Liberalisasi Komodo di Jurassic Park


Upaya pemerintah untuk menyulap pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep Geopark, menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak. Mulai dari pemerhati lingkungan hingga pengguna media sosial. Ini terlihat setelah mencuatnya #savekomodo dan #selamatkankomodo di jagat twitter.

Kritik dan penolakan juga datang dari ketua Formapp Mabar, Aloysius Suhartim Karya. Ia menyatakan bahwa rencana pembangunan sarpras pengembangan Amenitas Pariwisata oleh Presiden Jokowi di Pulau Rinca sangat bertentangan dengan keberadaan "Loh Buaya" sebagai bagian utuh integral kawasan konservasi Taman Nasional Komodo (TNK). "Kawasan Loh Buaya" tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi sejak 1980 untuk melindungi biodiversitas ekosistemnya", katanya kepada Voxntt.com. 

Menurutnya rencana pembangunan sarpras Geopark oleh Presiden Jokowi ini adalah rencana yang didikte oleh pemburu rente, sehingga kekayaan alam TNK diekstraksi dengan dalil G20 dan ASEAN Summit. 

Apakah ini demi memuaskan syahwat kapitalis? Pasalnya, meskipun penolakan berdatangan dari berbagai pihak, namun tidak menggetarkan ambisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk tetap mempromosikan taman nasional Komodo ini. Alasannya karena komodo adalah salah satu dari tujuh keajaiban dunia, sehingga memiliki nilai jual tinggi. 

Rasanya apa-apa serba dibisniskan di negeri ini. Pemerintah seakan tidak pernah kecolongan untuk melirik sektor apa lagi yang bisa mereka jual. Saking rakusnya, habitat komodo pun diembat dengan dalih mengentaskan kemiskinan warga Flores. 

Namun pada kenyataanya, semua ini demi kepentingan para investor. Liberalisasi sumber daya alam ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini. Kerakusan pemerintah ini akibat pemikiran kapitalisme yang bercokol di negeri ini. 

Ideologi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini membuat pemerintah materialistik, yang menjadikan materi sebagai tolok ukur segala sesuatu. Maka tak heran segala yang bermanfaat bisa dijual dan dieksploitasi. 

Namun, berbeda jika di dalam Islam. Islam adalah ideologi yang telah Allah tetapkan aturan untuk menjamin kesejahteraan, keadilan dan keberkahan untuk kehidupan manusia, tidak terkecuali aturan terkait sumber daya alam. Dalam pandangan Islam sumber daya alam adalah potensi sumber daya yang terkandung di dalam bumi air maupun di udara yang digunakan sebagai sarana untuk menunjang kehidupan manusia di dunia sekaligus menjadi sumber penghidupan mereka.

Syariat Islam telah menetapkan bahwa sumber daya alam merupakan salah satu jenis harta kepemilikan umum yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim. Seluruh kaum muslim diperbolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. 

Dalam islam ada tiga jenis kepemilikan umum. Pertama sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik dan lain-lain.

Kedua, kekayaan yang asalnya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal lapangan, masjid dan lain-lain. 

Ketiga, barang tambang (sumber daya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat seperti emas atau besi, cair seperti minyak bumi atau gas seperti gas alam. 

Kepemilikan umum kategori satu dan dua diatas, individu masyarakat memanfaatkannya secara langsung seperti mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian atau menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum. Negara berperan mengawasi pemanfaatan milik umum ini agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Sedangkan kepemilikan umum yang kategori ke-3, pengelolaannya langsung di bawah kendali negara. Kekayaan umum kategori ini tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat, karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi serta biaya yang besar. Maka syariat menetapkan negara yang berhak mengelola dan mendistribusikan barang tersebut.

Dalam aktivitas pengelolaan negara akan memetakan wilayah-wilayah yang potensial akan sumber daya alam dan tidak mengizinkan ada pemukiman warga di sekitar area tersebut. 

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dilakukan disesuaikan dengan proses analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta tidak berlebihan, sehingga tidak merusak lingkungan dan alam tetap terjaga kelestariannya.

Selain itu, islam menetapkan suatu kawasan tertentu dari sebagian milik umum  untuk dilindungi negara yang disebut hima. Seperti hutan yang dilindungi untuk kemaslahatan rakyat, baik fungsi lingkungan ataupun untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi demi pendapatan negara contohnya hutan taman industri.

Seluruh hasil pengelolaan sumber daya alam akan dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal yang akan dimanfaatkan dan didistribusikan untuk kemaslahatan umat. Ini sebagaimana sabda rasulullah SAW; kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api. (HR.Abu Dawud dan Ahmad).

Dengan demikian, sumberdaya alam berupa barang tambang, hutan, padang rumput, sungai, danau dan laut adalah milik umum yang tidak boleh diserahkan kepada individu dan  swasta, tapi dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat.

Maka, selama Negeri Ini masih menerapkan sistem kapitalisme demokrasi kekayaan negeri ini akan melayang satu demi satu ke tangan pemilik modal. Mereka tidak peduli jika eksplorasi dan eksploitasi itu dapat merusak alam dan keanekaragaman hayati. 

Sudah saatnya umat Islam mencari solusi alternatif, meninggalkan sistem ekonomi kapitalis demokrasi yang rusak ini dan menggantinya dengan sistem Islam yang jelas-jelas mampu memberikan rahmatan lil alamin. Wallahu'alam Bishowab.[]

Oleh: Zulaikha
(Mahasiswi IAIN Jember dan Aktivis Muslim)

Posting Komentar

0 Komentar