Ketua LBH Pelita Umat Mengutuk Keras Pembubaran FPI



TintaSiyasi.com-- Menanggapi sikap pemerintah yang menyatakan, pelarangan/pembubaran ormas Islam Front Pembela Islam (FPI) melaui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawa S.H M.H angkat bicara. Ia mengutuk keras pembubaran FPI tersebut. "Bahwa saya mengutuk keras pembubaran Front Pembela Islam (FPI)," ujarnya kepada TintaSiyasi.com, Rabu (30/12/2020).

Ia mengatakan bahwa menyampaikan pendapat, gagasan, berserikat, dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang bersifat bawaan yang akan tetap melekat atau dilakukan manusia walau tidak ada negara sekalipun. Sehingga menurutnya, hak itu tidak boleh dicabut oleh siapapun, termasuk negara.

"Sedangkan keberadaan konstitusi adalah menjamin hak tersebut, suatu negara berdiri dikarenakan rakyat sepakat, menyerahkan, mewakilkan urusannya dan kekuasaannya kepada seseorang yang dipilih. Inilah yang disebutkan dengan teori kontrak sosial," jelasnya.

Ia mengatakan, hak bawaan tersebut hanya bisa diambil setelah seseorang yang dituduh dan telah terbukti bersalah atas yang dituduhkan kepadanya melalui pengadilan dengan mengedepankan due process of law. "Apabila tidak melakukan hal demikian, hal tersebut dikhawatirkan melakukan perbuatan diktator atau tindakan sewenang-wenang dan melampaui kewenangan," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin hak-hak setiap warga negara, mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. "Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (the equality of law) ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar