Korupsi Bansos: Di Sana Pesta, Di Sini Derita


Bola panas korupsi dana bantuan sosial (bansos) terus bergulir. Semula hanya menjerat isi kantong bansos. Kasus pun berkembang ke tas pembungkus bansos. Ternyata, apa saja bisa jadi bisnis menguntungkan, meskipun mengorbankan rakyat.

Fee sepuluh ribu rupiah per paket bansos diduga kuat mengalir ke kantong pribadi Mensos Juliari. Dana sebesar 17 miliar disinyalir terakumulasi dari dua paket pelaksanaan bansos. Paket berupa sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. 

Total dana pengadaan bansos sekitar Rp5,9 triliun. Sebanyak 272 kontrak telah dilakukan dan dilaksanakan dua periode. KPK mempertimbangkan masukan dari masyarakat jika bisa dijadikan alat bukti. Di kesempatan yang lain, MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) menyatakan akan mendatangi KPK untuk menyerahkan barang bukti berupa sembako yang dibagikan Mensos. 

Berdasarkan penelusuran MAKI ditemukan sembako yang dibagikan kepada masyarakat seharga kurang lebih Rp188.000 (cnnindonesia.com, 17/12/2020). Fantastis, bansos yang sedianya berisi sembako seharga Rp300.000, bisa minimalis sedemikian hingga. Itu dari isi goodie bag.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan dugaan penggelembungan anggaran pembuatan goodie bag bertulisan “Bantuan Presiden RI Melalui Kementerian Sosial” (koran.tempo.co, 22/12/2020). Diduga ada kelebihan pembayaran sekitar Rp6,09 miliar yang membuat harga goodie bag jauh lebih mahal dari harga pasar. 

Aliran dana korupsi bansos mengalir jauh. Majalah Tempo melalui liputan investigasinya yang independen, menemukan indikasi keterlibatan banyak pihak dalam korupsi dana bansos ini. Diduga kuat para calon kepala daerah yang menjadi kendaraan politik Juliari ikut kecipratan uang haram ini. 

Korupsi di negeri ini memang seperti benang kusut. Telah lama ada upaya pemberantasan korupsi namun hasilnya malah sebaliknya. Kasus-kasus mencengangkan dan melibatkan para elit yang tak disangka.

Korupsi dana bansos ibarat berpesta di atas penderitaan rakyat. Ketika rakyat tengah berjuang bertahan hidup di tengah pandemi covid 19, para aparat negara bukan hadir melindungi dan melayani. Sebaliknya, mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi dan golongan, menutup mata pada kondisi rakyat yang terpuruk. Benar-benar keterlaluan.

Narasi hukuman mati sempat mengiringi Juliari dalam mengelola dana bansos. KPK mengingatkan Juliari ada pasal hukuman mati bagi koruptor. Namun narasi itu menguap bagai debu di tengah pemberantasan korupsi yang tak kunjung selesai. 

Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupul mengatakan bahwa hukuman mati bagi koruptor tidak efektif. Buktinya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2019 negara-negara yang dianggap paling berhasil menekan angka korupsi tidak sama sekali memberlakukan pidana mati. Tiga di antaranya Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia. Sebaliknya, negara yang memiliki hukuman pidana mati termasuk korupsi justru berada pada peringkat bawah berdasarkan IPK, termasuk Indonesia (85), China (80) dan Iran (146).

Menihilkan korupsi di sistem demokrasi ibarat mimpi yang tak pernah terwujud. Asas sekulerisme telah mencetak pribadi yang menghalalkan segala cara demi kesenangan dunia. Masyarakat yang terbentuk dari individu seluler yaitu masyarakat materialistis. Yang mengukur kebahagiaan hanya pada kekayaan dan label duniawi yang semu. 

Mimpi pemberantasan korupsi di sistem demokrasi juga dibangun oleh sistem politik yang menyelenggarakan pesta pemilu berbiaya tinggi. Mengembalikan modal adalah agenda wajib ketika terpilih menjadi pejabat atau pemenang kontesasi. Gaji beserta tunjangan takkan cukup memenuhi segala keinginan eksistensi diri, apalagi untuk bayar modal. Akhirnya, korupsi beserta turunannya menjadi pilihan wajib saat menjadi pejabat. Inilah lingkaran setan demokrasi. Tak ada yang mampu memutuskannya selain mengganti sistem demokrasi dengan Islam.

Dalam sistem Islam, ada lima pilar yang mencegah terjadinya korupsi. Pertama, sistem pendidikan Islam melahirkan individu yang berkepribadian Islam. Berstandar akidah Islam, mencetak manusia yang takut pada azab Allah dan berusaha mencari ridho Allah, menjadi siapapun dia termasuk saat menjadi aparatur negara.

Kedua, sistem Islam memberi gaji yang layak bagi aparatur negara. Rasulullah Saw. bersabda: "Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak memiliki rumah, akan disediakan rumah; jika belum beristri, hendaknya menikah: jika belum mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan; jika belum memiliki hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghallin)." (HR. Abu Dawud).

Ketiga, adanya larangan menerima suap dan hadiah. Sebagaimana hadits Rasul Saw.: "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah haram." (HR. Imam Ahmad). Individu yang bertakwa hasil pendidikan Islam, pasti memahami konsekuensi logis dari sebuah keharaman. Maka, ia akan berusaha menjauhkan dirinya sejauh mungkin dari perbuatan haram yang akan mengundang azab Allah.

Keempat, perhitungan kekayaan. Khalifah Umar bin Khattab selalu mengaudit kekayaan para pejabatnya. Jika ditemui indikasi ketidakwajaran dalam penambahan kekayaan, maka akan diambil dan dimasukkan ke baitul mal, kas negara.

Kelima, ada hukuman yang setimpal yang akan memberi efek jera bagi pelakunya. Sekaligus akan memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dalam islam, korupsi termasuk hukuman ta'zir yang hukumannya akan ditentukan oleh khalifah beserta para qadhi.

Hukuman bisa berupa diumumkan kepada khalayak ramai, sekarang bisa melalui televisi. Bisa juga hukuman cambuk, penyitaan harta, pengasingan, hukuman kurungan hingga hukuman mati. Disesuaikan dengan dampak korupsi yang ditimbulkannya.

Jika kelima pilar ini ditegakkan oleh sistem Islam kaffah, pemberantasan korupsi menjadi niscaya. Tak ada lagi lagu "di sana pesta, di sini derita". Karena kehidupan telah diatur oleh sistem yang dijamin keberkahannya oleh Allah SWT. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Mahrita Julia Hapsari
(Komunitas Muslimah untuk Peradaban)

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Slogan Demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan Untuk rakyat hanya omong kosong, Karena Demokrasi bukan utk kesejahteraan ràkyat, tetapi utk memakmurkan para pengusaha dan cukong

    BalasHapus