Korupsi Adegan Lumrah di Panggung Demokrasi


Dunia terkhusus Indonesia sedang tidak baik-baik saja, pandemi Covid-19 melanda negeri ini sudah hampir satu tahun. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pun juga masih dirasakan, dari bidang ekonomi yang belum stabil, ketenagakerjaan terjadi peningkatan pengangguran, kesehatan yang semakin kritis, hingga bidang pendidikan dengan tata kelola amburadulnya dan bidang lainnya. Penambahan kasus terhitung 5.489 perhari mengantarkan hingga total kasus 623.309 per 14 Desember membuat regulasi kehidupan masyarakat semakin di ujung tanduk. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini banyak negara yang masuk ke jurang resesi dan Agustus ini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020, mengalami kontraksi sangat dalam, yakni mencapai minus 5,32 %. CNBCIndonesia.com   (28 Agustus 2020).

Kondisi negeri bahkan dunia hari ini dirundung masalah, sudahlah wabah, hidup susah, jaminan pun payah, dana merosot parah, korupsi di kala pandemi masih saja bercelah. Dikutip dari Liputan6.com pada Sabtu, 05 Desember 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gelar Operasi Tangkap Tangan atau OTT di Jakarta, Bandung dan terdapat enam orang terjaring dalam operasi tersebut yang diduga korupsi dana Bantuan Sosial (bansos) Covid-19. KPK menyita sejumlah uang Rp 14,5 Miliar dalam bentuk tiga mata uang. Minggu, 06 Desember 2020 dini hari, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Sosial Julian Peter Batubara sebagai tersangka kasus korupsi. Alih-alih melayani dan menyelamatkan nyawa rakyat dengan pengadaan bantuan sosial, nyatanya para tuan berdasi masih sempat untuk mengkorupsi dananya. Terlebih oleh orang dari partai yang kerap berteriak NKRI harga mati, mengaku paling Pancasilais. Ternyata, yang demikian ini tidak menjamin orang tersebut benar-benar menjaga Indonesia.

Karena faktanya korupsi bukan lagi hal yang aneh, tetapi sudah menjadi adegan wajib  di panggung perpolitikan negeri ini. Masih melekat diingatan kita korupsi massal yang melibatkan 41 anggota DPRD Malang dari total 45 orang, kasus suap terkait proses penetapan pergantian antar waktu oleh Komisioner KPU yang menerima uang Rp 600 juta, korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya dengan lima tersangka, kasus bank Century yang merugikan negara hingga bertriliun-triliun, kasus E-KTP, mantan Dirut PT Dirgantara didakwa korupsi 2 M, hingga pada 8 Menteri yang terjerat korupsi, dan ribuan kasus korupsi lainnya.

Suburnya kasus  korupsi, sejatinya bukan hanya disebabkan oleh ketidakjujuran oknum tak bertanggungjawab, melainkan lahan perpolitikan negeri ini yang menggunakan sistem politik demokrasi. Politik demokrasilah yang meniscayakan adanya praktik korupsi, terdapat dua alasan krusial di dalamnya. Pertama, politik demokrasi berasaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sehingga, manusia memiliki wewenang untuk membuat hukum atau aturan sendiri, walhasil aturan yang dilahirkan bukan lagi untuk melayani rakyat melainkan aturan tersebut lahir atas dasar kepentingan individu atau kelompok. Kedua, politik dalam demokrasi mahal dan sangat mahal. Seperti pernyataan anggota DPR fraksi partai Gerindra Fadli Zon bahwa, demokrasi di Indonesia saat ini bukan hanya terkait procedural tapi juga corrupted democracy yang membuat demokrasi Indonesia mahal dan sangat mahal. Suara.com (Selasa, 09 Juni 2020). Demi meraih jabatan publik dalam kancah politik demokrasi memakan biaya miliyaran, triliunan bahkan sampai menggandeng para kapital besar, sehingga mereka memastikan peroleh suara banyak. Wajar jika sudah menempati kursi jabatannya mereka berusaha untuk bisa mengembalikan modal saat masa pemilu dulu, dengan jalan pintas yakni korupsi. 

Itulah sebabnya, arus deras korupsi tak lagi mampu dibendung. Jika korupsi menjadi keniscayaan di atas panggung demokrasi, Lantas mungkinkah hukuman mati akan diterapkan kepada Menteri Sosial Juliari seperti yang telah dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri? Mampukah siatem demokrasi sebagai wadah subur korupsi mampu memberi hukuman setegas itu? Dikutip dari Merdeka.com Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice (ICJR) Erasmus Napitupulu menanggapi akan hal tersebut dengan mengucapkan, “Pengguna pidana mati tidak pernah sebagai solusi akar masalah korupsi.” Minggu (6/12). 

Demikianlah bukti bahwa aturan dalam politik demokrasi tak mampu berikan solusi tuntas problema negeri dan hanya menjadi biang masalah, khususnya korupsi. Bagaimakah sebenarnya solusi tuntas kasus korupsi? Bicara solusi tuntas, tentu Islamlah solusi tuntas atas segala problema kehidupan, karena Islam adalah agama shohih yang sempurna dan meliputi segala sesuatu. Islam dengan pemerintahannya (Khilafah) akan menjamin nihilnya tindakan korupsi, diantaranya dengan menerapkan aturan dari Sang Khalik al-Mudabbir; kapabilitas calonnya dinilai dari aqidah dan skill. Secara teknis Khilafah juga akan membentuk Badan Pengawasan/Pemeriksa Keuangan untuk mengawasi secara ketat tindakan kecurangan; pemberian gaji cukup untuk memenuhi kebutuhan pejabat atau pegawai; ketakwaan individu sebagai ketentuan utamanya; amanah, wajib melaksanakan seluruh tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya; serta penerapan aturan haramnya korupsi dan pemberlakukan sanksi keras (efek jera dan menghapus dosa pelakunya). 

Tumbuh suburnya kasus korupsi, dengan solusi parsial ala demokrasi kapitalis bukti utopisnya negeri ini terbebas dari korupsi. Karenanya sudah saatnya Indonesia terbebas dari korupsi dan kejahatan lainnya dengan kembali kepada hukum Allah yang secara jelas mampu mensolusi problema kehidupan secara tuntas, adil dan mensejahterakan. Wallahu a’lam bishawab.[]

Oleh: Intifada Birul Umaroh, Aktivis Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar