Normalisasi Dengan Israel Untungkan AS


Kondisi bangsa Palestina dulunya selalu digambarkan aman dan damai. Bahkan Palestina disebut-sebut sebagai wilayah yang mampu menaungi tiga agama sekaligus, yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi. Mereka hidup penuh rasa aman dan damai. Kedamaian ini sangat masyur ketika Palestina berada dalam pangkuan kekhilafahan Islam. Hal ini diabadikan oleh Karen Arsmtrong dalam bukunya A History of Jerusalem: One City, Three Faiths, (London: Harper Collins Publishers, 1997).

Namun kedamaian itu berganti penderitaan sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan terus menganeksasi wilayah Palestina. Serangan-serangan fisik terus dilancarkan Israel terhadap muslim Palestina, baik dengan skala kecil maupun besar. Inilah pangkal masalah seteru Palestina dan Israel. Berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini selalu buntu. Karena lebih mengadopsi kepentingan Israel yang menjajah Palestina, ketimbang penyelesaian yang menyentuh akar masalah.

Kini, di tengah upaya perjuangan kemerdekaan Palestina, sejumlah negara di Timur Tengah justru mengambil langkah normalisasi hubungan dengan Israel. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan hingga Maroko telah membangun hubungan diplomatik dengan Israel melalui normalisasi. Dikabarkan pula, beberapa negara Timur Tengah juga siap mengambil langkah serupa. Palestina semakin merana karena hilangnya empati dari jiran sesama muslimnya.

Langkah normalisasi nampak jelas merupakan pengkhianatan terhadap Palestina. Namun, rupanya iming-iming yang ditawarkan Amerika Serikat (AS) lebih menggiurkan dibanding berdiri bersama Palestina. Pasca penandatanganan normalisasi dengan Israel, Uni Emirat Arab mendapat kesempatan untuk membeli paket senjata dari AS berupa 50 jet tempur F-35 Lighting II senilai 10,4 miliar dollar AS (Rp 146 triliun) dan 18 drone MQ-9B Unmanned Aerial Systems senilai 2,97 miliar AS (Rp 41 triliun); serta amunisi udara ke udara (air-to-air) dan udara ke darat (air-to-surface) senilai 10 miliar dolar AS (kompas.com, 11/12/2020).

Amerika Serikat juga melakukan penjualan senjata kepada Maroko senilai 1 miliar dollar AS (setara 14,1 triliun), sehari setelah kesepakatan normalisasi disetujui pada 10 Desember 2020 lalu. Paket senjata yang dibeli Maroko mencakup empat drone dan amunisi berpemandu presisi (kompas.com, 13/12/2020).

AS mendapat untung besar dibalik normalisasi ini. Bukan hanya untung secara materi, AS juga mendapat untung secara politik. Sebab, aneksasi Israel terhadap Palestina yang selama ini disokong AS akan mendapat "restu" dari negara-negara yang telah menjalin normalisasi. Langkah AS untuk menghadang kebangkitan Islam ideologis di Timur Tengah dan masalah Iran juga akan semakin mudah mendapat dukungan dari para penguasa di tanah Arab.

Inilah yang terjadi ketika umat Islam hidup dalam bingkai sekularisme. Umat Islam akan terkotak-kotak dalam negara kecil atas nama nasionalisme. Sehingga abai terhadap nasib muslim di negeri lainnya. Tak terasa lagi sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa kaum muslimin itu ibarat satu tubuh, jika satu bagian tersakiti, maka yang lain akan ikut merasa sakit. Karena dalam nasionalisme, satu tubuh hanya berlaku untuk satu bangsa yang memiliki kesamaan bendera.

Umat Islam juga dirasuki pemikiran kapitalisme-sekuler yang menjadikan manfaat material sebagai tolok ukur dalam mengambil tindakan, baik skala pribadi, masyarakat, hingga level negara. Terbukti pembelian alat tempur lebih berharga dibanding nyawa dan tanah bangsa Palestina. Negeri-negeri muslim juga akan terjebak pada kepentingan pribadi penguasanya yang ingin mempertahankan kekuasaan hingga rela membebek agenda global AS. Sungguh bencana yang tak pernah terjadi ketika Khilafah masih ada dan menaungi umat Islam.

Islam sebagai agama ruhiyyah dan siyasiyyah (politik) telah memberi tuntunan secara menyeluruh bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan. Islam memberi panduan bagaimana bersikap dihadapan negara-negara kafir penjajah, baik terhadap Israel, Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya. Islam memandang tidak ada kerjasama apapun yang boleh dilakukan oleh umat Islam dengan negara kafir penjajah (muhariban fi'lan). Karena yang berlaku hanyalah hubungan perang. Semua ini termaktub dalam strategi politik luar negeri Khilafah.

Penerapan politik luar negeri yang berstandar dari Islam tersebut menjadikan Khilafah sebagai negara yang disegani lawan. Posisi Khilafah selalu diperhitungkan dalam percaturan politik global. Bahkan menjadi adidaya berabad-abad dan menebar rahmat Islam ke seluruh penjuru dunia. 

Jika dulu umat Islam hidup mulia di bawah naungan Khilafah, maka resep yang sama juga berlaku hingga kini. Umat Islam akan mulia ketika hidup dalam naungan Khilafah. Saatnya umat Islam menyadari hal ini dan bersegera berjuang menegakkan institusi Khilafah, yang akan menyatukan umat Islam, menerapkan syariah secara kaffah, menebar risalah dakwah, dan menegakkan jihad fii sabilillah. Dengan Khilafah, kaum kuffar tidak akan bisa menjadikan negeri-negeri muslim sebagai sapi perah. Wallahu a'lamu bish shawabi.[]

Oleh: Wati Ummu Nadia

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Politik menggunakan isu palestina israel seperti ping pong sama halnya politik menggunakan kapitalisme komunisme.

    Asal usul istilah israel merujuk ke nabi Yakub, negara "islam" israel juga ada di jaman nabi Daud/Sulaiman dan di jaman sekarang ada yg menggunakan lagi dan kebetulan bukan negara islam. ibaratnya misal ada Negara "Nasrani/Yahudi" Ottoman di masa mendatang, Apa yg bakal kita katakan jika itu terjadi?

    BalasHapus