Korupsi Produk Asli Demokrasi


Memalukan, inilah wajah buruk demokrasi. Selain terkenal berbiaya mahal dan suka PHP (Pemberi Harapan Palsu), demokrasi tidak pernah absen dari kasus korupsi. Hal ini telah nampak dari perilaku anggota dewan yang doyan menggerogoti uang rakyat sendiri.

Di negeri ini ditemukan bahwa 1 dari 3 responden mengaku pernah ditawari untuk menjualbelikan suaranya ketika Pemilu (tirto.id, 4/12/2020). DPR sebagai sarang korupsi bukanlah fenomena baru. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, setidaknya 586 anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Hal ini diperkuat dengan data dari Lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang merilis hasil survei terbaru bertajuk Global Corruption Barometer 2020. Berdasarkan survei tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi lembaga paling korup sepanjang 2020.

Entah harus berapa kali lagi kasus korupsi terjadi hingga menyadarkan kita bahwa seharusnya tak lagi berharap pada demokrasi yang menjadi sarang tikus berdasi. Harusnya kasus korupsi yang terjadi di tengah penderitaan rakyat yang berjuang di tengah pandemi membuat kita merasa muak dan segera meninggalkan sistem demokrasi ini. Namun, demokrasi terus saja dibela dan dipakai. Bahkan dijadikan sebagai tolok ukur kesetiaan seseorang pada negara. Sungguh terlalu.

Perilaku korupsi merupakan produk asli demokrasi yang berpangkal pada paham kebebasan (liberalisme) yang menjadi asasnya. Politik dipisahkan dari agama (sekularisme), sehingga pemerintahan dijalankan sesuai nafsu manusia (penguasa). Inilah yang harus kita sadari semua. Pemerintahan Indonesia akan bersih dari korupsi jika asas sekuler-liberal ini dihilangkan dan diganti dengan asas akidah Islam. Keyakinan pada Allah SWT mewujudkan ketaatan pada syariat-Nya, termasuk syariat yang mengatur pemerintahan.

Korupsi merupakan perkara yang haram dalam Islam, sehingga harus ditinggalkan. Jika tidak, pelakunya akan mendapat sanksi yang menjerakan. Koruptor akan dipaksa untuk mengembalikan harta yang mereka terima secara ilegal. Penerima, pemberi, dan mediator suap atau korupsi diganjar hukuman pencopotan dari jabatan atau penjara. Pengasingan juga dilakukan sebagai bentuk hukuman lainnya.

Demikianlah, Islam dengan sistem khilafah mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sistem pemerintahan inilah yang wajib kita wujudkan segera, menggantikan demokrasi yang telah terbukti menyuburkan praktik korupsi. Wallahu alam bishshawab.[]

Oleh: Agustina, S.Pd (Praktisi Pendidikan)

Posting Komentar

0 Komentar