Korupsi Kapan Berhenti?


Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara,  menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga Julian Batubara mendapatkan 17 miliar, atas pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek. 

Sebelumnya, seperti yang dikutip dari Antaranews, pada Minggu, 6 Desember 2020, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Penahanan tehadap tiga tersangka dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ini, terlibat kasus korupdi yang sama. Bila memang terbukti bersalah, sungguh tak bisa diterima akal sehat manusia. Di tengah penderitaan rakyat menghadapi pandemi, dana Bansos Covid-19 malah mereka korupsi.

Korupsi Bukan Hal Baru

Kasus korupsi di Indonesia, macam gurita. Hampir di semua sektor badan yang negara punya, tersangkut kasus korupsi. Seperti belum lama diberitakan, OTT KPK, terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, disusul oleh Bupati Subang, yang kini jadi menjadi pesakitan

Disorot di tingkat ASIA, korupsi Indonesia masuk peringkat 3. Ini pertanda pemerintah lemah tangani korupsi (RMOL.id, 30/11/ 2020). Bisa dibayangkan, negara luar memandang Indonesia. Bagaimana bisa mendapat kepercayaan investasi, bila pejabat marak korupsi?

Mestinya negara malu, pada Malaysia dan Singapura. Pejabat negara mereka, lebih amanah dari pada Indonesia. Apalagi, saat pilkada. Banyak bakal calon pejabat, bermuka dua. Mengumbar janji di isu memberantas korupsi, padahal cuma ilusi. 

Biaya Demokrasi, Penyubur Korupsi

Maraknya korupsi, disinyalir karena mahalnya biaya Demokrasi. Tak tanggung-tanggung, menghabiskan milyaran bahkan trilyunan uang saat kampanye dilakukan. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Baik di skala daerah, maupun di atasnya, pilpres dan pilkada.

Sistem demokrasi dengan pemilihan langsung, membuat bingung. Ongkos mahal,  menciptakan penderitaan. Bagi yang kalah, jelas resikonya. Bagi pemenang, tak lantas bisa hidup nyaman. Mereka harus mengembalikan modal kampanye yang rata-rata pinjaman dari para pengusaha.

Ingatlah, dalam sistem Kapitalalis, tak ada makan siang gratis. Saat menjabat, setiap kesempatan datang, tak akan disia-siakan. Menyikat dana rakyat. Dari itu, sistem demokrasi biang keladi yang menyuburkan korupsi. 

Menghentikan Korupsi

Akibat dari masifnya kasus korupsi, rakyat seperti tak punya harapan korupsi bisa hilang. Terlebih hukuman yang diberikan pada para koruptor, jauh dari nilai adil. Bandingkan dengan pencurian kelas menengah ke bawah, mencuri ayam misalnya, bisa dibalas dengan nyawa mereka.

Disebutkan di atas, biaya demokrasi menyuburkan korupsi. Mengapa tak mengganti demokrasi agar korupsi bisa berhenti? Lalu, dengan apa sistem demokrasi diganti, apakah dengan sistem komunis yang sama tak manusiawi atau sistem Islam yang saat ini dibilang sistem khayalan? Mari kita buktikan. 

Sistem komunis mustahil jadi pilihan Indonesia, telah tertoreh sejarah suram yang tak terlupakan sepanjang zaman. Pembantaian demi pembantaian menjadi bukti sistem komunis yang tak manusiawi. 

Kita coba menengok pada sistem Islam. Sistem warisan berasas kalam Tuhan, Allah Swt, dan diberi tauladan penerapannya oleh baginda Nabi Saw, yang dilanjutkan setelahnya oleh para Khalifah selama tiga belas abad.

Sistem Islam memerintahkan agar penguasa mencegah dan memberi sanksi. Pencegahan dalam kasus korupsi dengan memenuhi segala kebutuhan pokok masyarakat. Perindividu. Ketika diangkat menjadi pejabat, harus memenuhi syarat-syarat. Salah satunya, tidak bekerja, karena kebutuhan hidupnya dipenuhi negara. Bila terjadi penyelewengan uang negara, harus bersiap menerima sanksi. 

Sanksi korupsi termasuk pada sanksi hudud. Sanksi yang sudah jelas batasan yang disebutkankan oleh syari'at. Yakni, untuk kasus pencurian, dihitung berdasar ketetapan nisab. Dalilnya: 

"Rasulullah SAW memotong tangan pencuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih” (HR. Muslim, No. 4492). Jadi vonis potong tangan itu hanya dikenakan jika harta yang dicuri bernilai seperempat dinar atau lebih. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, dengan asumsi harga 1 gram  emas sama dengan Rp 500.000,00, Maka dikurskan dengan nilai rupiah nilainya adalah ¼ x 4,25 x Rp 500.000,00 = Rp 531.250,00. 

Penanganan korupsi yang diajarkan Nabi Saw, dengan potong tangan, dipastikan akan menghentikan kasus korupsi. Tak hanya di Indonesia, melainkan skala dunia. Sifatnya sebagai efek jera untuk pelaku dan masyarakat, juga menghapus dosa. Jadi, sistem Islam keika diterapkan, satu-satunya jalan keluar segala permasalahan. Wallahu'alam.[]

Oleh: Sri Ratna Puri, Penggerak Opini Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar