Koruptor Semakin Horor, Buah Demokrasi Sekuler




Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berkelit-kelit dahulu, jadi koruptor kemudian. mungkin begitu peribahasa yang layak disematkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan korupsi dalam bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos). Menteri Sosial Juali Peter Batubara bahkan turut ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga menerima fee dengan total Rp17 miliar dari potongan Rp10 ribu per paket sembako. (Merdeka.com 11/12/2020).

Tingginya angka penyebaran corona tidak menyurutkan para koruptor yang kian horor. Faktanya selama beberapa bulan terakhir  media terus memberitakan banyak  kalangan menteri maupun pejabat yang terjerat kasus suap. Mereka  juga terpapar  kasus korupsi dalam negeri ini.

Dimana ada padang disitu ada belalang, Dimana ada air ada pula ikan berenang : setiap ada mata anggaran negara, pasti ada yang korupsinya. Dimanapun dia menjabat uang itu masih membuat mata berwarna hijau bagi para pemuja  dan pendukung sistem demokrasi saat ini.  Alih alih dipilih untuk memudahkan urusan rakyat malah berkhianat. Bagaimana mungkin mereka tega menggarong uang rakyat saat situasi pandemi? 

Demokrasi melahirkan sistem sekuler akut. Aspek agama dalam hal ini islam, tak layak masuk kedalam urusan pengaturan negara. Sementara kedaulatan yang berkaitan dengan hukum berada ditangan rakyat. Ada kebebasan untuk merubah dan membuat hukum sesuai keinginan rakyat. 

Sejatinya kedaulatan itu ada pada hukum syariah. Sedangkan islam bukan sekedar agama ritual yang hanya mengatur masalah ritual ibadah saja, melainkan darinya terpancar sebuah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor marak koruptor. Mereka memanfaatkan akses kekuasaan yang dimiliki untuk keuntungan pribadi. kemewahan selagi berkuasa. Jika bisa tidak habis tujuh keturunanya. Tanpa memikirkan berapa banyak kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi yang dia lakukanya. 

Sementara itu uang rakyatlah yang menjadi sasaran. Kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat malah diembat. Semua demi kepentingan pejabat. Nasib rakyat  makin melarat. 

Biaya dalam Kontes politik demokrasi yang sangat mahal mulai dari masa kampanye saat pencalonan hingga pemilu itu sendiri. bayaran untuk dukun politik hingga orang yang hendak mengkritik. Jadi  dari sini wajarlah jika sistem demokrasi melahirkan praktik politik kotor syarat kepentingan. 

Sehingga siapapun pemimpin yang berkuasa pasti ingin mencari keuntungan pribadi guna balik modal kursi jabatan. Tanpa memikirkan halal ataukan haram dalam mendapatkan keuntungan dalam kekuasaan. Korupsi dan kasus suap adalah salah satu jalan mengembalikan modal secara instan. inilah contoh bentuk kejahatan akibat kegagalan sistem demokrasi sekuler.

Demokrasi hanyalah kedok untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya

Demokrasi menyerahkan kedaulatan pada manusia sebagai legislator pembuat hukum. Sudah tentu bersifat subjektif dalam penegakan hukum untuk para koruptor. Berbeda dengan sistem islam yang mengedepankan hukum syariat. Aturan yang  bersumber dari Allah SWT.

Korupsi tidak terbatas pada masalah yang berkaitan dengan faktor individu semata melainkan kejahatan sistemik. Untuk itu dibutuhkan solusi tuntas dalam bentuk perubahan sistem yang shahih yakni sistem Islam. Sistem Islam akan menindak tegas para pelaku koruptor. Hukum yang dipakai bersifat adil dan tidak memandang dari kalangan apa si pelaku.

Melalui kewenangannya, seorang khalifah akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap harta yang dimiliki. Kesesuaian gaji dengan kekayaan yang dimiliki serta memberlakukan hukuman sesuai kadar kejahatan yang dilakukan untuk menimbulkan efek jera. 

Selain itu Khalifah juga dapat memberlakukan hukum cambuk, penyitaan terhadap harta hasil korupsi, pemberitaan terhadap pelaku melalui media massa, pengasingan bahkan hukum kurungan dan hukuman mati. Namun semua itu hanya akan terwujud dengan diterapkannya hukum syariah kaffah melalui sistem Khilafah.

Maka dari itu bagi yang merindukan indonesia bebas korupsi wajib memperjuangkan penerapan syariah dalam bingkai daulah khilafah. Wallahu A'lam bishowab.[]

Oleh: Ummu Dzakiyah

Posting Komentar

0 Komentar