Korupsi Menjamur di Sistem Kufur


Rasanya bak darah yang mendidih ketika bertubi-tubi berita tentang carut marutnya negeri ini menghiasi pemberitaan dari hari ke hari. Tak hanya soal penanganan wabah covid-19 yang makin lama makin tak terlihat bentuknya, tapi juga (masih) soal moral para penguasa dan politikus yang berkecimpung di dalamnya. Korupsi adalah kebiasaan lama yang sama sekali tak adaptif di tengah kondisi yang menghimpit.

Kasus suap ijin ekspor benih lobster yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pada 25 November lalu belum juga usai menjadi perbincangan, sudah naik ke permukaan pada 6 Desember, kasus korupsi yang dilakukan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya cukup fantastis, 17 M! Jumlah itu disinyalir berasal dari dana bansos, proyek bantuan sosial paket sembako bagi warga terdampak covid-19. Raja tega.

Perilaku korup hampir sebagian besar pejabat memang bukanlah barang baru bagi kita yang tinggal di negeri +62 ini. Tapi, tentu kebiasaan ini tak pantas disuburkan, apapun alasannya. Bersenang-senang di atas penderitaan rakyat sudah semacam menjadi slogan tak tertulis. Lalu, siapa yang menjamin jika orang-orang baru yang menduduki jabatan-jabatan penting sekelas menteri itu tak melakukan hal yang sama? Masihkah kita punya dalih, “tergantung individunya”?

Berharap pada Tanah yang Sakit 
 
Menggantungkan secercah harapan pada sirkulasi individu yang terus berganti, berapa kali pun, bagai menanam benih di tanah yang tidak sehat. Mau seberapa bagus dan super benihnya, selama tidak cocok dengan tanahnya yang juga harus subur dan berkualitas bagus, tentu investasi waktu, tenaga, pikiran untuk menanam dan merawat hanya akan jadi cerita untuk dikenang. 

Ada pengalamannya, tapi tak ada hasilnya. Lelah yang amat sangat menjadi keniscayaan. Yang perlu diganti adalah tanahnya lebih dulu, media tanamnya dulu. Bersihkan dari hama penyakit, suburkan dulu. Baru, benihnya juga yang super. Klop.

Jika kembali ke konteks hari ini, kita mesti mengganti tanah yang sakit tadi. Buang sistem sekuler yang memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sistem yang menganggap urusan agama hanya layak menjadi ranah ibadah ritual semata. Itulah sistem demokrasi. Perilaku korupsi yang tumbuh subur di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini bermula dari paham penganut kebebasan yang biasa disebut liberalisme. 

Politik dalam demokrasi sering dikaitkan dengan frase politik kotor. Bagaimana tidak, modal yang para elit keluarkan hingga mereka menduduki jabatan tertentu menelan biaya yang tentu tak murah. Extraordinary crime pun harus mereka lakukan, sadar ataupun tidak. Menjadikan uang negara yang notabene uang rakyat sebagai target demi memenuhi kepentingan individu atau kelompoknya menjadi hal yang mudah dan sah saja dilakukan. Urat malu saja sudah putus, apalagi nadi bernama keimanan. 
Jelas, sampai di sini, lambat laun, pelan tapi pasti, sesungguhnya demokrasi sedang membunuh dirinya sendiri. 

Dikutip dari Wikipedia, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Berasal dari Athena, Yunani pada abad ke-5 SM. Ia merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Disebutkan pula, suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. 

Dari pengayaan asal muasal demokrasi dan praktiknya hari ini, tak heran kalau Islam mengharamkan demokrasi dijadikan sebagai asas dasar pemerintahan. Sebab, ia adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang mengharamkan agama sebagai peletak dasar pemerintahan. Padahal, sesungguhnya kedaulatan tertinggi adalah berada di tangan Allah SWT. 

“... Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS Yusuf : 40)

Korupsi Tak aAkan Tumbuh di Tanah Sehat Bernama Ideologi Islam

Kita tentu tahu dan paham bahwa elit yang melakukan korupsi dalam demokrasi bukanlah orang berpendidikan rendah. Cuma kurang akhlak, mungkin itu istilah yang tepat jika meminjam istilah anak jaman now. Sebaik dan selurus apapun seseorang, ia akan tergerus oleh sistem yang rusak dan merusak, yaitu demokrasi. Maklum, tanah yang tidak sehat tadi, memang membawa dampak yang menggurita, hanya akan terus menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Keterpautan hati dengan Allah dan aturan-aturan Nya telah menjadi barang langka. 

Berbeda dengan karakter pemerintahan yang bersih saat Islam diterapkan secara sempurna dalam sistem daulah khilafah. Islam tidak hanya mengatur wilayah ibadah ritual antara pemeluknya dengan Al Khaliq saja, tetapi juga mengatur seluruh aspek dalam kehidupan. Dari mulai urusan individu, bermasyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Bagaimana mungkin Islam yang mengatur dengan detil adab bangun tidur hingga tidur lagi, termasuk hal remeh temeh seperti bersin, bersuci, bertetangga, dan sebagainya tak memiliki aturan dalam dunia perpolitikan yang shahih?

Kita rindu para elit yang amanah, yang lebih takut dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas jabatan, kekuasaan, dan harta yang mereka terima saat sedang bekerja demi kemaslahatan umat. Hanyalah sekedar ilusi mengharapkan Islam bisa berdampingan hidup dalam sistem demokrasi yang buruk dan membawa keburukan ini. Padahal Islam telah menghadirkan solusi.[]

Oleh: Prita HW
(Momblogger, Founder The Jannah Institute)

Posting Komentar

0 Komentar