Koruptor Tidak Dihukum Mati, LBH Pelita Umat: Ada Ketidakadilan



TintaSiyasi.com-- Menanggapi banyaknya kasus korupsi di Indonesia, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H memandang seperti ada ketidakadilan.

"Saya memandang bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak dihukum mati. Saya berpandangan bahwa seperti ada ketidakadilan," tuturnya dalam acara Islamic Lawyer Forum (ILF): Hukuman Mati Bagi Koruptor, Pantaskah?, Selasa (29/12/2020) di kanal YouTube LBH Pelita Umat.

Menurutnya, hukuman mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Pertama, hukuman mati terhadap koruptor saya pesimis sekali itu bisa dilakukan. Kedua, sedang dikembangkan pendekatan secara perdata bagi pelaku koruptor.

"Penegakan perdata yang dimaksud adalah misalnya korupsi 3 triliun dengan bukti permulaan. Maka ditanya, 'anda mau tidak mengembalikan uang 3 triliun itu?' misalkan begitu. Untuk tahapan perdata ada tiga, saya akan cerita pada tahapan pertama, ada yang disebut dengan mediasi penal. Kedua, clear bargaining.
Ketiga, hukum peradilan," bebernya.

Ia mengatakan, justru saat ini banyak yang berkembang pendekatan-pendekatan yang seperti itu ketimbang pendekatan pidana, pendekatan pidana dalam konteks hukum mati.

"Kenapa begitu? Karena saat ini perspektif (cara pandang) adalah bahwa negara telah rugi tiga triliun, misalnya kalau korupsinya 3T gimana caranya uang 3T itu kembali lagi. Saat ini ada cara pandang seperti itu yaitu istilahnya mengembalikan keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi. Ada yang menyatakan bahwa pendekatan sebelum proses masa persidangan melalui pendekatan pasal," ungkapnya.

"Pertama, dilakukan mediasi, jika berani mengembalikan secara sukarela maka pidana tetap lanjut tapi tuntutan pidananya lebih ringan, misalnya tuntutan pidana yang mestinya 12 tahun misal dituntut cukup dua tahun. Karena dia sudah secara sukarela mengembalikan 3 triliun yang sudah dikorupsi (misalnya begitu)," ujarnya.

Selanjutnya ia menjelaskan yang kedua, saat ini dikembangkan yang disebut clear bargaining. Menurutnya, clear bargaining artinya sebuah tahapan dalam persidangan hakim, misalnya beberapa teori yang pernah ada di negara lain, yang memberikan kesempatan untuk negoisasi terhadap terdakwa, apakah mau menyerahkan sukarela uang yang telah dikorupsi atau tidak. 

Ia menambahkan, kalau misalkan bersedia menyerahkan, maka dalam konteks penertiban teorinya disaksikan oleh hakim, bahwa terdakwa bersedia mengembalikan seluruh kerugian negara yang telah diambilnya. Sehingga tambahnya, terdakwah korupsi sekian bisa dituntut hukuman perdata ringan.

"Ketiga, pendekatan perdata. Jadi, setelah dipidana misalnya begitu, baru kemudian digugat teknik perdata, jadi saat ini sedang berkembang teori-teori yang mengembangkan HAM demikian," tandasnya.

"Oleh karena itu, terkait hukuman mati saya pikir untuk Indonesia bagi pelaku tindak pidana korupsi sangatlah tidak mungkin begitu faktanya," pungkasnya.[] Amah Muna

Posting Komentar

0 Komentar