Khilafah Menghapus Tuntas Aturan Bermasalah


Dalam sebuah acara Girls Leadership Class, Minggu 20/12/20, Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa masih banyak aturan di berbagai dunia yang membuat susah perempuan. Dan mendudukkan perempuan dalam posisi yang tidak selalu jelas. Contohnya di beberapa negara terjadi diskriminasi terhadap bayi perempuan yang baru lahir untuk mendapatkan sertifikat maupun akte kelahiran secara langsung dan prioritas imunisasi.

Bahkan di tingkat keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi, yang akan didahulukan untuk mendapatkan akses pendidikan formal adalah anak laki-laki. Pun ketika anak perempuan sudah bekerja dia tidak boleh memiliki rumah atau toko atas nama anak perempuan tersebut sehingga tidak bisa mendapatkan akses mendapat kredit di bank. Dan yang demikian itu tidak hanya terjadi di Indonesia. (Kompas.com, Minggu 20/12/20).

Apa yang diungkapkan Mentri Keuangan tersebut seakan mengamini bahwa sistem kapitalisme demokrasi yang sekarang diadopsi seluruh negara di dunia ini telah gagal melindungi perempuan dan mendudukkan perempuan pada posisi yang semestinya. Namun justru melahirkan masalah baru. Walaupun segala peraturan perundang-undangan coba diberlakukan atas nama melindungi hak perempuan. 

Kuota 30% keterlibatan perempuan dalam parlemen, Undang-undang (UU) Pemberdayaan Perempuan, UU Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan sebagainya serta yang terbaru Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) nyatanya justru menjadikan perempuan tereksploitasi, terdorong lebih bebas, menjauhkan perempuan dari fitrah mulianya sebagai ibu bagi generasi umat dan bahkan menjauhkan ia dari agamanya. Yang kesemua itu bukan melindungi namun malah menjerumuskan perempuan pada kerusakan.

Islam menempatkan perempuan pada kedudukan yang mulia, Berbagai aturan yang diberlakukan terhadap perempuan oleh Islam tidak pernah dan tidak akan menghapus kemuliaan perempuan, namun justru semakin mengokohkan posisi perempuan pada puncak kemuliaannya. Aturan yang diberlakukan merujuk pada aturan Allah SWT yang dijalankan individu hingga negara, sehingga ada jaminan bahwa aturan tersebut melahirkan maslahat dan solusi masalah. 

Ketika Islam memberi aturan tentang hak waris yang lebih sedikit bagi perempuan hal ini karena harta yang diterima perempuan sepenuhnya menjadi haknya, tidak wajib dibagi-bagi atas orang-orang yang ada dalam pemenuhan nafkahnya sebagaimana laki-laki. Pun ketika ia dihukumi mubah (bukan wajib) saat bekerja (sehingga laki-laki wajib menafkahi dirinya) dan perintah ditemani mahram saat bepergian (dengan jarak tertentu), ini menunjukkan ada perlindungan terhadap perempuan, bukan karena kelemahannya namun karena kemuliaannya. Tidak akan dibiarkan sebuah intan permata tergeletak di jalan, kecuali seseorang akan menjaganya. Karena perempuan adalah pencetak khairu ummah sehingga kedudukannya pun akan selalu dijaga.

Walhasil, hanya Islam satu-satunya yang mampu menempatkan perempuan pada kedudukan mulia dengan institusi khilafah, yang terbukti pada saat diterapkannya sistem tersebut tak ada perempuan yang terhinakan sebagaimana perempuan-perempuan muslimah hari ini terutama di negeri-negeri kafir seperti muslim Uighur, Kashmir, Suriah, dan lain sebagainya. Wallahu a’lam bish shawwab.[]

Oleh: Khosiah Ummu Hasbian

Posting Komentar

0 Komentar