Korupsi Tumbuh Subur, Islam sebagai Solusi Hakiki



Pandemi belum juga usai, namun masalah baru banyak yang bermunculan, mulai dari krisis ekonomi, maslah papua, pulau komodo hingga masalah yang baru ini yakni masalah korupsi. Bukan negeri +62 namanya kalau tidak ada masalah masalah di dalam masalah. 

Kasus korupsi bukan hal baru di negeri ini, karena seperti yang kita ketahui baru 10 hari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan menteri 
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dengan dugaan korupsi dalam ekspor benur pada Rabu, 25 kemaren (kompas.com 25/11/2020) 

Namun kini KPK telah menangkap Menteri Sosial (Mensos) Julian P. Batubara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bansos covid-19. Selain Menteri Sosial, KPK dikabarkan telah menetapkan empat orang tersangka lainnya yang diduga ikut menikmati aliran dana sebesar Rp 17 miliar tersebut (Pikiranrakyat 6/12/2020).

Masa pandemi yang seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak, lebih-lebih para penguasa. Bukannya mencari cara untuk menyelamatkan nyawa rakyat, Ini malah mengambil celah untuk korupsi. Sungguh tak punya hati. 

Kasus korupsi semakin kesini semakin menjadi-jadi. Dikutip dari tribunnews.com (13/11/2020), jumlah pelaku korupsi 297 dari pihak swasta, 257 dari anggota DPR dan DPRD, 255 dari eselon I, II dan III, walikota dan bupati 119 orang, kementerian dan lembaga (28), hakim(22), gubernur (21), pengacara (12), jaksa (10), komisioner (7), korporasi (6), duta besar (4) dan polisi (2).

Selain itu, kita bisa lihat dalam data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019 kasus korupsi dalam lingkup penyuapan mencapai 661 kasus. Ini menandakan begitu suburnya koruptor di Indonesia. Dengan segala macam tuntutan dan dorongan dari pihak yang memaksa para koruptor untuk mengambil yang bukan haknya.

Berbagai polemik yang terjadi di negeri ini seakan terus bermunculan dari satu masalah yang belum tertuntaskan, kemudian lahirlah masalah baru yang makin rumit. Mulai dari pandemi covid-19 yang belum terselesaikan, utang negara yang mengunung, resesi ekonomi sangat memburuk, kemiskinan yang semakin meningkat, pencurian sumber daya alam, hingga kasus korupsi yang semakin hari tumbuh subur. 

Semua ini sebabkan karena sistem yang diterapkan di negeri ini adalah sistem demokrasi kapitalis. Sistem yang memisahkan peran agama dari kehidupan, maka lahirlah individu-individu yang membuat aturan berdasarkan akal manusia yang lemah. Iman para pejabat pun lemah, mudah goyah bahkan bisa runtuh bila ada ajakan dan ancaman bila tidak ikut korupsi. 

Di Samping itu, kekuasaan dalam sistem ini berbiaya sangat tinggi, sehingga mereka membutuhkan dana dari para pemilik modal agar bisa meraih kekuasaan. Maka setelah berkuasa, para pejabat akan cenderung untuk melakukan tindak korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan modal. 

Selain itu, penegakkan hukum yang ada di negeri ini tidak mampu membuat jera, khususnya para pelaku bahkan membuat para pelaku korupsi semakin bertambah. Belum lagi undang-undang yang ada semakin membuat seolah korupsi ini diberikan celah yang pada akhirnya para pelaku justru akan semakin meningkat meskipun hukum bagi para koruptor sudah di legalisasi. 

Jadi pergantian pemimpin saja tidak mampu menyelaskan masalah korupsi, sebagaimana yang difahami masyarakat. Karena kasus korupsi bukan hanya terletak pada individunya, namun semua karena sistem yang diterapkan di negeri ini adalah sistem yang rusak dan merusak. 

Kasus korupsi di negeri ini sebenarnya bisa diminimalisir bahkan di akhiri jika sistem yang diterapkan adalah sistem yang shahih, yaitu sistem islam. Sebab dalam sistem islam, sistem pemerintahanya dibagun berdasarkan aqidah islam dan hukum yang diterapkan berdasarkan hukum Allah. Karena kedaulatan hukum berada ditangan Allah SWT. 

Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat Yusuf ayat 40, yang artinya:
"Sesungguhnya hukum itu hanya memiliki Allah" (TQS. Yusuf:40) 

Maka hukum yang berlaku hanya hukum Allah SWT yang terkandung dalam Al Qur'an dan Al Hadis. Hukum Allah tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat direvisi dan di otak-atik sesuai dengan kepentingan manusia sebagaimana aturan sistem demokrasi sekarang. 

Penerapan sistem ini, butuh institusi pemerintahan yang disebut Khilafah, yakni sebuah institusi negara yang akan menerapkan sistem Islam secara kaffah dengan landasan ketaqwaan kepada syariat Allah swt.

Dengan sistem Islam, umat bisa keluar dari sistem buatan akal manusia yang terbukti rusak dan merusak. Dan hidup pun menjadi berkah di bawah naungan rida Allah SWT. "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Surah al-Maidah [5]: 50).

Wallahu’alam Bishshawab.[]

Oleh: Zulaikha (Mahasiswi IAIN Jember dan Aktivis Muslimah) 

Posting Komentar

0 Komentar