengesahaan Perppu Pengelolaan Dana Pandemi. "Dalam Perppu nomor 1 tahun 2020 pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa sejumah pejabat yang melaksanakan Perppu ini tak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, jika melaksanakan tugas didasarkan itikad baik," bebernya.

Ia menambahkan, kebijakan menambah terus utang dengan dalih untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga merugikan rakyat. "Meningkatnya pajak sehingga hampir semua aktivitas ekonomi termasuk aktivitas rakyat kecil harus kena pajak," imbuhnya. 

Ia mempertanyakan, di saat pemerintah menambah utang negara, rakyat banyak yang kena pajak, tetapi di sisi lain mengapa kekayaan alam dijual murah ke asing. "Pada saat yang sama sumber daya alam dijual dan diobral dengan murah kepada para kapitalis asing seperti kasus penjualan batu bara yag sangat murah kepada Cina," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar