Lobster pun Dikorupsi, Inikah Wajah Demokrasi?



"Tindak pidana korupsi tidak hanya sebuah kejahatan terstruktur, namun juga “penyakit” akut sebuah negara yang jika tidak diobati akan terus menjalar dan merusak bangsa dari dalam." (Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Dr. Oce Madril).

Susi sejak tak lagi menjabat di KKP memang vokal dalam menyerukan penolakannya jika benur diekspor di era Edhy Prabowo. Selama menjabat, Susi secara tegas melarang praktik tersebut. Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster, yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri. 

Sementara, di era Edhy, aturan larangan ekspor benur dicabut melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia (CNNIndonesia, 28/11/20).

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan, kasus dalam perizinan ekspor benih lobster menunjukkan selama ini KKP hanya fokus kepada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas lainnya sektor kelautan dan perikanan nasional. Masih menurut beliau, bahwa sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha pada masa krisis seperti saat ini (m.akurat.co, 27/11/20). 

Lagi, korupsi terjadi di negeri ini oleh jajaran menteri. Seperti tak ada habisnya drama korupsi oleh pejabat negeri, alibi tak sengaja, kecelakaan dan kesalahan dipertontonkan dengan muka telanjang di hadapan rakyat. Padahal, seharusnya sebagai wakil rakyat mereka memberi teladan dan prestasi yang baik. Di tengah pandemi masih sempat melakukan korupsi, padahal nakes berjibaku menghadapi korban covid-19 walau nyawa taruhan mereka.

Dalih ekspor lobster katanya pembudidayaan, membantu nelayan dan ada pemasukan untuk negara. Hingga ada ungkapan, agar "every body happy". Karena semasa Susi menjabat di KKP tak memberikan keuntungan bagi nelayan dan negara. Namun, benarkah faktanya demikianl?

Menurut Peneliti dan pegiat perikanan, penangkapan benih lobster atau benur dari alam untuk kemudian dijual ke luar negeri akan berdampak buruk bagi lingkungan. Tidak meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan berpotensi menimbulkan praktek kecurangan. Sementara menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Bayu Witara, keran ekspor benur yang dibuka oleh Menteri KKP Edhy Prabowo, membuat harga jatuh tajam menjadi hanya ribuan rupiah per ekor sementara ketika di luar negeri ratusan ribu. Tujuan mensejahterakan nelayan pun tidak tercapai

Dari sisi lingkungan, menurut LIPI, pengambilan benur dari alam liar merupakan 'jalan pintas' untuk mendapatkan keuntungan besar yang merusak ekosistem dan populasi lobster di laut (BBCNews, 25/11/20). Jadi, dari mana "every body happy" jika faktanya demikian. Lalu, mengapa kasus korupsi sering terulang dalam sistem demokrasi?

Hal ini semakin memperkuat lemahnya aturan yang dibuat oleh manusia dan memperlihatkan wajah buruk demokrasi. Tak jelas tata kelola mengenai kelautan, berganti menteri berganti aturan sesuai kepentingan dengan dalih untuk rakyat dan negara. Nyatanya, sesuai kepentingan corporat yang memiliki modal. Selain itu, asas sistem kapitalisme saat ini adalah sekuler yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Tujuan kehidupan semata mendapat materi sebesar-besarnya tak peduli halal-haram, walau harus mengorbankan rakyat kecil.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mendapatkan jabatan dalam sistem demokrasi penuh pengorbanan dan perjuangan. Tak sedikit materi yang sudah dikeluarkan, maka ketika menjabat prioritas utama tak lagi untuk kepentingan rakyat tapi bagaimana agar 'balik modal' dan mengatasnamakan rakyat. Karena modal yang mereka terima atas bantuan para korporat, tentu dengan loby-loby politik.

Sehingga dapat memuluskan jalan para korporat berlenggang dan berkuasa di negeri ini. Para pejabat tak berdaya, karena jika tak membalas budi jabatan itu akan hilang dengan sekejap mata. Jadi, selama lima tahun menjabat yang ada dalam fikiran adalah memuaskan nafsu para korporat agar balik modal. Maka tak heran jika celah korupsi selalu ada, karena bukan keimanan yang menjadi dasar mereka menjabat untuk mewakili dan mengurus rakyat.

Sistem pun mendukung dan memfasilitasi para pejabat melakukan apa saja tanpa peduli halal-haram, karena sekuler telah merasuk ke dalam jiwa mereka. Ini lah buah diterapkan demokrasi, bukan hanya merusak lingkungan, tapi merusak keimanan seseorang. Akan kah dipertahankan jika diterapkannya hanya untuk merusak?

Islam memiliki konsep yang jelas, setiap individu baik pejabat atau rakyat didorong untuk taat dan patuh pada Allah. Aktifitas amar makruf nahi munkar dilakukan sehingga ada kontrol masyarakat. Negara memiliki sistem sanksi yang jelas dan tegas, ada fungsi jawabir dan jawazir. Efek jera dan penebus dosa jika sudah dihukumi aturan Allah di dunia maka di akhirat terbebas. Pemimpin adalah pelayan rakyat, melakukannya atas dasar keimanan dengan senata mengharap ridha Allah.

Kelautan di dalam Islam masuk pada kepemilikan umum, maka akan dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat bukan untuk para korporat. Kemudian menjadi salah satu pemasukan negara di Baitul Mal, tidak akan ada praktik korupsi karena keimanan menjadi self kontrol. Kesejahteraan sudah menjadi tanggung jawab negara dan hak rakyat. Bagaimana mau korupsi, jika kesejahteraan saja sudah terpenuhi?

Semua diatur dengan baik, lalu apakah tetap ada potensi manusia melakukan kesalahan? Ada, karena tabiat manusia adalah tempat salah dan lupa. Namun, dapat diminimalisir dengan baik karena aturan yang ada bersifat tegas dan semata karena Allah melaksanakan aturan tersebut. Jadi, hanya aturan dari Allah yang Maha Sempurna yang akan mensejahterakan dan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Mari kita memperjuangkannya dan menjadi bagian di dalamnya, hingga layak mendapat ridha dan jannah-Nya. Allahu A'lam Bi Ash Shawab.[]

Oleh: Sherly Agustina, M.Ag
(Kontributor media dan pemerhati kebijakan publik)

Posting Komentar

0 Komentar