Lalainya Pemimpin Terhadap Rakyatnya


Masyarakat kembali dikejutkan dengan berita seorang ibu yang membunuh ketiga anak kandungnya di Nias Utara berinsial MT meninggal dunia di RSUD Gunungsitoli, Sumatera Utara pada Minggu pagi 13 Desember 2020, sekitar Pukul 06.10 WIB. Usai membunuh, wanita berusia 30 tahun itu sempat beberapa kali coba bunuh diri, namun berhasil digagalkan. "Tersangka MT dinyatakan oleh dokter umum piket RSUD Gunungsitoli telah meninggal dunia di RSUD Gunungsitoli," ungkap Perwira Urusan Hubungan Masyarakat (Paur Humas) Polres Nias, Aiptu Yadsen Hulu, kepada wartawan, Minggu siang 13 Desember 2020. (www.viva co.id)

Disaat rakyat hidup dalam kesusahan, pemerintah dengan teganya melakukan Pilkada serentak dengan memakan biaya yang tidak sedikit. Jika biaya pilkada dialihkan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dialami rakyat saat ini mungkin akan lebih bermanfaat. Sehingga kasus seperti yang terjadi di Nias Utara bisa dicegah dan kasus seperti ini tidak akan terus terulang dengan motif yang sama karena kelaparan. Namun berharap solusi pada demokrasi hanyalah ilusi. Faktanya, tak akan pernah ada keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. 

Sementara rakyat bertahan hidup dengan kelaparan dan kemiskinannya, seorang pejabat dengan teganya korupsi dana bansos yang seharusnya diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Hak rakyat yang harusnya diterima masyarakat yang membutuhkan justru dinikmati para aparat dan pejabat negara yang notabene sudah mendapatkan gaji yang sangat besar dengan cara yang tidak halal, yaitu korupsi. Rakyat selalu disuguhi arogansi dari para penguasa saat ini yang hampir semua kebijakannya tidak ada yang memihak kepada rakyat.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad membeberkan, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2021 diperkirakan naik seiring dengan wabah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini.

Menurut perhitungan Indef, tingkat kemiskinan akan bertambah 10,5 persen di 2021. Masyarakat miskin diproyeksi bertambah sekitar 1 juta jiwa, sehingga total masyarakat miskin diperkirakan mencapai 28,37 juta jiwa. "Asumsinya, program Pemulihan Ekonomi Nasional tidak cukup kuat menahan laju penurunan konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin," jelas Tauhid dalam Tauhid dalam Webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Senin (23/11/2020). (www.Liputan6.com)

Jika kasus kemiskinan ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan ada ribuan kasus seperti di Nias Utara. Inilah wujud kegagalan demokrasi dalam mengurus urusan rakyat. 

Berbeda saat Islam diterapkan hampir tidak ada warganya yang mengalami kemiskinan seperti yang terjadi di masa-masa kekhilafahan. Negara menjadi pengurus bagi urusan umat, memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Allah SWT juga memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw bersabda:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ

"Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu." (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).

Rasulullah saw juga bersabda:

أَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ

"Penduduk negeri mana saja yang di tengah-tengah mereka ada seseorang yang kelaparan (yang mereka biarkan) maka jaminan (perlindungan) Allah terlepas dari diri mereka." (HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah).

Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda:

فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).[]

Oleh: Lutfiatul Khasanah

Posting Komentar

0 Komentar