Larangan Reklamasi Batal, Jadi Kemenangan Sang Kapital?


Perpanjangan izin reklamasi Pulau G di pesisir Jakarta Utara menuai kontroversi. Pasalnya reklamasi Pulau G yang semula tak akan diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan kini harus diperpanjang lantaran keputusan Mahkamah Agung (MA). MA menolak Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.

Sengketa tersebut bermula ketika PT. Muara Wisesa Samudra yang bertindak sebagai pengembang Pulau G menggugat Anis. Perkara tersebut terdaftar pada tanggal 16 Maret 2020 yang tak kunjung menerbitkan perpanjangan izin reklamasi. Dalam gugatan tersebut PT. Muara Wisesa Samudra meminta Majelis Hakim PTUN agar Anis segera menerbitkan perpanjangan izin reklamasi. Dan pada tanggal 30 April 2020 Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut. Kemudian Pemprov DKI Jakarkan mengajukan PK atas putusan PTUN pada tanggal 15 Oktober 2020 namun PK tersebut dinyatakan ditolak dan Anis tetap harus menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

Padahal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan melarang reklamasi dibuat berdasar kajian ahli dan mengakomodir aspirasi rakyat, namun dibatalkan oleh lembaga yudikatif yang terlihat lebih memihak korporasi. Reklamasi Pulau G jika tetap diteruskan maka akan berdampak pada keamanan lingkungan sekitar seperti ekosistem pesisir, memperbesar resiko banjir dan membahayakan objek vital nasional contohnya pembangkit listrik, kabel bawah laut dan lainnya. Tak hanya kerusakan ekosistem, reklamasi juga pasti membuat para petani laut kehilangan penghidupan mereka. 

Pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam demokrasi yang diklaim untuk menghindari otoriter justru salah satu cara memastikan tercapainya kepentingan korporasi. Dimana para pemegang modal besar dapat mencapai keinginan mereka untuk mendapatkan keuntunan sebesar mungkin dengan dibantu pejabat negeri. Hal ini menegaskan bahwa dalam demokrasi suara terbanyak hanya dipakai bila sejalan kepentingan korporasi. Tak ayal jika memang demokrasi adalah produk dari ideologi kapitalisme. Dimana sistem ini hanya melahirkan kecacatan aturan, melahirkan para pejabat bermental korup dan memihak pada para korporat bermodal besar. Dan sudah saatnya kita membuang jauh sistem ini dan menggantinya dengan sistem Islam.

Dalam Islam peraturan sejatinya berasal dari sang pembuat hidup yakni Allah SWT. Dimana kebijakan-kebijakannya selalu memberi kemaslahatan bagi umatnya. Dalam Islam Negara haruslah menjamin kehidupan rakyat agar hidup secara nyaman, tentram dan aman. Oleh karena itu negara haruslah membuat aturan yang menjamin lahirnya kebijakan yang bebas akan kepentingan salah satu individu. Islam melarang adanya praktek kecurangan di dalam korporasi, yang mana setiap kegiatan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat akan selalu diawasai. 

Tak hanya itu saja, negara juga akan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggaran–pelanggaran yang terjadi. Sehingga rakyat yang menjadi objek utama negara pasti akan menikmati hidup dengan damai dan tentram atas peraturan yang tercipta dari negara yang menerapkan aturan Allah SWT tersebut. Karena bagi Islam kedaulatan hanyalah di tangan hukum Syari’at maka sudah seharusnya kita menerapkannya.[]

Oleh: Deny Rahma 
(Anggota Komunitas Setajam Pena)

Posting Komentar

0 Komentar