Negara Kaya SDA Tapi Utangnya Melimpah, Kok Bisa?



Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Oktober 2020. Posisi ULN Indonesia pada periode tersebut tercatat sebesar US$ 413,4 miliar atau sekitar Rp 5.858,29 triliun. Jumlah itu dengan asumsi kurs Rp 14.171 per dolar AS.

Utang luar negeri Indonesia tersebut terdiri dari utang sektor publik, yaitu pemerintah dan Bank Sentral sebesar US$ 202,6 miliar dan sektor swasta, termasuk BUMN sebesar US$ 210,8 miliar. (tempo.co, 15/12/2020)

Defisit Anggaran dan surat utang memang akan selalu terjadi jika sebuah negara menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini tidak lepas dari mekanisme dasar penyusunan APBN.

Dalam ekonomi kapitalis, secara garis besar penerimaan negara bisa dibagi menjadi dua, yaitu; penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Pos penerimaan pembangunan adalah aliran pemasukan yang berasal dari utang luar  negeri baik berupa bantuan proyek maupun bantuan program.

Sementara penerimaan pajak pemerintah selalu lebih kecil dibandingkan pengeluaran pemerintah dalam setiap periode anggaran. Karena itu berdasarkan definisi ekonomi anggaran pemerintah ini sebenarnya tidak bisa dikatakan menganut anggaran berimbang tapi sebenarnya menganut anggaran defisit.

Adapun cara yang dilakukan untuk menyeimbangkan neraca, pemerintah melakukan utang dalam dan luar negeri serta menggenjot penerimaan melalui sektor pajak. Ini adalah mekanisme baku dalam penyusunan APBN serta solusi untuk menutupi defisit di negara-negara kapitalis.

Padahal ketika sistem keuangan negara makin terjerat hutang tentu akan selalu ada konsekuensi politik yang harus ditanggung. Saat negara pengutang tidak lagi mampu membayar maka satu per satu aset negara yang dimilikinya akan lepas dan berpindah kepada negara atau lembaga pemberi utang. 

Dampaknya negara pengutang akan Kehilangan kedaulatan di negerinya sendiri. Mereka akan mudah dikendalikan sesuai dengan kepentingan negara pengutang. Hal ini akan mengakibatkan sistem keuangan negaranya makin lama makin kacau dan pada akhirnya menjadi negara yang bangkrut. 

Ditambah dengan sistem pemerintahan demokrasi yang menjadikan kedaulatan hukum ada di tangan manusia, akan melakukan segala cara demi menambal defisit tersebut termasuk dengan utang. Mereka akan dengan mudah membuat dan mengesahkan aturan untuk pengambilan utang luar negeri ataupun menaikkan pajak di masyarakat.

Kondisi ini tentu akan semakin memperburuk keadaan terlebih di masa sulit seperti pandemi ini. Karena negara tersebut akan semakin terjerumus pada utang luar negeri yang pasti mengandung bunga riba di dalamnya serta membuat rakyat semakin sengsara akibat kenaikan pajak yang terus-menerus.

Jika sistem kapitalisme demokrasi menjadi sistem yang mengurus rakyatnya, maka persoalan utang luar negeri dan defisit anggaran akan terus terjadi.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam yaitu Khilafah. Institusi praktis yang menerapkan syariat Islam sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat maupun bernegara termasuk bagaimana aturan Islam mengatasi defisit anggaran. 

Adapun langkah-langkahnya antara lain;

1.meningkatan pendapatan. 

Untuk mengatasi defisit anggaran, Khalifah berhak melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, tentunya harus tetap sesuai hukum-hukum syariah Islam.

Ada 4 cara yang dapat ditempuh:

Pertama, Mengelola harta milik negara (istighlal amlak ad-dawlah). Misalnya saja menjual atau menyewakan harta milik negara, seperti tanah atau bangunan milik negara. Khalifah boleh juga mengelola tanah perkebunan milik negara, baik sebagian atau seluruhnya, dengan akad musaqah, yakni bagi hasil dari merawat pohon, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. di Tanah Khaibar, Fadak, dan Wadil Qura. 

Negara dalam hal ini wajib tetap mengedepankan fungsinya menjalankan ri’ayatus-syu‘un (pengaturan urusan rakyat). Dengan demikian ketika negara berbisnis harus tetap menonjolkan misi utamanya melaksanakan kewajiban ri’ayatus-syu‘un (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, hlm. 86-87).

Kedua, Melakukan hima pada sebagian harta milik umum. Hima adalah pengkhususan oleh Khalifah terhadap suatu harta untuk suatu keperluan khusus, dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya. Misalkan saja Khalifah melakukan hima pada tambang emas di Papua untuk keperluan khusus, misalnya pembiayaan penanganan Covid-19 dan apa saja yang terkait dengan pandemi selain itu tidak digunakan.

Ketiga, Menarik pajak (dharibah) sesuai ketentuan syariah. Pada dasarnya pajak bukanlah pendapatan negara yang bersifat tetap, melainkan pendapatan negara yang sifatnya insidentil atau temporer, yaitu ketika dana Baitul Mal tidak mencukupi.

Keempat, Mengoptimalkan pemungutan pendapatan. Khalifah dapat pula menempuh langkah mengoptimalkan pemungutan berbagai pendapatan Baitul Mal yang sebelumnya sudah berlangsung. Misalnya pendapatan dari zakat, fai‘, kharaj, jizyah, harta milik umum, ‘usyur, dan sebagainya.

2. Menghemat pengeluaran. Khususnya pengeluaran-pengeluaran yang dapat ditunda dan tidak mendesak

Misalnya tidak membangun rumah sakit baru karena rumah sakit yang ada masih mencukupi; atau membangun jembatan kedua padahal jembatan pertama masih layak.

3.  berutang (istiqradh). Khalifah secara syar’i boleh berutang untuk mengatasi defisit anggaran, namun tetap wajib terikat hukum-hukum syariah. Haram hukumnya Khalifah mengambil utang luar negeri, baik dari negara tertentu, misalnya Amerika Serikat, atau dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Alasan keharamannya ada 2 (dua):

(1) Utang-utang luar negeri itu pasti menarik bunga, yang jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan dalam al-Quran (QS al-Baqarah: 275).

(2) Utang luar negeri itu pasti mengandung syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang. Hal ini jelas diharamkan karena Islam mengharamkan segala jalan yang mengakibatkan kaum kafir mendominasi kaum Muslim (QS an-Nisa‘: 141). (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, hlm. 76; Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah Al-Iqtishadiyyah Al-Mutsla, hlm. 200-207).

Khalifah hanya boleh berutang dalam kondisi ada kekhawatiran terjadinya bahaya (dharar) jika dana di Baitul Mal tidak segera tersedia. Kondisi ini terbatas untuk 3 pengeluaran saja, yaitu: untuk nafkah fuqara, masakin, ibnu sabil, dan jihad fi sabilillah; untuk membayar gaji orang-orang yang memberikan jasa atau pelayanan kepada negara seperti pegawai negeri, para penguasa, tentara, dll; untuk membiayai dampak peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti menolong korban gempa bumi, banjir, angin topan, kelaparan, dll. Pada tiga macam pengeluaran ini, jika dana tidak cukup di Baitul Mal, pada awalnya Khalifah boleh memungut pajak. Jika kondisi memburuk dan dikhawatirkan dapat muncul bahaya (dharar), Khalifah boleh berutang (Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, 2/122-123).[]

Oleh: Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar