Menyoal Kebijakan Penyediaan Kawasan Hutan Lindung untuk Food Estate


"Hutan akan selalu ada, jangan acuhkan dia
Cobalah datang ke sana, dengarkan suara nada sastra hutan"

Penggalan lirik lagu "Sastra Hutan" yang didendangkan Alvin Band ini sangat tepat menggambarkan ironi hutan di negeri Zamrud Khatulistiwa. Hutan hujan Indonesia yang menjadi rumah bagi keanekaragaman spesies flora dan fauna, terancam mengalami deforestasi. Setiap dua jam Indonesia kehilangan hutan seluas candi Borobudur.

Indonesia yang dikenal sebagai paru-paru dunia mengalami deforestasi karena maraknya alih fungsi lahan hutan. Deforestasi dikhawatirkan akan semakin meluas seiring berbagai kebijakan pro kapitalis yang dikeluarkan punggawa negeri.

Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no 24 tahun 2020 mengesahkan adanya kebolehan membuka hutan lindung untuk kepentingan food estate atau lumbung pangan nasional. Tercantum pada pasal 19 yang menyebutkan bahwa penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate dengan mekanisme penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. 

Berdasarkan Permen P.24 ini kedepannya hutan lindung akan boleh dibuka untuk perluasan lahan demi proyek food estate. Padahal hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yaitu penghasil utama oksigen, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kebijakan ini mendapat sorotan dari sejumlah tokoh di tanah air. Diantaranya Slamet, anggota komisi IV DPR RI yang juga merupakan politisi PKS menilai pasal 19 dalam Permen tersebut harus dicabut karena bertentangan dengan UU. Beliau mengingatkan, Pasal 26 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, secara tegas bahwa pemanfaatan hutan lindung hanya untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Jadi, menurutnya penyediaan hutan lindung untuk kebutuhan food estate merupakan suatu pelanggaran (www.validnews.id, 20/11/2020).

Senada dengan Slamet, Uli Arta Siagian, Direktur Genesis Bengkulu mengatakan, Permen tersebut sangat berpotensi mempercepat laju deforestasi. Uli mencontohkan kegagalan program pemerintah untuk ketahanan pangan adalah Proyek Lahan Gambut [PLG] Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah, hingga Program Merauke Integrated Food and Energy Estate [MIFEE] di Papua, papar Uli kepada Mongabay Indonesia, Selasa (17/11/2020)

Wahyu Perdana, Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Walhi menegaskan, Permen P.24 menjadi varian perizinan baru di kawasan hutan, sehingga akan mendorong dominasi korporasi. Menurut Wahyu, laju penebangan hutan alam akan menjadi konsekuensi logis Permen ini (Mongabay Indonesia, 17/11/2020).

Berbicara penggundulan hutan, ibarat pertarungan antara lingkungan dan ekonomi.  Hutan yang mempunyai manfaat sangat besar bagi kehidupan, tentu bernilai ekonomi dan akan menjadi peluang bagi korporat. Selain itu, pembukaan hutan yang digunakan untuk kegiatan pembalakan kayu, food estate, pertambangan, dan lain-lain menjadi permasalahan yang sangat krusial. Diperlukan regulasi yang tepat dari pemerintah agar sumber daya hutan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan regulasi yang dapat menopang ekonomi korporat.

Isu lingkungan hidup cenderung menjadi masalah yang dikesampingkan, karena permasalahan lingkungan tidak memberikan pendapatan secara ekonomi. Namun, membutuhkan uluran tangan agar dapat menyelesaikan masalah lingkungan hidup karena efek dari tidak mempertimbangkan kelestarian hutan akan menimbulkan bencana. Dan terkait dengan masa depan hutan Indonesia bagi generasi selanjutnya.

Sebenarnya pemerintah tidak harus mengeluarkan Permen P.24 untuk menyangga ketahanan pangan. Alternatif program perhutanan sosial yang belum maksimal layak dijadikan pertimbangan. Sampai saat ini, pengelolaan perhutanan sosial masih belum merata dilakukan pada sepanjang area pinggiran hutan Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan peran masyarakat sekitar hutan agar meningkat taraf kehidupannya. Di saat bersamaan, pemerintah terbantu melestarikan hutan tanpa mengeluarkan biaya SDM. Jadi antara pemerintah dan masyarakat bisa saling melengkapi.

Mengenai food estate, konsep ini merupakan suatu model usaha pertanian dengan skala luas yang menerapkan mekanisme dan teknologi pertanian moderen. Dijalankan dengan mengandalkan investasi korporasi.

Pemerintah telah membuat sejumlah payung hukum bagi konsep food estate ini sehingga investasi swasta, termasuk asing, bakal tersedot ke dalam negeri. Penerbitan Instruksi Presiden No 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009, termasuk di dalamnya mengatur investasi pangan skala luas (food estate).

Model pertanian yang berorientasi korporasi akan  membuka peluang sebesar-besarnya bagi para pemodal menguasai lahan pertanian. Bahkan dapat dikatakan konsep food estate ini merupakan land grabbing (perampasan tanah) pertanian oleh pihak swasta yang dilegalkan pemerintah.

Akibatnya, kepemilikan lahan milik petani rakyat berkurang secara signifikan,  kehidupan  petani akan memburuk karena tergusur korporat. Dan sebuah korporasi yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi seringkali abai terhadap lingkungan.

Seyogianya pemerintah berkaca pada pembukaan 1,4 hektare lahan gambut (PLG) untuk pertanian pada era 1990-an di Kalimantan Tengah yang membuat rusaknya ekosistem dan habitat mega biodiversity.

Data WALHI menyebutkan bahwa dalam kurun 20 tahun belakang telah lebih dari 26 juta ha hutan yang dibuka untuk kepentingan bisnis di berbagai sektor. Akibatnya deforestasi telah menyebabkan; ketimpangan ekonomi antara korporasi dan masyarakat, bencana ekologi yang semakin parah, dan bencana sosial lainnya. 

Deforestasi juga akan mengancam kehidupan ribuan spesies flora dan fauna, berisiko menimbulkan bencana erosi dan banjir, menurunkan kwalitas air, serta berpotensi menggoyah ketahanan iklim global.

Bagi kalangan investor besar, pengembangan food estate bisa memberikan jawaban. Tapi bagi peningkatan kesejahteraan petani yang berlahan sempit, food estate belum mampu menjawab persoalan malah makin memperparah keterpurukan petani setelah kebijakan-kebijakan berbau neoliberal yang diterapkan pemerintahan ini. Pengembangan food estate justru bertentangan dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi kerakyatan, khususnya ekonomi kaum tani.

Berdasarkan hal ini pembukaan hutan lindung untuk proyek food estate senyatanya telah memperparah deforestasi, menimbulkan bencana alam bahkan juga bencana sosial. Inilah daftar  kebijakan buruk demokrasi liberal yang selalu  mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk meraup kepentingan pribadi.

Food estate merupakan konsep strategis bangsa yang harus dikelola dengan tepat dan berkeadilan. Diperlukan perencanaan yang matang, dikelola oleh para ahli, dikontrol oleh kepala negara karena sinergitas berbagai bidang, dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan menjadikan kesejahteraan rakyat menjadi lip service, padahal sejatinya hanya menyejahterakan para kapital. Perlu sebuah konsep mewujudkan ketahanan pangan tanpa harus memunculkan bencana ekologi dan bencana sosial.

Problem ini tentu tidak akan terjadi apabila tata kelola hutan diatur oleh hukum yang adil, yang berasal dari Pencipta alam semesta. Dalam pandangan Islam, air, hutan, dan lahan adalah ciptaan Allah Swt. Alam diciptakan untuk kesejahteraan manusia, bukan komoditas. Allah Swt. berfirman dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 29, yang artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang di bumi untuk mu…”.

Hutan merupakan harta milik umum. Sebab, hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan semua manusia. Rasul Saw. bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api” (HR Abu Dawud).

Karena hutan adalah milik umum, maka negara merupakan pihak yang paling berkewajiban mengelolanya demi tercapainya kemaslahatan seluruh rakyat. Pengelolaan negara yang didasarkan rasa tanggung jawab kepada Allah untuk melayani kepentingan umat akan menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan dan berkeadilan. Dalam hal ini, Islam melarang negara menyerahkan harta milik umum kepada swasta baik nasional maupun asing. Sebab jika kepemilikan umum dikuasai individu/swasta tentu orientasi utamanya adalah profit yang besar.

Sesungguhnya kekayaan alam yang ada di dalam hutan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia dan menjaga keseimbangan alam, bukan sekedar untuk  dieksploitasi yang hanya akan memperkaya segelintir orang.

Seiring dengan itu, Khalifah sebagai kepala negara yang diangkat untuk mengatur urusan umat dengan syariat Islam kaffah, akan membangun sinergi dengan para pemangku jabatan  menerapkan aturan Islam dalam semua ranah kehidupan. Seluruh elemen masyarakat juga akan diedukasi agar terikat dengan aturan Islam dalam menjalani kehidupan. Mereka diperkenankan menikmati karunia kekayaan alam, baik yang berupa hutan, tanah, laut, pohon dan lainnya namun dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain yang membutuhkan dan tetap menjaga lestarinya harmoni alam. Wallahu a'lam bi ash-shawab.[]

Oleh: Zahida Arrosyida, S.Hut.

Posting Komentar

0 Komentar