Makelar Proyek, Mampukah Demokrasi Menjadi Solusi?




"Sebaik-baik menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga". Begitulah kiranya peribahasa yang tepat untuk menggambarkan bahwa siapapun yang melakukan kecurangan aroma busuknya akan terungkap juga. 

Indonesia secara geografis terdiri dari sebagian besar perairan, tentu saja memiliki komoditas kekayaan laut Indonesia yang sangat melimpah. Namun, kekayaan SDA yang melimpah berbanding terbalik dengan kondisi rakyat mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. 

Dilansir dari, KOMPAS.com, 26/11/2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Hal tersebut menambah panjang deretan kasus suap yang terjadi dikalangan pejabat negara, dengan otoritas kebijakan yang dimilikinya. Kekecewaaan rakyat tak hanya sebatas sekelumit persoalan beban ekonomi. Namun, lebih pada pengkhianatan para pejabat negara baik pusat maupun daerah. 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020. Tersangka yang ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18,1 triliun. (KOMPAS.com, 29/9/2020)

Penyalah gunaan jabatan didukung dengan paradigma kapitalis, menjadikan tingkat keimanan dan kontrol masyarakat yang lemah menjadi sebab berbagai kasus korupsi terjadi. Kapitalisme memberikan pengaruh gaya hidup matrealistis, maka tak heran kebijakan yang ditetapkan hanya menguntungkan pribadi dan para cukong pendukung saat pemilihan. 

Mahalnya biaya pemilu dalam sistem Demokrasi, menjadi sebab aktivitas politik tak lebih dari politik transaksional balas budi. Alih-alih untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun justru membawa rakyat makin terpuruk pada lembah nestapa.

Maka, makelar proyek pun tak bisa terhindarkan. Gaji yang diberikan oleh negara tampaknya tak cukup memenuhi isi kantong para pejabat. Gratifikasi jabatan menjadi hal biasa, demi memenuhi hasrat matrelistik. 

Tak ada yang bisa diharapkan dalam sistem Kapitalisme-Demokrasi untuk mengatasi berbagai kasus suap, karena asas kapitalis adalah asas manfaat. Umat Islam sejatinya harus menyadari, bahwa Kapitalisme merupakan sumber petaka bagi dirinya dan negeri ini. 

Islam memandang tindakan grartifikasi jabatan adalah bentuk keharaman, hal itu sama dengan risywah. Sebagaimana kisah pasa masa Rasulullah, Ibn Utbiyyah, ketika menyerahkan hadiah kepada Nabi Saw. seraya baginda menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat:

"Aku telah mengutus seseorang untuk menjadi petugas, lalu ia datang membawa hadiah, seraya mengatakan, "ini untuk-Mu dan ini untukku". Tidakkah sebaiknya dia duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu dia perhatikan, apakah dia akan mendapatkan hadiah. 

Adapun Islam memiliki solusi teknis dalam mengatasi makerlar proyek dilakukan oleh pejabat. Jika suap dilakukan oleh pejabat di bawah pemimpin negara, maka sebagai kepala negara berhak membatalkan proyek tersebut agar menghentikan penyimpangan.

Namun apabila kepala negara tidak mengetahui, maka pejabat lain yang tahu, parpol, atau masyarakat bisa mengadukan kepada kepala negara untuk diambil kebijakan menghentikan pelanggaran tersebut. 

Jika kepala negara tidak menghentikan pelanggaran itu, maka pejabat lain yang tahu, parpol, atau masyarakat bisa mengajukan kasus ini kepada Mahkamah Madzalim. Sehingga Mahkamah Madzalim yang akan menghentikan tindakan makelar proyek tersebut. 

Kepala negara harus didukung pula 
dengan sistem pemerintahan yang tak akan menjadikan politik transaksional sebagai jalan membuat kebijakan, yaitu sistem khilafah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan khalifah sebelumnya. 

Sistem perpolitikan yang berorientasi pada keimanan dan ketakwaan, sehingga terbangun individu yang bertakwa serta masyarakat rabbani. Menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai poros hidup masyarakat, kontrol sosial pun senantiasa berjalan dengan baik. 

Menerapkan sistem Islam kaffah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Dengan begitu Islam sebagai Rahmat bagi selurih alam akan terwujud dengan sempurna serta mewujudkan umat yang terbaik.[]

Oleh: Sri Astuti Am.Keb (Aktivis Muslimah Peduli Negeri) 

Posting Komentar

0 Komentar