Memutus Mata Rantai Korupsi


Baru-baru ini ada berita yang mengiris hati. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Corona. Tak tanggung-tanggung total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar. (news.detik.com, 6/12/2020)

Di tengah masa pandemi dan sulitnya mencari nafkah. Malah uang rakyat yang sangat berarti jika dibagikan kepada rakyat malah dikorupsi. Banyak komentar dari para pakar tentang hukuman apa yang pantas diberikan kepada Juliari Batubara tentang penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

Juliari dikenai Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kalau dirincikan hukuman yang menantinya dalam pasal tersebut paling lama mendapatkan hukuman lima tahun penjara. Ini sangatlah tidak adil bila dilihat dari tidakannya yang mengambil hak rakyat.

Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri pernah mengatakan pada bulan maret bahwa para oknum yang melakukan kasus korupsi untuk dihukum mati. Penolakan pun terjadi dari berbagai kalangan, salah satunya adalah  dari Institute for Criminal Justice (ICJR).

Kasus korupsi di negeri ini selalu tak pernah padam. Bahkan dua tahun terakhir masyarakat menilai kasus korupsi terus meningkat. Ini berdasarkan hasil dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terhadap tren persepsi publik tentang korupsi di Indonesia. Hasilnya 45,6 persen responden menilai korupsi Indonesia meningkat dalam 2 tahun terakhir. Sebanyak 45,6 persen masyarakat menyatakan korupsi meningkat, 23 persen warga mengatakan korupsi menurun dan sebanyak 30,4 persen menganggap korupsi tidak mengalami perubahan. (news.detik.com, 6/12/2020)

Dari pengalaman sebelumnya seperti tak pernah selesai kasus korupsi dalam sistem demokrasi ini. Disamping  pencegahan yang kurang dan tidak ada hukum yang membuat jera. Menjadikan para pelaku korupsi bebas berkeliaran. Tingginya modal untuk pemilu bagi pejabat negara disinyalir menjadi alasan mereka melakukan korupsi. Ditambah lemahnya hukum yang mereka buat sendiri.

Solusi tuntas pemberantasan korupsi terletak pada pencegahan dan pemberantasan tuntas korupsi. Pada dasarnya, langkah utama dan paling awal adalah menghapus ideologi kapitalis-demokrasi itu sendiri. 

Korupsi dalam syariat Islam disebut dengan perbuatan khianat. Orangnya disebut khaain, termasuk di dalamnya adalah penggelapan uang yang diamanatkan atau dipercayakan kepada seseorang. Tindakan khaain ini tidak termasuk definisi mencuri (sariqah) dalam syariat islam, sebab definisi mencuri (sariqah) adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam. Sedangkan khianat ini bukan tindakan seseorang mengambil harta orang lain, tapi tindakan pengkhianatan yang dilakukan seseorang, yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada seseorang itu. 

Hukuman bagi pelaku korupsi adalah tazir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sanksinya mulai dari yang ringan berupa teguran sampai yang paling berat yaitu hukuman mati. Tergantung dari jenis dan kadar korupsinya.

Untuk mencegah kasus korupsi agar tak terulang lagi Islam memberikan langkah preventif (pencegahan), yaitu:

Pertama, perekrutan pejabat negara berdasarkan profesionalitas dan integritas. Disini harusnya bersyaksiyah Islam, yaitu mempunyai kepribadian Islam yang kuat. Bukan berdasarkan hubungan keluarga.

Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparatur negara. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh para Khalifah pada masa dulu.

Ketiga, Islam melarang menerima suap dan hadiah pada aparatur negara.

Keempat, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang cukup kepada aparatur negara.

Kelima, Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara di awal dan akhir jabatan. Jika ada yang melebihi ambang batas negara, maka negara boleh menyita kelebihan itu dan dikembalikan kepada rakyat.

Keenam, adanya teladan dari pimpinan. Artinya pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang diperbuatnya dan menjadi teladan bagi rakyatnya.

Ketujuh, masyarakat dan negara menjadi kontrol atas perilaku pejabatnya. Jika ada penyelewengan hukum langsung boleh diberi muhasabah.

Jika masih saja langkah pencegahan itu dilanggar maka negara berhak memberlakukan tazir kepada pelaku korupsi, sesuai dengan besaran kasusnya.[]

Oleh: Meita Ciptawati

Posting Komentar

0 Komentar