Menghalangi Larangan Reklamasi


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang reklamasi Pulau G melalui permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN yang terdaftar pada 16 Maret 2020. Namun, dihalangi dengan adanya putusan tolak PK oleh Mahkamah Agung (MA). Maka, Anies diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama tertanggal 27 November 2019 sesuai permohonan pemohon Pengembang Reklamasi Pulau G yaitu PT Muara Wisesa Samudra. (jakarta.bisnis.com, 10/12/2020)
 
Anies pun diminta oleh Anggota Komisi 8 DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak untuk mengikuti putusan MA tersebut. Menurut Gilbert, selama ini izin reklamasi menjadi kontroversi, sebagaimana sejak awal Anies menolak perpanjangan izin reklamasi, tetapi mengizinkan reklamasi Ancol yang dikarenakan menurut Anies tujuan reklamasi Ancol berbeda dengan 17 Pulau. Berbeda dengan pernyataan Gilbert bahwa reklamasi Ancol itu cacat hukum, maka menurutnya tidak perlu lagi mengambil langkah hukum dari ditolaknya PK tersebut dan baiknya gubernur memastikan sikap demi DKI dan pengusaha. (cnnindonesia.com, 11/12/2020)

Padahal, pelarangan agar reklamasi dihentikan juga dikarenakan adanya kritikan kajian ahli dan aspirasi masyarakat. Sebagaimana pembangunan reklamasi akan merusak ekosistem, tata air, habitat ikan, hewan, maupun satwa yang dilindungi, hingga mengancam masyarakat yang bermata pencaharian disekitarnya seperti nelayan. Maka, pembangunan reklamasi akan dapat merusak kelangsungan hidup makhluk hidup.
 
Pembangunan reklamasi pun bukan untuk dimanfaatkan bagi seluruh rakyatnya. Dilansir dari kompas.com (07/04/2016), harga properti paling rendah seharga Rp 3,77 miliar. Harga setinggi itu menjadikan pembangunan reklamasi ditujukan bagi kalangan ekonomi atas saja
 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pelarangan pembangunan reklamasi yang telah banyak disuarakan tetap tidak mampu menghentikan pembangunan reklamasi melalui MA yang menolak PK Gubernur, mewajibkan penerbitan izin reklamasi. Ini menunjukkan negara yang menetapkan keputusan bukan karena aspirasi rakyatnya. Suara terbanyak rakyat yang seharusnya diikuti oleh negara Indonesia bersistem demokrasi tidak dicapai oleh negara. Ini dikarenakan suara-suara tersebut hanya akan diambil apabila berkesesuaian dengan kepentingan dan keuntungan bagi penguasa dan pengusaha saja.

Selain itu dengan adanya trias politika yaitu kekuasaan yang terbagi atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadikan penguasa yang memegang kekuasaan dapat dengan bebas menentukan kebijakannya. Pembagian kekuasaan ini mampu menjadikan masing-masing lembaga, yaitu pemegang kekuasaan atau penguasa dan pengusaha memastikan tercapainya kepentingan dan keuntungan. Pembagian kekuasaan yang diklaim agar negara tidak bertindak otoriter terhadap rakyat, realitasnya dimanfaatkan sebagai salah satu cara agar pemegang kekuasaan mampu mewujudkan kepentingan yang ingin dicapai pengusaha.
 
Apabila keputusan yang diwujudkan didasarkan pada tercapainya kepentingan pengusaha maupun penguasa, prinsip check and balance pada pembagian kekuasaan di negara dengan sistem demokrasi ini pun tidak akan berjalan efektif dan hanya simbolis. Padahal, negara demokrasi ialah negara yang seharusnya berdaulat kepada rakyat. Maka, meskipun reklamasi telah banyak dilarang dengan berbagai alasan yang hingga mengancam kelangsungan hidup rakyatnya, tetapi tetap dapat dihalangi melalui adanya kebijakan dari kolaborasi pengusaha dan pemegang kekuasaan yang menunjukkan individu dapat bebas untuk berbuat sewenang-wenangnya.

Sistem Islam Bebas Kepentingan Individu
 
Teluk di Jakarta yang merupakan lokasi reklamasi dalam sistem Islam termasuk salah satu harta kepemilikan umum. Sistem islam menjadikan harta kepemilikan umum tersebut sebagai hak seluruh masyarakat. Maka, negara bersistem Islam tidak berhak memberikan pengelolaan maupun kepemilikan harta yang seharusnya milik umum atau seluruh masyarakat ini kepada individu, swasta atau asing.
 
Pengelolaan harta kepemilikan umum tersebut sebagaimana sistem Islam yang mendasarkan pada aturan syara yaitu AlQuran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya." (QS al-Maidah: 17).
 
Pengelolaan harta kepemilikan umum ini merupakan tanggung jawab negara untuk mengelolanya, yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Di dalam Islam, kekuasaan ada di tangan umat sedangkan kedaulatan adalah milik syara'.

Meskipun khalifah berhak untuk menentukan dan memberhentikan qadhi atau hakim, tetapi menjadi suatu pengecualian yang hanya bagi qadhi madzalim. Hal ini dikarenakan apabila qadhi madzalim sedang menangani perkara khalifah atau muawwin ataupun qadhi qudhat, agar mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan kekuasaan.
 
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (QS Shad: 26)
 
Oleh karena itu, sistem Islam berdasarkan aturan syara menjadikan segala hal yang merugikan atau mendzalimi masyarakatnya dapat dicegah dan diatasi. Berjalannya sistem pemerintahan dalam bernegara dan berkehidupan bukan demi kebermanfaatan dalam kepentingan dan keuntungan individu, tetapi mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Andhari

Posting Komentar

0 Komentar