Ketua LBH Pelita Umat Pertanyakan Soal IB Dijerat Pasal Penghasutan



TintaSiyasi.com-- Penetapan Imam Besar Habib Rizieq Syihab (IB HRS) sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dan dijerat pasal 160 (tentang penghasutan) dan 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H mempertanyakan kerusakan, kerusuhan, bentrokan, dan kekacauan apa yang diakibatkan hasutan HRS.

"Bahwa terkait hasutan maka hal ini patut dipertanyakan. Kerusakan, kerusuhan, bentrokan dan kekacauan apa yang terjadi (akibat hasutan IB HRS)?," ujarnya kepada TintaSiyasi.com, Jumat (10/12/2020).

Dia mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009.

Ia menjelaskan, dengan adanya putusan MK tersebut, maka tuduhan perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana. Karena menurutnya, jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut.

"Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa karena pasal hasutan adalah delik materil, maka harus terjadi akibatnya dulu baru dapat dikenakan pidana. Jika tidak, lanjut dia, maka dikhawatirkan bisa bersifat karet atau lentur, tidak bisa diukur, dan penerapannya berpotensi sewenang-wenang dalam menafsirkan hasutan.

"Hukum pidana mesti bersifat lex stricta, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

1 Komentar

  1. ane bingung, kemaren yang denda 50 juta itu apa? kok masih lanjut kasusnya

    BalasHapus